Harga Selangit - Human Rights Watch

mereka semua hampir selalu adalah prajurit berpangkat rendah dan hanya
diancam dengan pemecatan dan bukan dengan tuntutan hukum. Sebagai contoh,
dua tentara dan seoran pejabat kantor, diberhentikan secara tidak hormat atas
penyelundupan narkoba, tetapi tidak pernah dilaporkan kepada polisi; sebuah
laporan di surat kabar menyebutkan bahwa tetap tidak jelas apakah tujuh puluh
orang tentara lainnya yang telah dipecat karena menyelundupkan narkoba pernah
menerima dakwaan kejahatan. 69 Tetap jarang ada prajurit militer yang diajukan ke
pengadilan, khususnya jika dibandingkan dengan seringnya kejahatan yang
dilakukan mereka. 70 Mereka yang diajukan ke pengadilan di bawah tata
pengadilan militer hampir semuanya adalah prajurit berpangkat rendah yang
hanya diancam untuk dipecat atau dijatuhi hukuman ringan saja jika ditemukan
bersalah. 71 (Untuk uraian lebih lanjut, lihat bagian berjudul “Rencana yang Gagal
Meningkatkan Pertanggungjawaban” di Bab III: Halangan terhadap Reformasi.)
Keadaan Hari Ini
Undang-undang bulan September 2004 yang mewajibkan aparat militer Indonesia
menhentikan keterlibatannya di dalam bisnis merupakan satu titik tolak penting, tetapi
juga meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Bahasa yang digunakan dalam
undang-undang ini menimbulkan berbagai pengertian, dan ketetapan-ketetapannya
belum berhasil ditegakkan. Beberapa langkah awal telah diambil berjalan sangat lamban
dan tidak cukup berarti: janji undang-undang ini masih belum memberikan hasil. Ulasan
yang lebih mendalam akan disampaikan di bawah, di dalam bab mengenai “Halangan
terhadap Reformasi.” Dapat dilihat bahwa pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai
kedudukan untuk memungkinkan terjadinya perubahan belum menunjukkan tekad bulat
untuk menanggapi semua ongkos dan biaya dari usaha swadana militer, termasuk dari
segi hak asasi manusia. Sebaliknya, mereka telah merumuskan bisnis militer dalam arti
yang sangat sempit, memusatkan perhatian hanya pada unsur-unsur tertentu dari sesuatu
yang merupakan masalah struktural yang mendalam; mereka juga telah memberikan
berbagai perkecualian yang akan tetap membiarkan sebagian besar dari struktur
komersial militer, dan merekapun belum mau menuntut pertanggungjawaban yang nyata.
69
Lihat, sebagai contoh, “More soldiers fired for drugs (Ada lagi prajurit-prajurit yang dipecat gara-gara
narkoba),” Jakarta Post, 14 Juni 2005. Komandan prajurit-prajurit ini berusaha menjelaskan tindakan mereka,
tanpa membela mereka, dengan mengatakan: “Apapun alasan ekonomi mereka, mereka telah
menyalahgunakan jabatan mereka untuk melakukan kejahatan.” Ibid.
70
Bank Pembangunan Asia (BPA), Country Governance Assessment Report: Republic of Indonesia (Laporan
Penilaian Pemerintahan Negara: Republik Indonesia) (Manila: ADB, 2004), hal. 101.
71
Sebagai contoh, di awal tahun 2006, sebuah pengadilan militer di Makasar menjatuhkan hukuman hanya
sepanjang sepuluh minggu (dibandingkan dengan hukuman terberat sepanjang enam tahun) kepada enam
tentara yang ditemukan bersalah telah menyerang sebuah desa, melukai lima penduduk sipil, dan merusak
berpuluh-puluh rumah. Dwi Atmanta, “Military and civilians equal before the law (Prajurit militer dan warga sipil
sama kedudukan hukumnya),” Jakarta Post, 8 April 8 2006.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 28