Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Militer<br />
Bab ini menjelaskan garis-garis besar ciri-ciri kegiatan ekonomi militer dan beberapa<br />
dampak negatifnya. Bab ini juga menggambarkan berbagai macam usaha ekonomi militer<br />
yang selanjutnya dapat dibagi dalam empat kategori besar: bisnis yang dimiliki atau<br />
sebagian dimiliki militer, seringkali melalui yayasan dan koperasi; hubungan dengan<br />
bisnis swasta, banyak diantaranya berputar di pembayaran untuk keamananan dan jasajasa<br />
lainnya; keterlibatan dalam kegiatan bisnis gelap yang terorganisir; dan korupsi. Kami<br />
akan menjelaskan ciri-ciri tertentu tiap-tiap kategori ini dan menunjukkan beberapa<br />
contoh usaha bisnis yang memperlihatkan bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi ini<br />
dipraktekkan di lapangan. Beberapa dari contoh-contoh ini memberikan gambaran jelas<br />
bagaimana hubungan ekonomi militer ini mempunyai peran besar dan kecil dalam<br />
meremehkan pertanggungjawaban, mendukung timbulnya persengketaan dan kejahatan,<br />
dan mempermudah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kajian terhadap hak asasi<br />
manusia ini memberikan dua pelajaran inti: bahwa masalah keterlibatan militer di dalam<br />
perekonomian adalah masalah yang sangat serius, yang memerlukan tindakan segera; dan<br />
bahwa pemecahan masalah tersebut harus menyeluruh untuk dapat membuahkan hasil.<br />
Bisnis-bisnis yang Dimiliki Oleh Militer<br />
Berbagai macam perusahaan di seluruh jajaran ekonomi dimiliki baik seluruhnya atau<br />
sebagian oleh pihak militer Indonesia, mulai dari agrobisnis sampai ke pabrik-pabrik dan<br />
dari lapangan golf sampai ke bank. Pada bulan September 2005, TNI menyanggupi<br />
sebuah permintaan dari Departemen Pertahanan untuk menginventorisasi hasrat-hasrat<br />
bisnisnya. 72 (Persiapan untuk inventorisasi ini adalah langkah pertama untuk menerapkan<br />
undang-undang TNI yang dikeluarkan satu tahun sebelumnya, yang mengharuskan<br />
pemerintah untuk mengambil alih bisnis-bisnis ini.) Inventorisasi awal menyebutkan 219<br />
badan militer (yayasan, koperasi, dan perusahaan yayasan) yang berkecimpung dalam<br />
bisnis. 73 Sampai dengan bulan Maret 2006, TNI telah memberikan informasi mengenai<br />
72<br />
Dalam bahasa Indonesia, kementrian di bidang pertahanan disebut sebagai Departemen Pertahanan,<br />
sedangkan dalam bahasa Inggris, biasanya disebut sebagai Kementrian Pertahanan.<br />
73<br />
Sebagai perbandingan, menurut tafsiran tahun 2001 yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Juwono<br />
Sudarsono, dalam masa jabatannya yang pertama sebagai menteri pertahanan dari tahun 1999 sampai tahun<br />
2000, pihak militer saat itu mempunyai sekitar 250 perusahaan. ICG, “Indonesia: Next Steps in Military Reform<br />
(Indonesia: Langkah Berikutnya dalam Reformasi Militer),” ICG Laporan Asia, no. 24, 11 Oktober 2001, hal. 13.<br />
Adalah masuk di akal, dugaan bahwa angka-angka tahun 2001 ini mencerminkan hasil jerih payah Sudarsono<br />
yang diumumkannya satu tahun sebelumnya, dimana departemen pertahanan “sedang bekerjasama dengan<br />
markas besar TNI untuk menentukan jumlah yayasan, unit koperasi atau perusahaan yang dimiliiki oleh TNI.”<br />
“Indonesian minister warns…,” AFP.<br />
29<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)