Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(ITCI), mengalami kondisi keuangan yang gawat, karena perusahaan itu telah menderita kerugian<br />
besar dan tidak tahu apakah bisa membayar tiga belas ribu pekerjanya. 113<br />
Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat): Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putra<br />
(YKSDP Kostrad). Yayasan ini didirikan sebagai Yayasan Dharma Putra Kostrad (YDPK) di tahun<br />
1964, atas perintah Soeharto. Informasi yang diberikan kepada <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> di tahun 2004<br />
menunjukkan bahwa YKSDP dipercayai telah mempunyai investasi dalam tiga belas perusahaan,<br />
termasuk pabrik mobil, plastik, dan jasa asuransi. 114 Tetapi, pada bulan April 2005, Panglima Kostrad,<br />
Letjen. Hadi Waluyo menyatakan bahwa pasukannya hanya mempunyai hak milik di tiga perusahaan:<br />
PT Mandala Airlines (100 persen), Rumah Sakit Umum Darma Medika (25 persen), dan PT Darma<br />
Mandala (25 persen). 115 Ia mengatakan mereka telah melepaskan investasi mereka dari bisnis-bisnis<br />
lainnya karena bisnis-bisnis tersebut tidak banyak menghasilkan uang. 116 Waluyo, juga menjabat<br />
sebagai komisaris Mandala Airlines. 117 Calon pembeli segan untuk mengambil alih perusahaan<br />
tersebut karena mereka khawatir informasi keuangan perusahaan tersebut tidak lengkap dan ada<br />
resiko yang tersembunyi. 118 Pada bulan April 2006, Kostrad menjual maskapai penerbangan yang<br />
menderita kerugian tersebut. 119<br />
Kopassus (Komando Pasukan Khusus): Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah (Yakobame),<br />
dibentuk di tahun 1995. 120 Sampai dengan tahun 2004, yayasan ini diperkirakan telah menanamkan<br />
modal di dalam bisnis konstruksi bangunan. 121<br />
Angkatan Udara: Yayasan Adi Upaya (Yasau). Yasau memiliki sepuluh perusahaan di tahun<br />
2000. 122 Kekayaan yayasan pada tahun 2004 (delapan perusahaan) meliputi kehutanan, konstruksi<br />
bangunan, perumahan, maskapai penerbangan dan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan<br />
penerbangan, dan perusahaan farmasi. 123 Beberapa bisnis milik angkatan udara tetap aktif di awal<br />
tahun 2006, termasuk PT Konstruksi Dirgantara (konstuksi bangunan), PT Angkasa Pura<br />
(perumahan), dan PT Dirgantara Husada (farmasi). 124<br />
113<br />
Masa depan perusahaan juga diperkirakan suram karena konsesi hutannya akan habis di tahun 2010. Rizal<br />
Maslan, “Draf Perpres Soal Bisnis TNI Diajukan ke Sekneg Juni,” 13 Mei 2006, [online]<br />
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/05/tgl/13/time/004851/idnews/594141/idkanal/<br />
10.<br />
114 Daftar Yayasan.<br />
115<br />
Siboro, “Kostrad off-loaded business units,” Jakarta Post. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa Kostrad<br />
mempunyai 90 persen andil dalam Mandala Airlines. Lihat, sebagai contoh, Bill Guerin, “Turbulence in<br />
Indonesia's skies (Goncangan di langit Indonesia),” Asia Times, 13 September 2005.<br />
116<br />
Siboro, “Kostrad off-loaded business units,” Jakarta Post.<br />
117<br />
Guerin, “Turbulence in Indonesia's skies,” Asia Times.<br />
118<br />
Komunikasi email dari seorang pengacara di bidang hukum perusahaan kepada <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>, 9<br />
April 2006.<br />
119<br />
“Cardig takes over Mandala with big plans to up fleet [Cardig mengambil alih Mandala dengan rencana<br />
besar untuk menambah pesawat],” Jakarta Post, 18 April 2006.<br />
120<br />
Daftar Yayasan.<br />
121<br />
Ibid.<br />
122<br />
Artjana, “The Indonesian Military Budget Transparency dan Accountability,” hal. 154.<br />
123<br />
Daftar Yayasan. Juga disebutkan sebagai Yayasan Adhi Upaya.<br />
124<br />
Mabes TNI, “Daftar Nama Badan/Unit Usaha di Jajaran TNI”, 1 Februari 1 2006, salinan ada di <strong>Human</strong><br />
<strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>. Dokumen ini berisi “data umum badan/unit usaha di jajaran TNI.” Menurut pejabat di markas<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 38