Harga Selangit - Human Rights Watch

kehilangan tanah adat mereka. 141 Keputusan ini juga menciptakan suatu pola yang tetap
dianut selama berpuluh-puluh tahun: kepentingan ekonomi militer di bidang kehutanan
lebih didahulukan dari kepentingan masyarakat setempat.
Selama berpuluh-puluh tahun, Yamaker mengolah tanah tersebut secara tidak beraturan.
Penduduk asli di daerah ini menyatakan bahwa penebangan besar-besaran yang
dilakukan oleh Yamaker telah mengganggu kehidupan dan tradisi mereka dan
menyebabkan “hutan gundul.” 142 Masyarakat setempat juga mengalami kesulitan lain
ketika Yamaker sering menghalangi penduduk untuk memasuki daerah hutan tersebut
dengan alasan keamanan. 143 Setelah pemerintahan Soeharto jatuh pada tahun 1998, dan
dimulainya era reformasi, pemerintah yang baru memutuskan untuk menyelidiki dan
membeberkan penyelundupan kayu besar-besaran yang dilakukan oleh Yamaker. 144
Menteri Perhutanan dan Perkebunan saat itu, Muslimin Nasution, mengecam Yamaker
karena perusahaan tersebut telah menjalankan bisnis secara ilegal, gagal memperbaiki
kesejahteraan masyarakat setempat, dan “merampok [hutan] secara besar-besaran.” 145
Berdasarkan temuan tersebut, di tahun 1999 pemerintah mencabut seluruh hak konsensi
Yamaker. 146
Meskipun demikian, pihak militer tetap saja mempunyai kaitan yang erat dengan daerah
hutan tersebut. Pemegang hak konsesi yang baru, sebuah badan usaha milik negara,
Perhutani, adalah mitra kerja Inkopad, sebuah koperasi angkatan darat yang aktif dalam
kegiatan penebangan hutan di wilayah eks-Yamaker. 147 Selain itu, pihak militer juga
Earth Netherlands dan The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC), ”The Kalimantan Border Oil Palm
Mega-Project (Proyek Minyak Kelapa Sawit Raksasa di Perbatasan Kalimantan),” ditulis oleh AIDEnvironment,
April 2006, hal. 3.
141
Tanah ini telah ditetapkan sebagai hutan nasional, kemudian hak konsesi tanah tersebut diberikan kepada
Yamaker tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada masyarakat pemilik tanah adat tersebut. Wawancara
Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah tersebut awal tahun 2000-an,
Jakarta, 19 April 2006.
142
Surat No. 015/FMKD/II/2001, dari dua kepala adat Dayak (dan ditandatangani oleh sembilan belas kepala
desa) kepada Bupati Nunukan, 2 Februari 2001, salinan ada di Human Rights Watch.
143
Wawancara Human Rights Watch dengan seseorang yang pernah tinggal di Nunukan, Jakarta, 19 April
2006; wawancara Human Rights Watch dengan seorang anggota LSM yang kenal baik dengan daerah ini,
Jakarta, Desember 2004.
144
Pemerintah memperkirakan kehilangan pendapatan sebesar Rp. 134 milyar ($1.8 juta) akibat kegiatan
penyelundupan Yamaker. “Timber firm linked…,” Jakarta Post; “Perhutani takes over Yamaker’s forest areas
[Perhutani ambil alih wilayah hutan Yamaker],” Jakarta Post, 27 Mei 1999.
145
“Defence department’s Kalimantan timber license revoked [Lisensi kayu Departemen Pertahanan di
Kalimantan dicabut],” BBC Monitoring Service: Asia-Pacific, 10 April 10 1999, mengutip Kompas, 8 April 1999;
dan “Timber firm linked…,” Jakarta Post.
146
“Defence department’s Kalimantan… ,” BBC Monitoring Service.
147
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktifis lingkungan yang bekerja di daerah ini di awal
tahun 2000-an; wawancara Human Rights Watch dengan seorang anggota LSM yang kenal baik dengan
daerah ini. Pada bulan April 2000, Perhutani menulis sebuah kesepakatan bersama (memorandum of
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 42