Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
melalui badan-badan sosial ini membuka pintu bagi yayasan militer, yang dikatakan telah<br />
didirikan untuk tujuan amal, untuk berkembang menjadi lengan komersial militer. Salah<br />
satu kelemahan lain adalah bahwa peraturan ini tidak menyebutkan mekanisme<br />
penegakan hukum apapun. 35<br />
Tidak Adanya Penegakan Hukum<br />
Selama bertahun-tahun, ketidakacuhan dan sikap menerima pemerintah telah<br />
memungkinkan pihak militer untuk melakukan usaha swadana secara terbuka. Tidak<br />
ditegakkannya peraturan tahun 1974 merupakan bukti keengganan pemerintah untuk<br />
membatasi kegiatan bisnis militer. Dari waktu ke waktu, pejabat pemerintah secara<br />
terang-terangan malah mendorong aparat militer untuk melakukan usaha bisnis guna<br />
mengatasi batasan-batasan anggaran. Saat tekanan dari masyarakat umum menjadi sangat<br />
berat, pemerintah dan pimpinan militer membuat janji bahwa mereka akan memberantas<br />
kegiatan bisnis militer. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak pernah sungguh-sungguh<br />
berminat untuk menegakkan hukum tersebut.<br />
Banyak perwira militer yang tidak mengacuhkan perarturan tahun 1974 itu sehingga<br />
panglima-panglima militer dan menteri pertahanan dan keamanan saat itu merasa perlu<br />
untuk menegaskan larangan berbisnis beberapa tahun setelah peraturan tersebut<br />
ditetapkan. Berbicara di tahun 1979, Jendral Muhammad Yusuf menyatakan: “Semua<br />
perwira ABRI aktif dilarang bergiat dalam usaha perdagangan secara langsung. …<br />
[T]inggalkan itu dagang supaya dapat menjadi tentara yang baik.” 36 Yusuf menambahkan:<br />
“[Prajurit] yang tidak mematuhi ketentuan akan diberhentikan atau pensiunnya akan<br />
dipercepat.” 37<br />
Akibatnya, sekitar 200 sampai 300 orang dilaporkan telah diperintahkan untuk<br />
mengundurkan diri. 38 Meskipun demikian, bisnis militer tetap tumbuh segar. Kegiatan<br />
komersial militer tetap berlanjut melalui “organisasi yang dibuat sebagai kedok” seperti<br />
asalkan mereka meminta ijin tertulis lebih dahulu dari atasan mereka. Tidak tercakup dalam peraturan ini<br />
adalah prajurit-prajurit berpangkat rendah yang akan pensiun, yang sedang diberhentikan sementara, atau<br />
sedang cuti. Ibid., Pasal 2, 4, dan 8. Ketentuan yang mewajibkan istri prajurit untuk meminta ijin untuk bekerja<br />
di perusahaan-perusahaan dibahas dalam Pasal 2 (2)(c), Pasal 2 (3), dan Pasal 4 (3).<br />
35<br />
Peraturan ini hanya menyebutkan bahwa pelanggar peraturan ini akan ditindak dan dihukum sesuai dengan<br />
perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan tanggung jawab kepada pimpinan militer untuk menjamin<br />
kepatuhan dan untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ibid., Pasal 6. Panglima militer<br />
tersebut juga diancam akan ditindak “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jika dia gagal<br />
menjalankan tanggung jawab ini. Ibid.<br />
36<br />
Indria Samego dkk., Bila ABRI Berbisnis (Jakarta: Mizan, 1998), hal. 100, mengutip Info Bisnis, edisi 7, tahun<br />
I, 1995.<br />
37<br />
Ibid.<br />
38<br />
Ibid., hal. 101.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 20