Harga Selangit - Human Rights Watch

yayasan dan koperasi. 39 Selain itu, Mabes TNI juga memberikan “kebebasan” terhadap
komandan militer untuk melanjutkan usaha pencarian dana menurut pemikiran mereka. 40
Kegagalan untuk menegakkan larangan terhadap bisnis militer juga merupakan tanda
sikap tidak peduli pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan gelap lainnya yang dilakukan
oleh pihak militer di bidang ekonomi. Selama beberapa waktu, beberapa komandan
KODAM secara terang-terangan telah membiarkan usaha penyelundupan yang
dilakukan oleh bawahan mereka. Ketika pemerintahan Soeharto melaksanakan
pemberantasan, yang hanya berlangsung singkat saja, terhadap penyelundupan terangterangan
yang dilakukan pihak militer, hasil yang dicapai hanyalah perubahan taktik
militer: daripada mengambil resiko dan terlibat langsung di dalam pengangkutan dan
pemuatan barang-barang selundupan, perwira-perwira militer menyediakan
“perlindungan” bagi operasi penyelundupan yang dilakukan oleh rekan kerja swasta.
Bahkan setelah operasi semacam ini dibeberkan, dukungan-dukungan yang diberikan
aparat militer yang mempunyai pangkat dan pengaruh cukup tinggi, tetap dapat
menjamin kekebalan hukum para penyelundup. 41
Setelah berakhirnya masa pemerintahan Soeharto, pihak militer kembali mendengar
kecaman-kecaman lama mengenai kegiatan bisnis gelap prajurit yang merajalela. Menteri
pertahanan pada tahun 1997, Edi Sudrajat, memperbaharui larangan dari tahun 1974
dengan menyatakan bahwa prajurit militer tidak boleh berbisnis, baik secara langsung
maupun dengan cara memberikan jasa perlindungan. 42 Panglima angkatan bersenjata saat
itu, Jendral Feisal Tanjung, menegaskan perintah tersebut satu minggu kemudian:
“Semua perwira dan istri mereka tidak boleh turut dalam bisnis. Jika mereka ingin
berbisnis, mereka harus lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari saya.” 43
Pihak militer memperjelas larangan ini dan mengatakan bahwa prajurit yang telah
purnawirawan dan prajurit yang bekerja untuk koperasi atau yayasan militer tidak
tercakup dalam peraturan ini. 44 Meskipun demikian, hanya sedikit yang percaya perintah
tersebut akan dijalankan. Pejabat pemerintahpun tidak mempercayai, karena sifat
39
M. Taufiqurohman, “Red Beret Business (Bisnis Baret Merah),” Tempo, 16-22 April 2002.
40
Komentar ini diatribusikan kepada Juwono Sudarsono dan yang dimaksud adalah tahun 1970-an ke atas.
Fabiola Desy Unidjaja, “TNI nothing more than mercenaries: Analysts (TNI tidak lebih dari kelompok tentara
bayaran: Analis),” Jakarta Post, 17 Maret 2003.
41
Crouch, The Army dan Politics in Indonesia, hal. 291-292.
42
Susan Sim, “Stay out of business, ABRI officials warned (Jauhi bisnis, perwira-perwira ABRI diingatkan),”
Straits Times, 17 Juli 1997. Nama menteri pertahanan saat itu ditulis dengan ejaan yang berbeda, Sudradjat.
43
Derwin Pereira, “Don’t dabble in business, ABRI officers warned again (Jangan ikut berbisnis, perwira-perwira
ABRI diingatkan lagi),” Straits Times, 23 Juli 1997.
44
Sim, “Stay out of business…,” Straits Times; Pereira, “Don’t dabble in business…,” Straits Times.
21
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)