Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ekspansi yang cepat dari hubungan ekonomi militer di tahun 1960-an juga dirasakan di<br />
sektor swasta. Sebagian besar pertumbuhan bisnis tersebut adalah dari kerja sama militer<br />
dengan pengusaha swasta. Pengusaha swastalah yang sebenarnya menjalankan sebagian<br />
besar bisnis yang disponsori militer. Sumbangan dari pihak militer yang sebenarnya<br />
terhadap usaha bisnis tersebut biasanya kecil saja: pihak militer sebagai mitra kerja<br />
menyediakan lisensi dan persetujuan, dan membantu mendapatkan konsesi dan kontrak<br />
dari pemerintah. 7<br />
Sebuah Bisnis Raya Militer Dibentuk<br />
Kegiatan bisnis militer semakin membudaya di masa Order Baru, jangka waktu antara<br />
tahun 1967 dan tahun 1998 dimana Jendral Soeharto memimpin pemerintahan yang<br />
didominasi militer. Soeharto sendiri mempunyai rasa simpati terhadap komandankomandan<br />
yang berswadana. Soeharto sudah melakukan hal yang sama semasa menjabat<br />
sebagai komandan satuan tentara di Jawa Tengah di akhir tahun 1950-an, dan<br />
meneruskan hubungan yang erat dengan mitra-mitranya di sektor swasta. 8<br />
Di awal masa Order Baru, jabatan-jabatan militer tertinggi diduduki oleh orang-orang<br />
yang setia terhadap Soeharto yang juga memperoleh keuntungan dari usaha bisnis swasta.<br />
Pola ini membantu melanggengkan hubungan ekonomi militer karena pejabat yang tidak<br />
berkorupsi kemungkinan tidak akan diangkat untuk menduduki posisi-posisi komando<br />
tertinggi. 9<br />
Pertumbuhan bisnis militer yang amat cepat di bawah Soeharto, baik legal dan ilegal,<br />
mencerminkan posisi kuat militer sebagai pusat kekuasaan di masyarakat Indonesia.<br />
Pengaruh militer yang semakin menjalar ini juga didukung oleh asas dwifungsi yang<br />
mulai diterapkan sejak tahun 1966. 10 Dwifungsi secara resmi memberikan sebuah peran<br />
sosio-ekonomi yang kuat kepada aparat militer seiring dengan peran pertahanannya.<br />
Selain itu, struktur komando wilayah militer, dimana aparat militer hadir di seluruh<br />
pelosok negara sampai ke tingkat desa, serupa dengan susunan administratif pemerintah,<br />
7<br />
Ibid., hal. 284; Robison, Indonesia: The Rise of Capital, hal. 252, 268; Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari<br />
Legitimasi, hal. 28.<br />
8<br />
Soeharto dipindahkan dari jabatan ini oleh atasan-atasannya yang merasa khawatir atas kegiatan bisnis<br />
militer yang "berlebihan" di bawah pimpinan Soeharto. Robison, Indonesia: The Rise of Capital, hal. 259-260.<br />
9<br />
Komunikasi email dari seorang analis militer asing kepada <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>, 25 Maret 2005.<br />
10<br />
Di tahun 1998, pihak militer mendukung “Paradigma Baru” yang meminta pihak militer untuk mengurangi<br />
keterlibatan politiknya. Di bulan April 2000, pimpinan militer secara resmi menghentikan doktrin dwifungsi dan<br />
mengumumkan bahwa TNI tidak akan lagi memainkan peran sosio-politik. Tetapi dalam kenyataannya, TNI<br />
tetap mempunyai dan menjalankan fungsi-fungsi di luar peran pertahanannya. International Crisis Group (ICG),<br />
“Indonesia: Keeping the Military Under Control (Indonesia: Mengawasi Aparat Militer),” ICG Asia Report, no. 9,<br />
5 September 2000, hal. 9-22.<br />
13<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)