Harga Selangit - Human Rights Watch

Selama masa Soeharto, pihak militer tetap aktif dalam usaha komersial di segala tingkat,
dari markas besar ke satuan militer. Sampai dengan tahun 1998, satuan wilayah di seluruh
Indonesia dianggap “mandiri dalam bidang keuangan.” 20 Sebagian besar uang yang
dihasilkan oleh bisnis militer masuk ke kantong pejabat-pejabat tinggi. Sebagai contoh,
sebuah audit untuk tahun 1997 dan 1998 terhadap sebuah perusahaan yang terkait
dengan pihak militer menemukan pembayaran-pembayaran besar kepada pejabat-pejabat
tinggi militer, kebanyakan disebutkan sebagai “uang saku.” 21
Investasi bisnis pihak militer ini juga berhubungan erat dengan hasrat ekonomi keluarga
Soeharto dan teman-teman mereka, dan pihak-pihak ini sering terkumpul di dalam satu
konglomerat yang kuat. Tetapi, di akhir masa pemerintahan Soeharto, para penanam
modal swasta mulai mengadakan kerja sama secara langsung dengan anggota-anggota
keluarga Soeharto, sehingga pihak militer kehilangan kedudukannya sebagai mitra kerja
istimewa. 22
Krisis Keuangan dan Dampaknya
Keperkasaan ekonomi militer menurun tajam sebagai akibat krisis ekonomi Asia yang
akhirnya juga menjatuhkan pemerintahan Soeharto dan menandai awal masa reformasi.
Seorang peneliti memperkirakan bahwa hanya sekitar sepertiga perusahaan-perusahaan
militer selamat dari krisis itu. 23 Secara keseluruhan, daya beli pihak militer dikabarkan
mengalami penurunan sebesar 30 persen dari tahun 1997 sampai tahun 1998. 24 Dividen
20
Mietzner, “Business as Usual?,” hal. 247.
21
Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari Legitimasi, hal. 59; Danang Widoyoko, “Questioning the Military
Business Restructuring (Mempertanyakan Restrukturisasi Bisnis-MIliter),” dalam Moch. Nurhasim, ed.,
Practices of Military Business: Experiences from Indonesia, Burma, Philippines and South Korea (Praktekpraktek
Bisnis Militer: Pengalaman Indonesia, Burma, Filipina dan Korea Selatan) (Jakarta: The Ridep Institute
dan Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005), hal. 122-123. (Buku ini adalah terjemahan dalam bahasa Inggris dari
volume asli yang diterbitkan pertama kali di tahun 2003.) Kedua sumber mengutip sebuah laporan audit atas
PT Manunggal Air Service (PT MAS). Pembayaran ini, yang bernilai total sebesar kira-kira Rp. 68-90 juta
(sekitar $15.000 – $20.000) per orang untuk jangka waktu itu, diduga telah diberikan kepada kepala komandan
ABRI saat itu, asisten bidang logistik, kepala staf umum, dan asisten perencanaan umum. (PT adalah singkatan
dari Perseroan Terbatas dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dipegang oleh pihak perorangan.
Dalam laporan ini, sebutan "PT" tersebut tidak akan diulangi setelah disebutkan untuk pertama kalinya bagi
tiap-tiap perusahaan.)
22
Salil Tripathi, “Merchants in Uniform: Indonesia’s generals may make good business partners (Pedagang
Berseragam: Jendral-jendral Indonesia dapat menjadi mitra bisnis yang baik),” Far Eastern Economic Review
(FEER), 5 Februari 5 1998.
23
Perkiraan ini disampaikan oleh Sukardi Rinakit, pengarang buku tentang aparat militer Indonesia. Donald
Greenlees, “Indonesia wants its army out of business (Indonesia ingin angkatan bersenjatanya keluar dari
bisnis),” International Herald Tribune, 4 Mei 2005.
24
David Bourchier, “Skeletons, vigilantes and the Armed Forces’s fall from grace (Tulang-belulang, kelompok
berandalan, dan hilangnya wibawa Angkatan Bersenjata),” di dalam Arief Budiman, Barbara Hatley, dan
Damien Kingsbury, eds., Reformasi: Crisis and change in Indonesia (Reformasi: Krisis dan perubahan di
Indonesia) (Clayton, Australia: Monash Asia Institute, 1999), hal. 152, mengutip Patrick Walters, “Political
Update (Pembaharuan Politik),” presentasi dalam konprensi Indonesian Update (Pembaharuan Indonesia)
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 16