Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1.520 unit bisnis TNI. 74 (Lihat Tabel 1, di bawah.) Di bulan April 2006, Departemen<br />
Pertahanan telah memulai satu proses penelitian terpisah untuk memeriksa apakah tiga<br />
yayasan di dalamnya juga berkecimpung dalam bisnis. 75<br />
Tabel 1: Inventorisasi Bisnis Militer TNI<br />
Inventorisasi Awal (September 2005)<br />
Yayasan 25<br />
Perusahaan di bawah Yayasan 89<br />
Unit Koperasi yang Berkecimpung dalam<br />
Bisnis<br />
105<br />
Inventorisasi Baru (Maret 2006)<br />
Unit Usaha 1520<br />
Sumber: Surat dari Departemen Pertahanan kepada <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>, 22 Desember<br />
2005; Mayjen. Suganda, juru bicara TNI saat itu, “TNI commits to reform[,] upholds<br />
supremacy of law [TNI berjanji untuk reformasi, menjunjung supremasi hukum],” opinieditorial,<br />
Jakarta Post, 15 Maret 2006.<br />
TNI dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai akses terhadap hasil inventorisasi<br />
ini belum menerbitkan identitas tiap-tiap usaha bisnis yang dipegang oleh militer dan<br />
belum juga memberikan informasi mengenai nilai total bisnis-bisnis tersebut. Pejabatpejabat<br />
yang bersangkutan dengan penelitian bisnis-bisnis militer menolak memberi<br />
<strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> salinan inventorisasi tersebut, nama-nama bisnis yang ada dalam<br />
daftar tersebut, ataupun nilai total bisnis-bisnis tersebut. 76 Mereka mengatakan data yang<br />
diberikan oleh TNI tidak dapat dianggap final karena data tersebut masih “sangat kasar”<br />
dan mengikutsertakan banyak badan yang, menurut pandangan mereka, tidak berupa<br />
“bisnis yang nyata.” 77 Menurut pejabat-pejabat ini, data tersebut mengikutsertakan<br />
74<br />
Mayor Jendral Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post.<br />
75<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan seseorang yang ambil bagian dalam penelitian tersebut, Jakarta,<br />
18 April 2006.<br />
76<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, sekretaris jendral Departemen<br />
Pertahanan dan mantan juru bicara TNI, Jakarta, 12 April 2006; wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan<br />
Muhammad Said Didu (biasanya dikenal dengan nama Said Didu, nama yang digunakan untuk selanjutnya<br />
dalam laporan ini), Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, 19 April 2006.<br />
77<br />
Masalah tentang bagaimana pemerintah akan mengartikan bisnis militer untuk tujuan menerapkan mandat<br />
undang-undang TNI bahwa bisnis-bisnis ini harus dialihkan ke tangan pemerintah dibahas lebih lanjut di bawah<br />
ini (Lihat bab tentang “Halangan terhadap Reformasi”). Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Letjen.<br />
Sjafrie Sjamsoeddin dan Said Didu, April 2006.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 30