Harga Selangit - Human Rights Watch

Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Yasbhum). Didirikan di tahun 1964, Yasbhum
mempunyai tiga puluh dua perusahaan di tahun 2000. 125 Menurut Kepala Staf Angkatan Laut saat itu,
Laksamana Bernard Kent Sondakh, sampai dengan akhir tahun 2004, jumlah perusahaan yang dimiliki
oleh angkatan laut telah berkurang menjadi enam perusahaan, yang kesemuanya akan dijual ke pihak
swasta. 126 Tetapi, informasi yang diberikan oleh Mabes TNI menyebutkan bahwa sampai dengan awal
tahun 2006, angkatan laut memiliki satu perusahaan pemayung dan lima belas perusahaan yang berdiri
sendiri. 127 (Lihat “Diagram Bisnis Militer,” di atas.) TNI juga menyebutkan dua yayasan angkatan laut
yang lain, Yayasan Nala dan Yayasan Hangtuah, tanpa menyebutkan apakah yayasan ini memiliki
bisnis-bisnis. 128
Markas Besar TNI: Yayasan Markas Besar ABRI (Yamabri). Didirikan pada tahun 1995 dengan
kombinasi kepemilikan militer dan sipil dan modal awal hanya sebesar Rp. 25 juta ($11.250), yayasan
ini cepat sekali membesar. 129 Pada tahun 2004, yayasan ini diperkirakan mempunyai andil dalam
agrobisnis, pertambangan, komunikasi, angkutan, dan balai rapat. 130 Pada tahun itu juga, Panglima
TNI saat itu, Jendral Endriartono Sutarto menyatakan bahwa nilai total bisnis militer di bawah Mabes
TNI headquarters adalah sebesar tidak lebih dari Rp. 100 milyar ($11 juta). 131
Departemen Pertahanan: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKBPS). Pada tahun
2006, YKBPS memiliki tiga universitas, satu sekolah menengah atas, dan satu rumah sakit. 132 Satu
yayasan lain, Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP), bergerak dalam bidan perumahan,
dan satu yayasan lainnya, Yayasan Satya Bhakti Pertiwi (YSBP), mempunyai berbagai perusahaan
dengan tujuan mencari keuntungan. 133
besar TNI yang memberikan dokumen ini kepada Human Rights Watch, dokumen ini berisi daftar badan usaha
dan bisnis-bisnis yang ditujukan untuk kesejahteraan prajurit. Daftar ini hanya menyebutkan nama perusahaan
dari bisnis yang dimiliki oleh angkatan udara dan angkatan laut. Informasi mengenai bentuk-bentuk bisnis
diperoleh dari Daftar Yayasan, setelah kemudian dibandingkan dengan informasi yang ada di masyarakat
tentang perusahaan tersebut (termasuk b2b Indonesia Business Directory (b2b Direktori Bisnis Indonesia), [CD-
Rom] Edisi Keenam, 2005-2006).
125
Artjana, “The Indonesian Military Budget Transparency dan Accountability,” hal. 154.
126
Dia juga mengatakan bahwa angkatan laut telah menutup dua puluh bisnisnya dalam dua tahun terakhir.
“KSAL Setuju Bisnis TNI Ditertibkan,” Koran Tempo, 10 November 2004.
127
Mabes TNI, Daftar Satua Perusahaan dan Badan Usaha TNI.
128
Ibid.
129
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Yamabri, lihat Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari Legitimasi, hal.
53-62.
130
Daftar Yayasan.
131
Tito Sinipar, “TNI Chief Hopes Soldiers Can Use their Right to Vote in 2009 (Panglima TNI Berharap Prajurit
Dapat Menggunakan Hak Pilih mereka di Tahun 2009),” TempoInteractive.com (situs web berbahasa Inggris
milik koran Tempo dan majalah Tempo), 4 Oktober 2004.
132
Wawancara Human Rights Watch dengan seseorang yang ikut ambil bagian dalam penelitian bisnis-bisnis
departemen pertahanan.
133
Ibid.
39
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)