Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

yang dibiayai dari dana pemerintah. Pemerintah Indonesia harus meneruskan rencanarencana untuk menaikkan gaji anggota militer (dan juga gaji polisi dan pegawai negeri) untuk meningkatkan kemampuan mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan dengan demikian, akan mengurangi godaan-godaan untuk melakukan korupsi dan kegiatan bisnis ilegal. Lebih luas lagi, pemerintah harus secara aktif mencari jalan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup prajurit melalui perbaikan-perbaikan kondisi kerja dan kompensasi, termasuk uang pensiun. Pada dasarnya, menjamin sebuah derajat hidup yang layak bagi pasukan TNI merupakan tanggung jawab pemerintah, dan bukan tanggung jawab TNI. Hilangkan Konflik-Konflik Kepentingan Upaya-upaya untuk menarik aparat militer dari kepemilikan bisnisnya dan untuk memperbaiki pengawasan terhadap keuangan pihak militer harus disertai dengan langkah-langkah proaktif untuk untuk menghapus kegiatan tidak resmi pihak militer yang sudah berakar. Sebagaimana dibahas dalam laporan ini, keterlibatan pihak militer di bidang ekonomi, khususnya hubungan militer dengan sektor swasta, menciptakan konflik-konflik kepentingan dan alasan untuk melakukan pemerasan. Bagaimana aparat keamanan pemerintah yang dikerahkan di lokasi-lokasi perusahaan itu dibiayai merupakan satu hal yang harus betul-betul diperhatikan. Satu perusahaan, ExxonMobil, mengatakan bahwa mereka telah memberikan pembayaran-pembayaran untuk jasa keamanan kepada pihak militer melalui sebuah lembaga pemerintah Indonesia, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, BPMIGAS. 607 Juwono Sudarsono mengatakan bahwa ketika beliau pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan (pada tahun 1999-2000), ExxonMobil telah membayar jasa keamanan melalui perusahaan minyak dan gas negara, Pertamina: “Biasanya, Pertamina berperan sebagai penyalur dana dari perusahaan-perusahaan pertambangan ini untuk pejabat-pejabat keamanan negara.” 608 Setidaknya satu perusahaan 607 Juru bicara ExxonMobil Deva Rachman dilaporkan telah mengakui bahwa perusahaan telah memberikan pembayaran-pembayaran untuk jasa keamanan tapi dia mengatakan bahwa dana-dana tersebut telah dibayarkan kepada dan telah dikelola seluruhnya oleh BPMIGAS. Tiarma Siboro and Tony Hotland, “General confirms Freeport payments [Jendral-jendaral membenarkan ada pembayaran dari Freemont],” Jakarta Post, 29 Desember 2005. Pernyataan perusahaan sebelumnya menyebutkan bahwa jasa keamanan disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui kesepakatan bersama (tanpa menyebutkan adanya pembayaran) yang diatur oleh Pertamina, perusahaan minyak Negara, dan kemudian oleh BPMIGAS. Pernyataan Media ExxonMobil, “Statement Regarding NGO Human Rights Lawsuit – Aceh, Indonesia [Pernyataan mengenai Tuntutan Hukum LSM atas [Pelanggaran] Hak Asasi Manusia – Aceh, Indonesia],” 13 Agustus 2002; Pernyataan Proxy ExxonMobil ini sesuai dengan Pasal 14(a) dari Peraturan Pertukaran Keamanan 1934, yang dimuat dalam Proposal Pemegang Saham, Nomor 6. “Aceh Security Report [Laporan Keamanan Aceh]," 13 April 2005. 608 Sudarsono, yang saat itu menjabat sebagai duta besar untuk Inggris, berkata bahwa seorang eksekutif Exxon sebelumnya telah mengatakan kepadanya bahwa perusahaan itu memberikan dukungan dana untuk TNI melalui Pertamina. Tidak jelas mengapa Sudarsono menyebut perusahaan-perusahaan pertambangan, yang diperkirakan tidak akan dapat memberikan pembayaran-pembayaran melalui sebuah badan pemerintah HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 152
minyak Inggris-Amerika, BP, telah berjanji untuk menerbitkan setiap pembayaran yang dilakukannya untuk jasa keamanan yang diberikan oleh angkatan bersenjata negara. 609 BP sedang mencari jalan untuk memperoleh jasa keamanan dengan cara lain yang tidak terlalu bergantung pada angkatan bersenjata negara, tapi cara tersebut belum pernah dicoba. 610 Human Rights Watch berpendapat bahwa biaya-biaya keamanan yang terkait dengan setiap pengerahan aparat keamanan negara untuk melindungi lokasi-lokasi perusahaan pada hakekatnya harus dibayar melalui penarikan pajak yang layak sesuai dengan prinsip yang mengatakan bahwa aparat keamanan negara harus dibayar melalui dana negara untuk menjamin bahwa biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia dan agar supaya aliran dana tersebut tidak menjadi alasan bagi aparat keamanan ini untuk mendahulukan kepentingan-kepentingan perusahaan di atas kepentingan nasional. Hal itu benar-benar penting di Indonesia dimana cara perusahaan memperoleh jasa keamanan sering kali berhubungan dengan tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang serius. Di dalam setiap sistem pembiayaan untuk jasa keamanan di lokasi perusahaan, ada syarat-syarat minimal tertentu yang harus dipenuhi. Biaya-biaya keamanan harus dikeluarkan dari kas pemerintah, danayang bekerja di sektor minyak dan gas. Unidjaja, “TNI nothing ...,” Jakarta Post. Juru bicara TNI pada tahun 2003, Mayjen. Sjafrie Sjamsoeddin, juga mengatakan bahwa ExxonMobil membayar pihak militer untuk jasa keamanan tapi tidak menjelaskan mekanisme pembayaran tersebut.. “Freeport confirms allowances…,” Jakarta Post; “The same old story – Military in security business [Cerita lama – Aparat militer dalam bisnis keamanan],” Jakarta Post, 26 Juli 2003. 609 BP (dahulu dikenal sebagai British Petroleum) mengumumkan bahwa BP sedang menyiapkan untuk menerbitkan data mengenai pembayaran yang dibuat di bawah Panduan Lapangan Keamanan (Security Field Guidelines) perusahaan dari tahun 2003 hingga pertengahan tahun 2005. BP Response to the Tangguh Independent Advisory Panel’s (TIAP) Fourth Report on Tangguh LNG Project [Jawaban BP kepada Laporan Keempat mengenai Proyek Gas Alam Cair dari Panel Penasehat Mandiri], Maret 2006, pp. 24-25. 610 BP telah mengutarakan rencana-rencananya untuk menggunakan strategi keamanan yang berdasarkan pada masyarakat setempat di fasilitas gas alam cair Tangguh yang direncanakan akan dibuka di Papua pada tahun 2008, dan BP akan memanggil Polisi jika perlu dan TNI akan menjadi pilihan terakhir. Pimpinan TNI meyakinkan BP bahwa pihak militer akan memberikan bantuan keamanan untuk proyek tersebut hanya bila muncul ancaman serius yang tidak dapat ditangani oleh Polisi. Tony Ling dan Gare A. Smith, “Human Rights and Security Monitoring Assessment and Peer Review of the Tangguh LNG Project [Hak Asasi Manusia dan Kajian Pengawasan Keamanan dan Kajian Sesama],” kajian yang dilakukan atas permintaan BP, 5 Agustus 2005. Hingga bulan April 2006, BP telah mendirikan struktur pengawasan oleh masyarakat setempat, mempekerjakan dan melatih satuan pengaman perusahaan, menandatangani sebuah kesepakatan keamanan dengan kepala polisi daerah di Papua yang mengikutsertakan Prinsip-prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia (Voluntary Principles on Security and Human Rights), dan merencanakan latihan penjagaan keamanan bersama dengan aparat kepolisian, dan menyediakan jalur-jalur untuk menyelidiki dan melaporkan setiap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. BP, “Tangguh Project: Security and Human Rights, Handling Community Grievances [Proyek Tangguh: Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Mengangani Keluhan Masyarakat],” pernyataan dan keterangan di hadapan TIAP dan dalam pertemuan ornop, London, April 2006. Lihat juga, “Letter of Joint Decree between the Chief of the Regional Police of Papua and Executive VP Tangguh LNG, concerning Field Guidelines for Joint Security Measures within the Work Area of the Tangguh LNG Project [Surat Keputusan Bersama Kepala Polisi Daerah Papua dan Wakil Presiden Eksekutif Gas Alam Cair Tangguh mengenai Pedoman di Lapangan bagi Langkah-langkah Keamanan Bersama dalam Daerah Kerja Proyek Gas Alam Cair Tangguh],” 16 April 2004. 153 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
Page 3 and 4:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 5 and 6:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 7 and 8:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 9 and 10:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 11 and 12:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 13 and 14:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 15 and 16:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 17 and 18:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 19 and 20:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 21 and 22:
dari suatu investasi besar militer,
Page 23 and 24:
Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 25 and 26:
yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 27 and 28:
Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 29 and 30:
Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 31 and 32:
Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 33 and 34:
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 35 and 36:
anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 37 and 38:
mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 39 and 40:
menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 41 and 42:
Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 43 and 44:
Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 45 and 46:
Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 47 and 48:
menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 49 and 50:
sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 51 and 52:
Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 53 and 54:
Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 55 and 56:
membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 57 and 58:
Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 59 and 60:
untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 61 and 62:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 63 and 64:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 65 and 66:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 67 and 68:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 69 and 70:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 71 and 72:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 73 and 74:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 75 and 76:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 77 and 78:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 79 and 80:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 81 and 82:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 83 and 84:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 85 and 86:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 87 and 88:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 89 and 90:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 91 and 92:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 93 and 94:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 95 and 96:
III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 97 and 98:
Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 99 and 100:
kualitas data keuangan pemerintah,
Page 101 and 102:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 103 and 104:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 105 and 106: walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 107 and 108: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 109 and 110: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 111 and 112: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 113 and 114: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 115 and 116: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 117 and 118: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 119 and 120: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 121 and 122: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 123 and 124: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 125 and 126: - “kontrol internal dan mekanisme
Page 127 and 128: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 129 and 130: ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 131 and 132: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 133 and 134: ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 135 and 136: dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 137 and 138: Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 139 and 140: untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 141 and 142: sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 143 and 144: IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 145 and 146: dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 147 and 148: memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 149 and 150: Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 151 and 152: tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 153 and 154: Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 155: mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159 and 160: menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 161: Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?