Harga Selangit - Human Rights Watch

I. Dana Militer di Indonesia
Swadana Militer dan Hak Asasi Manusia
Di Indonesia, sudah menjadi kepercayaan umum bahwa usaha swadana militer dapat
menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan
hasrat dan kepentingan yang mendasar dan bertolak belakang antara fungsi keamanan
dan usaha cari-untung pihak militer. Hak asasi manusia sering menjadi korban hasrathasrat
yang berlawanan ini. Dinamika yang berbahaya ini mewarnai operasi militer di
daerah-daerah persengketaan dan juga mempengaruhi kegiatan militer sehari-hari di
bagian negara lainnya. Laporan hak asasi manusia di Indonesia penuh dengan contohcontoh
kekerasan, intimidasi, pemerasan, perampasan tanah dan harta benda, dan
pelecehan-pelecehan lainnya yang terkait dengan hasrat ekonomi militer.
Pasukan militer Indonesia diketahui mempunyai kekuatan politis yang sangat besar,
terutama semasa pemerintahan otoritarian Jendral Soeharto, dan sampai sekarang masih
mempunyai pengaruh di masyarakat. Karena pasukan militer Indonesia disebar menurut
susunan wilayah, sesuai dengan susunan administrasi pemerintahan sipil sampai ke
tingkat lokal, sering ada interaksi antara angkatan bersenjata dengan masyarakat. Struktur
ini membuka kesempatan lain bagi satuan militer dan tiap-tiap prajurit untuk
mempergunakan posisi mereka dan memanfaatkan warga sipil. Dengan menggunakan
wewenang mereka yang bersifat memaksa, pihak militer dapat mengembangkan atau
melindungi hasrat-hasrat ekonomi mereka sendiri atau mitra kerja mereka.
Keadaan ini semakin dipersulit karena aparat militer Indonesia sering dipanggil untuk
membantu menjaga atau memulihkan ketertiban masyarakat. Keterlibatan militer di
dalam masalah keamanan dalam negeri dapat menimbulkan hasrat dan kepentingan yang
berlawanan, yang mempertandingkan fungsi-fungsi resmi militer dengan keinginan yang
kuat untuk mencari keuntungan dan dana. Beberapa kegiatan swadana militer, seperti
dengan membuka jaringan perlindungan bagi kriminal, secara langsung telah
memperburuk keamanan dan mendorong terciptanya hukum rimba.
Aparat kepolisian, yang akan menerima tanggung jawab lebih besar dalam hal keamanan
dalam negeri, menghadapi masalah yang sama dalam hal hasrat dan kepentingan yang
berlawanan. Seperti aparat militer, aparat kepolisian Indonesia juga terkenal suka korupsi
dan sangat terlibat di berbagai kegiatan ekonomi. Kedua angkatan ini baru dipisahkan di
tahun 1999 dan keduanya mempunyai praktek-praktek keuangan tidak baik yang serupa.
Usaha swadana kepolisian juga perlu disimak, tetapi hal tersebut berada di luar ruang
lingkup laporan ini.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 10