Harga Selangit - Human Rights Watch

Koperasi
Koperasi militer menjadi bagian dari gerakan koperasi nasional di Indonesia dan oleh
karenanya, seharusnya didirikan untuk kepentingan bersama anggota-anggota koperasi
dan secara bersama diawasi oleh anggota-anggota koperasi tersebut serta oleh undangundang
nasional tentang koperasi. 134 Tetapi, seperti halnya dengan yayasan militer,
koperasi militer telah menyeleweng jauh dari tujuan mereka yang telah disebutkan.
Awalnya didirikan dengan alasan kesejahteraan prajurit—untuk memberikan bantuan
kebutuhan pokok, seperti beras, kepada prajurit dan keluarga mereka—koperasi-koperasi
ini segera berubah menjadi jalan untuk membuka bisnis. Kegiatan bisnis koperasi militer
kurang mendapatkan sorotan jika dibandingkan dengan kegiatan bisnis yayasan. Hal ini
telah membantu melestarikan pandangan yang keliru bahwa koperasi-koperasi ini
hanyalah bertindak sebagai toko kelontong yang murah bagi para prajurit. 135 Tetapi
banyak koperasi ini yang menghasilkan uang tidak hanya dari uang keanggotaan tetapi
juga dari kegiatan bisnis yang beragam, termasuk investasi dalam perusahaan swasta. 136
Koperasi-koperasi militer, contohnya, mempunyai hak milik di berbagai hotel dan
perusahaan kargo. 137 Seperti halnya yayasan, perusahaan ini banyak yang berupa
perusahaan swasta sehingga data keuangan perusahaan sulit diperoleh.
Tabel 2: Bisnis yang Dimiliki oleh Koperasi Militer
Angkatan Jumlah Bisnis Modal Dalam Modal Luar Dividen
Angkatan Darat 923 Rp. 169 milyar Rp. 38 milyar Rp. 13 milyar
($17 juta) ($4 juta) ($1.3 juta)
Angkatan
Udara
147 Rp. 40 milyar
($4 juta)
Angkatan Laut 124 Rp. 95 milyar
($9.5 juta)
Rp. 9 milyar
($900,000)
Rp. 8 milyar
($800,000)
Rp. 4 milyar
($400,000)
Rp. 4 milyar
($400,000)
Sumber: Ridep Institute, Practices of Military Business (Praktek-praktek Bisnis Militer), mengutip data statistika
dari Biro Perencanaan Data kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
tahun 2001. 138
134
Wewenang ada di tangan rapat umum koperasi dan badan pengawasan daerah di bawah badan nasional,
jadi paling tidak pada prinsipnya, kegiatan koperasi ini dikoordinasi secara terpusat dan terpisah dari hirarki
militer. Tetapi pada prakteknya, tiap-tiap komandan mempunyai kekuasaan yang cukup tinggi dan badan
pengawasan sipil tidak merasa mempunyai kekuasaan apapun untuk mengawasi koperasi-koperasi militer
setempat. Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, 6 April 2006.
135
Seorang perwira yang telah pensiun mengatakan bahwa peraturan koperasi memperbolehkan kegiatan
bisnis tertentu di tingkat pusat dan di markas besar (dijelaskan lebih lanjut di bawah ini) tetapi koperasi tingkat
bawah dilarang keras untuk bergerak dalam usaha mencari keuntungan. Ibid.
136
Seperti halnya dengan yayasan, investasi dari koperasi sering dibuat melalui perusahaan pemayung. Lihat,
sebagai contoh, Rabasa dan Haseman, The Military and Democracy in Indonesia, hal. 74.
137
Samego dkk., Bila ABRI Berbisnis, hal. 81-82, mengutip ADIL, no. 41, Juli 23-29, 1997, hal. 4.
138
Ridep Institute, “Structure of Indonesian Military Businesses: When Will it End? (Struktur Bisnis Militer
Indonesia: Kapankah Berakhir?),” dalam Practices of Military Business. Akibat kesalahan cetak dalam
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 40