Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

Kodam Kodim Kopassus Korem Kostrad KPK LSM Linud MPR Primkopad PT Puskopad TNI TSTB Walhi Yakobame Yamabri Yashbhum Yasua YDPK YKBPS YKEP YKPP YKSDP Kostrad YSBP Komando Daerah Militer Komando Distrik Militer Komando Pasukan Khusus Komando Resort Militer Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Social Masyarakat Lintas Udara Majelis Permusyawaratan Rakyat Primer Koperasi Angkatan Darat Perseroan Terbatas Pusat Koperasi Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah Yayasan Markas Besar ABRI Yayasan Bhumyamca Yayasan Adi Upaya Yayasan Dharma Putra Kostrad Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman Yayasan Kartika Eka Paksi Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putra Yayasan Satya Bhakti Pertiwi
Ringkasan Keterlibatan perwira angkatan darat dalam [bisnis] pada dasarnya akan memicu perselisihan, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, dan pelanggaran hak asasi manusia. —Seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, lewat surat elektronik kepada Human Rights Watch, 26 September 2005 Sampai saat ini, keuntungan dari bisnis militer hanya dinikmati oleh perwiraperwira tinggi militer. —Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dikutip di Tempo Interaktif, 23 Februari 2005 Bisnis adalah suatu otonomi … Itu tidak baik untuk hierarki tugas [militer]. —Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan dan mantan juru bicara militer Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Human Rights Watch, 12 April 2006. Pemerintah sipil tidak akan dapat mengatur pihak militer jika mereka tidak dapat mengatur keuangan pihak militer. Inilah inti masalahnya. —Seorang ahli reformasi militer dari negara asing, berbicara kepada Human Rights Watch, 7 September 2004 Cara pihak militer mendapatkan uang perlu diperhatikan. Kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata merupakan dasar untuk mendirikan angkatan militer yang profesional dan berasa hormat terhadap hak asasi manusia. Semakin banyak penghasilan dan pengeluaran pihak militer yang terlepas dari kontrol pemerintah sipil, dan semakin banyak dana yang dihasilkan sendiri, semakin sulit bagi wewenang sipil untuk melakukan pengawasan yang berarti. Hal ini akan menciptakan sebuah pemerintah yang tidak mempunyai kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban angkatan bersenjatanya dan untuk melaksanakan reformasi yang dibutuhkan. Apalagi jika pihak militer tersebut telah terbiasa menggunakan kekuatan politik dan melanggar hak asasi manusia di luar jangkauan hukum, maka otonomi keuanganpun akan disalahgunakan. Usaha swadana aparat militer merupakan suatu kebiasaan yang membudaya di Indonesia. Sejak hari-hari pertama kemerdekaan, angkatan bersenjata Indonesia telah berhasil 1 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2: Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
Page 3: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 9 and 10: erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 11 and 12: senang jika tanggung jawab untuk me
Page 13 and 14: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 15 and 16: Hubungan antara usaha swadana milit
Page 17 and 18: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 19 and 20: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 21 and 22: dari suatu investasi besar militer,
Page 23 and 24: Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 25 and 26: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 27 and 28: Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 29 and 30: Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 31 and 32: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 33 and 34: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 35 and 36: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 37 and 38: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 39 and 40: menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 41 and 42: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 43 and 44: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 45 and 46: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 47 and 48: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 49 and 50: sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 51 and 52: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 55 and 56:
membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 57 and 58:
Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 59 and 60:
untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 61 and 62:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 63 and 64:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 65 and 66:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 67 and 68:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 69 and 70:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 71 and 72:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 73 and 74:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 75 and 76:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 77 and 78:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 79 and 80:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 81 and 82:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 83 and 84:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 85 and 86:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 87 and 88:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 89 and 90:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 91 and 92:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 93 and 94:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 95 and 96:
III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 97 and 98:
Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 99 and 100:
kualitas data keuangan pemerintah,
Page 101 and 102:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 103 and 104:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 105 and 106:
walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 107 and 108:
lisensi yang layak untuk memesan se
Page 109 and 110:
militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 111 and 112:
mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 113 and 114:
mengambil uang tersebut dari dana d
Page 115 and 116:
militer. Yayasan militer menggunaka
Page 117 and 118:
Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 119 and 120:
Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 121 and 122:
pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 123 and 124:
enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 125 and 126:
- “kontrol internal dan mekanisme
Page 127 and 128:
Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 129 and 130:
ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 131 and 132:
Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 133 and 134:
ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 135 and 136:
dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 137 and 138:
Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 139 and 140:
untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 141 and 142:
sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 143 and 144:
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 145 and 146:
dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 147 and 148:
memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 149 and 150:
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 151 and 152:
tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 153 and 154:
Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 155 and 156:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 157 and 158:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 159 and 160:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 161:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?