Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch Harga Selangit - Human Rights Watch
Koperasi Koperasi militer menjadi bagian dari gerakan koperasi nasional di Indonesia dan oleh karenanya, seharusnya didirikan untuk kepentingan bersama anggota-anggota koperasi dan secara bersama diawasi oleh anggota-anggota koperasi tersebut serta oleh undangundang nasional tentang koperasi. 134 Tetapi, seperti halnya dengan yayasan militer, koperasi militer telah menyeleweng jauh dari tujuan mereka yang telah disebutkan. Awalnya didirikan dengan alasan kesejahteraan prajurit—untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok, seperti beras, kepada prajurit dan keluarga mereka—koperasi-koperasi ini segera berubah menjadi jalan untuk membuka bisnis. Kegiatan bisnis koperasi militer kurang mendapatkan sorotan jika dibandingkan dengan kegiatan bisnis yayasan. Hal ini telah membantu melestarikan pandangan yang keliru bahwa koperasi-koperasi ini hanyalah bertindak sebagai toko kelontong yang murah bagi para prajurit. 135 Tetapi banyak koperasi ini yang menghasilkan uang tidak hanya dari uang keanggotaan tetapi juga dari kegiatan bisnis yang beragam, termasuk investasi dalam perusahaan swasta. 136 Koperasi-koperasi militer, contohnya, mempunyai hak milik di berbagai hotel dan perusahaan kargo. 137 Seperti halnya yayasan, perusahaan ini banyak yang berupa perusahaan swasta sehingga data keuangan perusahaan sulit diperoleh. Tabel 2: Bisnis yang Dimiliki oleh Koperasi Militer Angkatan Jumlah Bisnis Modal Dalam Modal Luar Dividen Angkatan Darat 923 Rp. 169 milyar Rp. 38 milyar Rp. 13 milyar ($17 juta) ($4 juta) ($1.3 juta) Angkatan Udara 147 Rp. 40 milyar ($4 juta) Angkatan Laut 124 Rp. 95 milyar ($9.5 juta) Rp. 9 milyar ($900,000) Rp. 8 milyar ($800,000) Rp. 4 milyar ($400,000) Rp. 4 milyar ($400,000) Sumber: Ridep Institute, Practices of Military Business (Praktek-praktek Bisnis Militer), mengutip data statistika dari Biro Perencanaan Data kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) tahun 2001. 138 134 Wewenang ada di tangan rapat umum koperasi dan badan pengawasan daerah di bawah badan nasional, jadi paling tidak pada prinsipnya, kegiatan koperasi ini dikoordinasi secara terpusat dan terpisah dari hirarki militer. Tetapi pada prakteknya, tiap-tiap komandan mempunyai kekuasaan yang cukup tinggi dan badan pengawasan sipil tidak merasa mempunyai kekuasaan apapun untuk mengawasi koperasi-koperasi militer setempat. Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, 6 April 2006. 135 Seorang perwira yang telah pensiun mengatakan bahwa peraturan koperasi memperbolehkan kegiatan bisnis tertentu di tingkat pusat dan di markas besar (dijelaskan lebih lanjut di bawah ini) tetapi koperasi tingkat bawah dilarang keras untuk bergerak dalam usaha mencari keuntungan. Ibid. 136 Seperti halnya dengan yayasan, investasi dari koperasi sering dibuat melalui perusahaan pemayung. Lihat, sebagai contoh, Rabasa dan Haseman, The Military and Democracy in Indonesia, hal. 74. 137 Samego dkk., Bila ABRI Berbisnis, hal. 81-82, mengutip ADIL, no. 41, Juli 23-29, 1997, hal. 4. 138 Ridep Institute, “Structure of Indonesian Military Businesses: When Will it End? (Struktur Bisnis Militer Indonesia: Kapankah Berakhir?),” dalam Practices of Military Business. Akibat kesalahan cetak dalam HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 40
Koperasi militer ada di tiap-tiap angkata dan mengikuti struktur komando wilayah. Untuk angkatan darat, misalnya, Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopad adalah untuk markas besar angkatan darat, Pusat Koperasi Angkatan Darat atau Puskopad adalah untuk komando daerah militer, dan Primer Koperasi Angkatan Darat atau Primkopad adalah untuk komando rayon militer. Koperasi di tingkat kecamatan dan desa juga ada. Koperasi militer untuk angkatan-angkatan yang lain adalah termasuk Inkopau dan Primkopau, untuk angkatan udara, dan Inkopal dan Primkopal untuk angkatan laut. Kasus berikut ini menguraikan investasi militer dalam kegiatan kehutanan dan agrobisnis di Kalimantan Timur. Dalam kasus ini, sebuah koperasi angkatan darat mempunyai andil minoritas di dalam satu perusahaan swasta dan mempunyai beberapa wakil dalam direksi perusahaan; ini mencerminkan hubungan bisnis yang bersifat resmi. Hubungan bisnis yang tidak resmi akan diulas di bagian lain dalam bab ini, yaitu di bagian di bawah ini mengenai hubungan militer dengan sektor swasta, yang menguraikan kasus keterlibatan koperasi militer dalam kegiatan penambangan batu bara. Kasus 1: Investasi Militer di Kalimantan Timur Perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh militer seringkali tersembunyi, tetapi berkat bantuan rekan-rekan dari LSM di daerah setempat, Human Rights Watch berhasil menelusuri andil militer dalam kegiatan kehutanan di suatu daerah di Kalimantan Timur, di dekat perbatasan Malaysia. Kasus yang menyangkut sederetan perusahaan militer yang menanamkan modal di kabupaten Nunukan ini memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana pihak militer memperoleh kesempatan berbisnis. 139 Kasus ini juga memperlihatkan berbagai dampak negatif di bidang sosial dan lingkungan dari kegiatan ini. Selama bertahun-tahun, pejabat-pejabat pemerintah dan warga setempat telah melontarkan tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan berbau militer ikut menjadi sumber masalah penebangan liar, pengrusakan lingkungan, dan ketegangan sosial. Minat dan Hasrat Militer dalam Operasi-operasi Kehutanan Pada tahun 1967, dengan alasan “demi keamanan nasional” seusai sengketa perbatasan, pemerintah Indonesia memberikan hak konsesi kepada perusahaan militer, PT Yamaker. Konsesi ini meliputi daerah seluas lebih dari satu juta hektar di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. 140 Keputusan ini mengakibatkan penduduk asli di daerah tersebut mereproduksi data yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, data di atas diambil dari grafik yang diterbitkan dalam publikasi berbahasa Indonesia, hal. 41-42, 45-46, dan 49. Human Rights Watch telah membulatkan angka-angka ini sampai ke milyar rupiah terdekat dan mencantumkan nilai dolar yang setara. 139 Kabupaten Nunukan didirikan pada akhir tahun 90-an, yaitu ketika dipisahkan dari kabupaten Bulungan. 140 PT Yamaker, meskipun di atas kertas adalah perusahaan swasta, adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh yayasan militer, Yayasan Maju Kerta (Yamaker). Lihat, sebagai contoh, Milieudefensie – Friends of the 41 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
- Page 1 and 2: Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
- Page 3 and 4: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
- Page 5 and 6: Ringkasan Keterlibatan perwira angk
- Page 7 and 8: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
- Page 9 and 10: erlawanan dengan bukti yang ada—m
- Page 11 and 12: senang jika tanggung jawab untuk me
- Page 13 and 14: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
- Page 15 and 16: Hubungan antara usaha swadana milit
- Page 17 and 18: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
- Page 19 and 20: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
- Page 21 and 22: dari suatu investasi besar militer,
- Page 23 and 24: Sebelum undang-undang ini dikeluark
- Page 25 and 26: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
- Page 27 and 28: Pihak angkatan bersenjata biasanya
- Page 29 and 30: Di bidang politik, sangatlah sukar
- Page 31 and 32: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
- Page 33 and 34: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
- Page 35 and 36: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
- Page 37 and 38: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
- Page 39 and 40: menempatkan yayasan di bawah perusa
- Page 41 and 42: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
- Page 43: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
- Page 47 and 48: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
- Page 49 and 50: sebuah kedok untuk menebang habis w
- Page 51 and 52: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
- Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
- Page 55 and 56: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
- Page 57 and 58: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
- Page 59 and 60: untuk keamanan. Perusahaan pertama
- Page 61 and 62: Pengakuan seperti ini mendorong pan
- Page 63 and 64: • “Bayaran harian kecil-kecilan
- Page 65 and 66: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
- Page 67 and 68: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
- Page 69 and 70: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
- Page 71 and 72: seorangpun mencoba menjual [di pasa
- Page 73 and 74: Pembayaran yang lambat merupakan ke
- Page 75 and 76: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
- Page 77 and 78: Masalah ini telah diselidiki secara
- Page 79 and 80: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
- Page 81 and 82: satuan udara cadangan yang bermarka
- Page 83 and 84: Pihak militer dan pejabat pemerinta
- Page 85 and 86: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
- Page 87 and 88: Banyak pembelian peralatan militer
- Page 89 and 90: yang sama juga terjadi di Maluku; p
- Page 91 and 92: diri, diambil oleh tentara yang kem
- Page 93 and 94: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Koperasi militer ada di tiap-tiap angkata dan mengikuti struktur komando wilayah.<br />
Untuk angkatan darat, misalnya, Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopad adalah<br />
untuk markas besar angkatan darat, Pusat Koperasi Angkatan Darat atau Puskopad<br />
adalah untuk komando daerah militer, dan Primer Koperasi Angkatan Darat atau<br />
Primkopad adalah untuk komando rayon militer. Koperasi di tingkat kecamatan dan desa<br />
juga ada. Koperasi militer untuk angkatan-angkatan yang lain adalah termasuk Inkopau<br />
dan Primkopau, untuk angkatan udara, dan Inkopal dan Primkopal untuk angkatan laut.<br />
Kasus berikut ini menguraikan investasi militer dalam kegiatan kehutanan dan agrobisnis<br />
di Kalimantan Timur. Dalam kasus ini, sebuah koperasi angkatan darat mempunyai andil<br />
minoritas di dalam satu perusahaan swasta dan mempunyai beberapa wakil dalam direksi<br />
perusahaan; ini mencerminkan hubungan bisnis yang bersifat resmi. Hubungan bisnis<br />
yang tidak resmi akan diulas di bagian lain dalam bab ini, yaitu di bagian di bawah ini<br />
mengenai hubungan militer dengan sektor swasta, yang menguraikan kasus keterlibatan<br />
koperasi militer dalam kegiatan penambangan batu bara.<br />
Kasus 1: Investasi Militer di Kalimantan Timur<br />
Perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh militer seringkali tersembunyi, tetapi<br />
berkat bantuan rekan-rekan dari LSM di daerah setempat, <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> berhasil<br />
menelusuri andil militer dalam kegiatan kehutanan di suatu daerah di Kalimantan Timur,<br />
di dekat perbatasan Malaysia. Kasus yang menyangkut sederetan perusahaan militer yang<br />
menanamkan modal di kabupaten Nunukan ini memberikan kesempatan untuk melihat<br />
bagaimana pihak militer memperoleh kesempatan berbisnis. 139 Kasus ini juga<br />
memperlihatkan berbagai dampak negatif di bidang sosial dan lingkungan dari kegiatan<br />
ini. Selama bertahun-tahun, pejabat-pejabat pemerintah dan warga setempat telah<br />
melontarkan tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan berbau militer ikut menjadi sumber<br />
masalah penebangan liar, pengrusakan lingkungan, dan ketegangan sosial.<br />
Minat dan Hasrat Militer dalam Operasi-operasi Kehutanan<br />
Pada tahun 1967, dengan alasan “demi keamanan nasional” seusai sengketa perbatasan,<br />
pemerintah Indonesia memberikan hak konsesi kepada perusahaan militer, PT Yamaker.<br />
Konsesi ini meliputi daerah seluas lebih dari satu juta hektar di sepanjang perbatasan<br />
Indonesia-Malaysia. 140 Keputusan ini mengakibatkan penduduk asli di daerah tersebut<br />
mereproduksi data yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, data di atas diambil dari grafik yang diterbitkan<br />
dalam publikasi berbahasa Indonesia, hal. 41-42, 45-46, dan 49. <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> telah membulatkan<br />
angka-angka ini sampai ke milyar rupiah terdekat dan mencantumkan nilai dolar yang setara.<br />
139<br />
Kabupaten Nunukan didirikan pada akhir tahun 90-an, yaitu ketika dipisahkan dari kabupaten Bulungan.<br />
140<br />
PT Yamaker, meskipun di atas kertas adalah perusahaan swasta, adalah sebuah perusahaan yang dimiliki<br />
oleh yayasan militer, Yayasan Maju Kerta (Yamaker). Lihat, sebagai contoh, Milieudefensie – Friends of the<br />
41<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Change language