Harga Selangit - Human Rights Watch

sumber daya pemerintah yang tidak sedikit. 580 Akibatnya, TSTB tidak menyatakan
keberatannya ketika yayasan Kostrad menjual Mandala Airlines karena KOSTRAD
berkata tidak ada bukti bahwa maskapai penerbangan tersebut telah menggunakan aset
negara. 581 Kesimpulan ini tidak hanya berdasarkan pada arti yang sangat sempit tentang
sumber daya pemerintah yang digunakan oleh perusahaan militer dan pada pandangan
yang mengelirukan bahwa bisnis-bisnis milik TNI (sebuah badan negara) dapat dianggap
terlepas dari pemerintah; tetapi juga bertentangan dengan informasi yang tersedia di
masyarakat umum, termasuk laporan yang memberitakan bahwa Mandala telah
menerima keuntungan selama bertahun-tahun sebelumnya dari pengalihan bebas biaya
atas enam pesawat yang dimiliki oleh sebuah anak perusahaan Pertamina, perusahaan
minyak negara. 582 Sesuai dengan rencana besar TSTB, yayasan Kostrad diijinkan untuk
secara pribadi menjual maskapai penerbangan tersebut dan mengantongi hasil penjualan
tersebut dan bukan menyerahkan uang tersebut ke kas negara. 583
Kesimpulan
Pembuat kebijakan pemerintah bersama dengan TNI mengaskan bahwa mereka semua
tetap bertekad mengakhiri kegiatan bisnis militer, 584 tetapi rencana-rencana yang telah
mereka persiapkan tidak dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Dari awal, sudah jelas
bahwa mereka tidak mempunyai tuuan untuk mengambil tindakan untuk mengakhiri
kegiatan-kegiatan bisnis ilegal dan tidak resmi pihak militer, yang menurut mereka berada
di luar jangkauan undang-undang TNI. 585 Setelah sekian lama, mereka juga telah
mempersempit pandangan mereka untuk mengecualikan bisnis-bisnis yang ingin
dipertahankan oleh pihak militer. Akibatnya, larangan undang-undang TNI terhadap
bisnis militer sudah diabaikan bahkan sebelum peraturan-peraturan penerapan undangundang
tersebut dikeluarkan.
580
Definisi yang digunakan oleh TSTB untuk aset negara hanya menyebutkan aset fisik, seperti tanah dan
peralatan, yang telah dicatat oleh Departemen Keuangan telah mempunyai tujuan tertentu. Human Rights
Watch merasa bahwa tindakan ini tidak mengacuhkan sumber daya keuangan, personil, dan sumber-sumber
daya pemerintah lainnya yang dipergunakan oleh perusahaan ini. Menurut ketua TSTB, pemerintah tidak
mempunyai dasar hukum apapun untuk menghitung “aset tak berwujud” dan hanya mempunyai hak untuk
melaksanakan audit jika setelah beberapa waktu, TSTB mencurigai bahwa beberapa perusahaan telah secara
tidak layak gagal memberitahukan pemerintah bahwa mereka pernah menggunakan aset (fisik) negara.
Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu.
581
Wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil TNI, 13 April 2006; wawancara Human Rights Watch
dengan Said Didu.
582
Tranfer ini tampaknya telah menyebabkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 40,2 milyar ($14,5 juta) di
tahun 1997. Widoyoko, “Questioning the Military Business Restructuring,” hal. 122.
583
Wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil TNI; wawancara Human Rights Watch dengan Said
Didu.
584
Wawancara Human Rights Watch dengan wakil-wakil TNI dan anggota-anggota TSTB, April 2006.
585
Mereka mengatakan bahwa karena kegiatan semacam itu adalah ilegal, tidaklah perlu bagi TSTB untuk
memperhitungkan hal tersebut dalam menerapkan undang-undang TNI. Wawancara Human Rights Watch
dengan anggota-anggota TSTB, April 2006.
137
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)