Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

1999. Alokasi anggaran resmi bagi aparat militer cukup rendah. Akibatnya, selama tahun 1950-an, komando dan satuan militer sebagian besar tetap mencari dana mereka sendiri. Cara pencarian dana mereka juga meliputi kegiatan yang melanggar hukum seperti penyelundupan yang terorganisir dan pungutan-pungutan liar. Komandan-komandan militer juga menjalin hubungan yang semakin erat dengan pengusaha-pengusaha setempat untuk memperoleh dana guna mencukupi pengeluaran militer. Kadang-kadang, satuan militer itu sendiri diberi hak milik atas sebuah usaha bisnis yang dikelola oleh mitra kerja swasta. 3 Bisnis-bisnis Militer Pertama Aparat militer mulai turut ambil bagian dalam bisnis besar-besaran sejak akhir tahun 1950-an. Saat negara berada dalam keadaan darurat perang ini, aparat militer mulai mengambil alih kontrol atas perusahaan-perusahaan Belanda. Tidak lama kemudian, Presiden Sukarno secara resmi menempatkan perusahaan-perusahaan yang baru saja dinasionalisasikan ini di bawah pengawasan pejabat-pejabat tinggi militer. Usaha nasionalisasi ini berlanjut dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan AS oleh pemerintah pada pertengahan tahun 1960-an. Kontrol terhadap perusahaanperusahaan ini juga diserahkan kepada pejabat milliter. Langkah ini sebagian bertujuan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang sangat parah, yang mengakibatkan gaji yang tidak seberapa, perumahaan yang menyedihkan, dan kekurangan pakaian dan peralatan bagi para prajurit. 4 Aparat militer juga terlibat erat di dalam pengelolaan badan-badan usaha milik negara. Perusahaan minyak raksasa, Pertamina, dan Badan Urusan Logistik (atau Bulog) juga didominasi pimpinan militer selama tahun 1960-an dan sampai dekade berikutnya. Laba dari perusahaan yang dijalankan oleh aparat militer biasanya juga disalurkan ke pihak militer. 5 Selain itu, “pembiayaan tidak lazim”ini memungkinkan pemerintah dan pimpinan militer untuk memperlihatkan bahwa seakan-akan pengeluaran militer telah dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan negara lainnya. 6 3 Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital (North Sydney: Allen & Unwin, 1986), hal. 250-252, 259-260. 4 Lesley McCulloch, “Trifungsi: The Role of the Indonesian Military in Business (Trifungsi: Peran Aparat Militer Indonesia di dalam Bisnis),” di dalam The Military as an Economic Actor (Aparat Militer sebagai Aktor di Bidang Ekonomi), Jörn Brömmelhörster dan Wolf-Christian Paes, ed. (New York: Palgrave MacMillan, 2003), hal. 101. 5 Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia [Tentara dan Politik di Indonesia] (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1978), hal. 275-285; Robison, Indonesia: The Rise of Capital, hal. 252; Danang Widoyoko, Irfan Muktiono, Adnan Topan Husodo, Barly Haliem N, dan Agung Wijay, Bisnis Milter Mencari Legitimasi, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch dan National Democratic Institute, 2003), hal. vi, 27-33. Terjemahan dalam bahasa Inggris juga ada. Lihat Bisnis Milter Mencari Legitimasi, [online] http://www.indonesia-house.org/dbindhouse/bm/Icw_bis_mil/Daftar_Isi.htm. Rujukan di dalam laporan ini, termasuk keterangan halaman, adalah dari text asli, bukan text terjemahan. 6 Crouch, The Army and Politics in Indonesia, hal. 274, 277. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 12
Ekspansi yang cepat dari hubungan ekonomi militer di tahun 1960-an juga dirasakan di sektor swasta. Sebagian besar pertumbuhan bisnis tersebut adalah dari kerja sama militer dengan pengusaha swasta. Pengusaha swastalah yang sebenarnya menjalankan sebagian besar bisnis yang disponsori militer. Sumbangan dari pihak militer yang sebenarnya terhadap usaha bisnis tersebut biasanya kecil saja: pihak militer sebagai mitra kerja menyediakan lisensi dan persetujuan, dan membantu mendapatkan konsesi dan kontrak dari pemerintah. 7 Sebuah Bisnis Raya Militer Dibentuk Kegiatan bisnis militer semakin membudaya di masa Order Baru, jangka waktu antara tahun 1967 dan tahun 1998 dimana Jendral Soeharto memimpin pemerintahan yang didominasi militer. Soeharto sendiri mempunyai rasa simpati terhadap komandankomandan yang berswadana. Soeharto sudah melakukan hal yang sama semasa menjabat sebagai komandan satuan tentara di Jawa Tengah di akhir tahun 1950-an, dan meneruskan hubungan yang erat dengan mitra-mitranya di sektor swasta. 8 Di awal masa Order Baru, jabatan-jabatan militer tertinggi diduduki oleh orang-orang yang setia terhadap Soeharto yang juga memperoleh keuntungan dari usaha bisnis swasta. Pola ini membantu melanggengkan hubungan ekonomi militer karena pejabat yang tidak berkorupsi kemungkinan tidak akan diangkat untuk menduduki posisi-posisi komando tertinggi. 9 Pertumbuhan bisnis militer yang amat cepat di bawah Soeharto, baik legal dan ilegal, mencerminkan posisi kuat militer sebagai pusat kekuasaan di masyarakat Indonesia. Pengaruh militer yang semakin menjalar ini juga didukung oleh asas dwifungsi yang mulai diterapkan sejak tahun 1966. 10 Dwifungsi secara resmi memberikan sebuah peran sosio-ekonomi yang kuat kepada aparat militer seiring dengan peran pertahanannya. Selain itu, struktur komando wilayah militer, dimana aparat militer hadir di seluruh pelosok negara sampai ke tingkat desa, serupa dengan susunan administratif pemerintah, 7 Ibid., hal. 284; Robison, Indonesia: The Rise of Capital, hal. 252, 268; Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari Legitimasi, hal. 28. 8 Soeharto dipindahkan dari jabatan ini oleh atasan-atasannya yang merasa khawatir atas kegiatan bisnis militer yang "berlebihan" di bawah pimpinan Soeharto. Robison, Indonesia: The Rise of Capital, hal. 259-260. 9 Komunikasi email dari seorang analis militer asing kepada Human Rights Watch, 25 Maret 2005. 10 Di tahun 1998, pihak militer mendukung “Paradigma Baru” yang meminta pihak militer untuk mengurangi keterlibatan politiknya. Di bulan April 2000, pimpinan militer secara resmi menghentikan doktrin dwifungsi dan mengumumkan bahwa TNI tidak akan lagi memainkan peran sosio-politik. Tetapi dalam kenyataannya, TNI tetap mempunyai dan menjalankan fungsi-fungsi di luar peran pertahanannya. International Crisis Group (ICG), “Indonesia: Keeping the Military Under Control (Indonesia: Mengawasi Aparat Militer),” ICG Asia Report, no. 9, 5 September 2000, hal. 9-22. 13 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2: Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
Page 3 and 4: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 5 and 6: Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 7 and 8: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 9 and 10: erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 11 and 12: senang jika tanggung jawab untuk me
Page 13 and 14: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 15: Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 21 and 22: dari suatu investasi besar militer,
Page 23 and 24: Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 25 and 26: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 27 and 28: Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 29 and 30: Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 31 and 32: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 33 and 34: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 35 and 36: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 37 and 38: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 39 and 40: menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 41 and 42: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 43 and 44: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 45 and 46: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 47 and 48: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 49 and 50: sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 51 and 52: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 55 and 56: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 57 and 58: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 59 and 60: untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 61 and 62: Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 63 and 64: • “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 65 and 66: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 67 and 68:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 69 and 70:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 71 and 72:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 73 and 74:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 75 and 76:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 77 and 78:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 79 and 80:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 81 and 82:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 83 and 84:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 85 and 86:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 87 and 88:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 89 and 90:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 91 and 92:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 93 and 94:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 95 and 96:
III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 97 and 98:
Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 99 and 100:
kualitas data keuangan pemerintah,
Page 101 and 102:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 103 and 104:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 105 and 106:
walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 107 and 108:
lisensi yang layak untuk memesan se
Page 109 and 110:
militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 111 and 112:
mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 113 and 114:
mengambil uang tersebut dari dana d
Page 115 and 116:
militer. Yayasan militer menggunaka
Page 117 and 118:
Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 119 and 120:
Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 121 and 122:
pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 123 and 124:
enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 125 and 126:
- “kontrol internal dan mekanisme
Page 127 and 128:
Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 129 and 130:
ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 131 and 132:
Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 133 and 134:
ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 135 and 136:
dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 137 and 138:
Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 139 and 140:
untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 141 and 142:
sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 143 and 144:
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 145 and 146:
dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 147 and 148:
memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 149 and 150:
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 151 and 152:
tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 153 and 154:
Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 155 and 156:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 157 and 158:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 159 and 160:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 161:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?