Harga Selangit - Human Rights Watch

Gagalnya “Pemberantasan” Bisnis Ilegal
Kegiatan ekonomi secara gelap oleh pihak militer masih tetap menarik perhatian setelah
sebentar saja bisnis militer mendapat sorotan tajam pemerintah. Tetapi, perhatianperhatian
ini tidak membuahkan hasil yang efektif untuk menghentikan kegiatan
tersebut. Apa yang dikatakan pemerintah mengenai keterlibatan militer dalam kasus
penebangan liar sangat membantu memberikan gambaran jelas tentang kegagalan
memberantas kegiatan ekonomi militer yang secara jelas telah melanggar hukum yang
berlaku.
Di tahun 2001, sebuah instruksi presiden (Inpres No. 5/2001) berusaha menjawab
pertanyaan tentang peran pihak militer di dalam operasi kehutanan ilegal. Seperti yang
dinyatakan oleh mantan panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto, mandat ini
mewajibkannya untuk “menindak tegas baik dengan sanksi administratif maupun pidana,
terhadap oknum aparat di lingkungan TNI yang terbukti terlibat dalam kegiatan
penebangan liar, pengangkutan/peredaran hasil hutan illegal [sic], maupun
penyelundupan kayu.” Mandat tersebut juga memerintahkan untuk “menindak yayasan,
usaha koperasi di bawah naungan TNI beserta oknum yang terlibat melakukan kegiatan
penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan illegal [sic].” Mandat ini msecara khusus
menyoroti pentingnya bagi angkatan laut untuk “menindak” setiap upaya penyelundupan
kayu. 62
Hampir dua tahun habis sebelum Jendral Sutarto mengeluarkan suatu perintah kepada
pasukannya berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Di awal
tahun 2003, menurut penjelasannya sendiri, Jendaral Sutarto telah mengeluarkan surat
perintah kepada semua prajurit TNI “untuk melarang dan menindak tegas kepada
seluruh prajurit TNI yang terbukti [terlibat] secara langsung maupun tidak langsung
dalam kegiatan penebangan liar dan pengangkutan/peredaran/penyelundupan kayu
secara illegal [sic].” 63
Jendral Sutarto tidak menyebutkan langkah-langkah apa yang telah diambilnya untuk
menjamin dipatuhinya surat perintah yang dikeluarkannya. Surat perintah Jendral Sutarto
tersebut tampaknya juga tidak membicarakan unsur-unsur lain yang terkandung di dalam
62
Endriartono Sutarto, “Komitmen TNI dalam Menjaga dan Mengawasi Penanggulangan Illegal Logging di
Indonesia,” 7 September 2004, hal. 9-10. Lihat juga Instruksi Presiden No. 5/2001 tentang Pemberantasan
Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan
Taman Nasional Tanjung Puting, salinan ada di Human Rights Watch.
63
Sutarto, “Komitmen TNI …,” hal. 10. Dia menyebutkan surat tersebut sebagai “Surat telegram No.
STR/129/2003 ke seluruh jajaran TNI,” tertanggal 30 Januari 2003. Sutarto juga menggambarkan usaha-usaha
TNI untuk mendukung program pelestarian di sebuah taman nasional, mempertinggi kerja sama dengan
pejabat kehutanan, dan memperbaiki pengawasan perbatasan. Ibid.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 26