Harga Selangit - Human Rights Watch

IV. Rekomendasi
Dibiarkannya bisnis-bisnis militer untuk tumbuh, dengan dampak buruk yang
berjangkauan luas, telah menuntut bayaran mahal dari negara Indonesia. Pencarian dana
pihak militer di luar anggaran tidak dapat dibiarkan untuk terus berlanjut. Titik awal
untuk mewujudkan reformasi yang nyata dan tahan lama adalah pengakuan atas
keseriusan masalah tersebut. Para pembuat keputusan harus mengakui berbagai macam
ongkos usaha swadana militer. Sebagaimana diutarakan dalam laporan ini, usaha swadana
menciptakan konflik-konflik kepentingan yang mengancam hak asasi manusia. Usaha
swadana juga secara mendasar menantang wewenang pemerintah atas aparat militer dan
dengan demikian, memperlemah tata kelola dan mendukung kekebalan hukum.
Reformasi keuangan militer juga harus mengenali ruang lingkup keterlibatan ekonomi
pihak militer yang sesungguhnya, dan harus mengandung rencana-rencana untuk
menangani seluruh masalah kegiatan bisnis militer dan jaringan-jaringan luas yang telah
tersebar dari kegiatan bisnis militer tersebut. Lebih jauh lagi, pemerintah perlu
merumuskan sebuah strategi yang menyeluruh untuk menghentikan keterlibatan militer
di dalam bisnis; ini berarti pemerintah perlu mendalami masalah-masalah manajemen
anggaran dan keuangan. Tanggung jawab atas perubahan ini ada di tangan pemerintah,
tapi pemerintah tidak akan dapat berhasil jika hanya berjalan sendiri. Penting juga untuk
mengikutsertakan pihak militer, masyarakat luas, dan mitra-mitra internasional jika upaya
untuk membawa keuangan militer di bawah kontrol sipil sepenuhnya dan sesuai dengan
asas pertanggungjawaban dapat berhasil.
Tuntut Pertanggungjawaban
Ketiadaan kontrol sipil yang efektif di Indonesia telah lama memungkinkan aparat TNI
menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Laporan ini telah
menunjukkan bahwa pemerintah harus memperbaiki pertanggungjawaban keuangan
pihak militer jika pemerintah ingin membatasi kekuasaan TNI dan memerangi kekebalan
hukum pelanggar-pelanggar hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus bertindak
untuk memastikan bahwa pihak militer menjadi pusat dari upaya-upaya untuk
memperbaiki praktek-praktek manajemen keuangan publik. Bidang-bidang yang
memerlukan perhatian khusus meliputi rancangan dan penerapan anggaran, termasuk
upaya audit dan fungsi pengawasan parlemen yang makin kuat.
Pertanggungjawaban juga membutuhkan tindakan di luar bidang keuangan. Satu
kelemahan terbesar dari upaya-upaya terdahulu untuk menangani bisnis militer adalah
139
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)