Harga Selangit - Human Rights Watch

yang paling terkenal adalah yayasan yang didirikan oleh tiap-tiap angkatan dan komando
khusus, dan juga oleh Mabes TNI sendiri, tetapi yayasan-yayasan ini juga ada di tingkattingkat
militer yang lain. 95
Walaupun status mereke tampak mandiri, yayasan-yayasan militer ini didirikan dengan
dana yang disumbangkan oleh pemerintah. 96 Seperti diakui oleh seorang perwira tinggi
militer Indonesia, Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, selama tiga puluh tahun di bawah
Soeharto yayasan militer memperoleh keuntungan dari hak monopoli di banyak bidang,
prioritas ijin pemerintah, dan pada umumnya dari dukungan dan wewenang penuh
pemerintah yang otokratis. 97 Akibatnya, yayasan militer menjadi sangat kondang di
bidang ekonomi selama pemerintahan Soeharto. Krisis keuangan Asia dan manajemen
yang semrawut menyebabkan yayasan-yayasan ini menurun tajam. Persaingan yang lebih
ketat juga menjadi satu faktor penurunan ini. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto,
bisnis militer tetap menikmati berbagai perlakuan istimewa, tetapi yayasan-yayasan
tersebut mulai kehilangan dominasi mereka di berbagai sektor. 98 Beberapa bisnis militer
terpakasa harus ditutup, beberapa yang lain mengalami perubahan besar.
Perubahan-perubahan lainnya juga dibutuhkan untuk mematuhi undang-undang tahun
2001 mengenai yayasan. 99 Undang-undang itu menetapkan bahwa yayasan hanya dapat
melakukan kegiatan bisnis secara tidak langsung melalui badan terkait yang melakukan
kegiatan yang sesuai dengan tujuan sosial (atau keagamaan atau kemanusiaan) yayasan. 100
Langkah ini mendorong yayasan militer untuk merombak struktur bisnis mereka dan
95
Wawancara Human Rights Watch dengan seseorang yang ikut ambil bagian dalam penelitian resmi bisnisbisnis
militk yayasan militer, Jakarta, April 2006.
96
Laksamana Madya (purnawirawan) I. Gde Artjana (waktu itu menjabat sebagai anggota BPK), “Akuntabilitas
Pendapatan dan Penggunaan Anggaran Militer Dalam Rangka Penguatan Hubungan Sipil-Militer di Indonesia,”
(kertas kerja disampaikan pada pelatihan jurnalistik investigasi yang dikelola oleh National Democratic Institute
dan Indonesian Institute for Investigative Journalism, Jakarta, 10 Juli 2001), diterjemahkan oleh Human Rights
Watch.
97
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
98
Lihat, sebagai contoh, Awan Wibowo Laksono Poesoro, “A look at the military's business ventures (Sekilas
pandang usaha bisnis militer),” opini-editorial, Jakarta Post, 5 September 2005.
99
Undang-undang ini juga menyebabkan dilakukannya audit terhadap satu yayasan militer, Yayasan Kartika
Eka Paksi (dibahas di bawah) dan mendorong yayasan tersebut untuk menghapus jabatan ex officio bagi para
pejabat tinggi militer, di antara perubahan-perubahan lain. Widoyoko, “Questioning the Military Business
Restructuring (Mempertanyakan Restrukturisasi Bisnis Militer),” hal.127; Letjen. (purnawirawan) Kiki Syahnakri,
“Restructuring of Kartika Eka Paksi Foundation: The Army’s Effort toward Professionalism (Restrukturisasi
Yayasan Kartika Eka Paksi: Upaya TNI-AD Menuju Profesional),” dalam Practices of Military Business (Praktekpraktek
Bisnis Militer), hal. 105-107. Seperti dibahas lebih lanjut di bawah ini, undang-undang ini juga berisi
satu ketentuan yang menghalangi kemampuan petugas audit pemerintah untuk meneliti buku-buku yayasan
militer.
100
Undang-undang No. 16/2001, Pasal 3 dan 7. Lihat juga Toward Professional TNI: TNI Business
Restructuring (Menuju TNI yang Profesional: Restrukturisasi Bisnis TNI), Beni Sukadis dan Eric Henra, eds.
(Jakarta: LESPESSI dan Friedrich Ebert Stiftung), hal. 125-127.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 34