Harga Selangit - Human Rights Watch

Sebelum undang-undang ini dikeluarkan, pengawasan-pengawasan hukum terhadap
kegiatan ekonomi militer juga telah dikeluarkan, tetapi tidak pernah ditegakkan. Dari
waktu ke waktu, sering ada tekanan-tekanan untuk menanggulangi kegiatan bisnis gelap
yang merajalela, tetapi pemerintah hanya dengan segan mau mengambil tindakan, dan
tanpa memperoleh hasil yang berarti. Kegiatan ekonomi aparat militer di Indonesia telah
berkembang di dalam lingkungan yang bebas tanpa banyak beban; lingkungan ini
diciptakan oleh pemimpin-pemimpin yang menyatakan bahwa keterlibatan militer di
dalam bisnis adalah suatu hal yang diperbolehkan hukum dan diperlukan untuk
mengatasi kekurangan anggaran.
Banyak dari kegiatan bisnis militer di Indonesia telah dinyatakan tidak layak lama
sebelum ditetapkannya undang-undang TNI tahun 2004. 30 Selama berpuluh-puluh tahun
peraturan hukum yang digunakan untuk mengatur kegiatan bisnis militer adalah
Peraturan Pemerintah No. 6/1974, yang ditetapkan di tahun 1974. 31 Menurut peraturan
ini, aparat militer (dan kepolisian) yang aktif bertugas dilarang ikut serta dalam kegiatan
bisnis swasta kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Khususnya, perwira-perwira militer
(yang berpangkat letnan dua keatas) tidak diperbolehkan memiliki saham di perusahaan
swasta; ikut serta dalam pengelolaan perusahaan tersebut, termasuk sebagai penasehat;
atau “melakukan kegiatan usaha dagang,” untuk mencari untung, baik secara resmi
maupun sambilan. 32
Melalui sebuah perkecualian penting, perwira-perwira diperbolehkan bekerja untuk
perusahaan swasta yang didirikan oleh badan-badan sosial, baik sebagai pegawai biasa
atau pejabat perusahaan (untuk menjadi pejabat perusahaan, mereka harus mendapatkan
ijin dari atasan mereka dan tidak dapat menerima kompensasi). 33 Persyaratan ini agak
lebih longgar bagi prajurit-prajurit berpangkat lebih rendah dan bagi istri anggota
militer. 34 Perkecualian yang memperbolehkan prajurit untuk ikut dalam perusahaan
30
Beberapa pengamat mengatakan bahwa kegiatan ekstra-militer apapun, termasuk kegiatan komersial,
merupakan pelanggaran sumpah militer dan oleh karenanya secara otomatis terlarang. Lihat, sebagai contoh,
Tiarma Siboro, “Generals told to set example (Para jendrals diminta untuk memberikan contoh),” Jakarta Post,
13 Agustus 2003.
31
Peraturan Pemerintah No. 6/1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.
Peraturan ini juga mencakup pegawai negeri sipil, tetapi penjelasan di atas hanya berpusat pada ketetapan
yang khusus berhubungan dengan aparat militer (dan kepolisian).
32
Ibid., Pasal 2.
33
Ibid., Pasal 3(1). Pengecualian ini mengatakan bahwa mereka boleh memegang berbagai jabatan di dalam
"Perusahaan milik Negara atau Perusahaan Swasta milik Instansi resmi yang mempunyai tujuan serta fungsi
sosial …atas dasar penugasan dari Penjabat Yang Berwenang dan diangkat berdasarkan peraturan yang
berlaku.” Ibid. Perwira atasan, peraturan ini menyebutkan, harus menolak atau mencabut permintaan ijin untuk
menerima jabatan di dalam badan usaha yang mempunyai tujuan sosial jika pekerjaan tersebut akan
mengganggu dengan tugas prajurit atau menodai nama baik pihak militer. Ibid., Pasal 5.
34
Peraturan ini memperbolehkan prajurit-prajurit berpangkat rendah—yaitu pangkat Letnan Satu ke bawah—
untuk ambil bagian dalam perusahaan (baik perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan atau sosial),
19
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)