Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sebagai bukti lebih lanjut dari pola ini, Mabes TNI telah mempersiapkan suatu daftar<br />
“umum” yang berisi hampir lima puluh badan usaha—yayasan, koperasi, dan pasukanpasukan<br />
tertentu yang berkecimpung dalam bisnis sebagai badan usaha pemayung, serta<br />
dua puluh bisnis-bisnis yang berdiri sendiri—yang dikatakan bertujuan melayani<br />
kesejahteraan prajurit. 586 Menurut wakil dari TNI, mereka telah mendapatkan persetujuan<br />
dari Departemen Pertahanan yang mengatakan bahwa pemerintah akan membiarkan<br />
badan-badan usaha ini. 587 Langkah-langkah semacam ini, bersama dengan kegagalan<br />
untuk menanggapi masalah inti mengenai pertanggungjwaban, sangatlah mengancam<br />
kemampuan pemerintah untuk mengakhiri petualangan ekonomi militer. Mengingat<br />
besarnya dampak masalah ini dan begitu sedikit kemajuan yang telah dicapai, ada resiko<br />
yang sangat nyata bahwa undang-undang TNI akan menjadi kesempatan yang tersia-sia<br />
bagi reformasi jika pemerintah tidak segera mengubah langkah-langkahnya.<br />
586<br />
Mabes TNI, “List of TNI Corporate dan Enterprise Units.”<br />
587<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan wakil-wakil TNI.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 138