Harga Selangit - Human Rights Watch

Rights Watch secara mandiri berhasil mendapatkan informasi bahwa sebagian besar
putusan bersalah tersebut adalah untuk pelanggaran disiplin militer, bukan untuk
pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan ekonomi. 561 Selain itu, pengadilan militer
mempunyai sejarah panjang telah gagal mengajukan prajurit ke pengad]ilan atas kejahatan
terhadap warga sipil. 562 TNI juga telah secara tegas menentang rencana-rencana untuk
membawa prajurit dalam wewenang pengadilan sipil bagi kejahatan-kejahatan semacam
itu. 563
Selain itu, wakil-wakil dari TNI juga telah berjanji akan memberantas korupsi, kegiatan
bisnis tanpa ijin, dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait, tetapi ketika diberi
kesempatan untuk menepati janji tersebut—seperti dalam kasus penjualan batu bara dan
pelecehan yang terkait di Kalimantan Selatan yang dimuat dalam laporan ini—TNI
menolak untuk mengambil tindakan apapun, dan hanya menawarkan alasan-alasan saja.
Selain itu, TNI juga selalu mengatakan bahwa penyelewengan-penyelewengan yang
terjadi hanyalah dilakukan oleh sejumlah kecil oknum-oknum saja yang bertindak tanpa
sepengetahuan TNI. 564 Para pemimpin TNI telah bersedia mengambil tindakan dalam
beberapa kasus, tetapi mereka belum sepenuhnya mengakui tanggung jawab mereka atas
masalah ini dan belum bertekad untuk mengambil langkah reformasi struktural yang
dibutuhkan untuk menjamin adanya pertanggungjawaban yang layak. 565 Hal yang sama
harus juga dikatakan mengenai kepemimpinan sipil yang telah gagal membuat
pertanggungjawaban sebagai bagian inti dari usaha reformasi militer, termasuk dalam
hubungannya dengan pembiayaan militer.
561
Informasi tambahan ini diberikan kepada Human Rights Watch di bulan April 2006 oleh seseorang yang
menerima keterangan tentang masalah ini, tetapi orang ini tidak mau disebutkan namanya.
562
Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, permasalahannya adalah bahwa reformasi yang
terkandung dalam undang-undang TNI (No. 34/2004) yang mewajibkan bahwa kejahatan sipil diadili di
pengadilan sipil, belum diterapkan dan juga berlawanan dengan kode kriminal militer. “Military Criminal Code
‘needs amending (Kode Kriminal Militer perlu diubah),’” Jakarta Post, 18 Februari 2006.
563
Wawancara Human Rights Watch dengan Brigjen. Bibit Santoso dan wakil-wakil TNI lainnya. Lihat juga
Tiarma Siboro, “Military sticks to guns on tribunals for soldiers (Pihak militer tetap bersikeras untuk
menggunakan pengadilan militer bagi prajurit),” Jakarta Post, 8 April 2006. Beberapa kasus (seperti kasus
dimana warga sipil dan personil militer keduanya menjadi tertuduh) akan diserahkan ke pengadilan gabungan
sipil-militer.
564
Wawancara Human Rights Watch dengan Brigjen. Bibit Santoso dan wakil-wakil TNI lainnya. Sekretaris
Jendral Departemen Pertahanan, seperti TNI, mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam kegiatan ilegal
cuma boleh diatribusikan kepada prajurit dan bukan kepada TNI sebagai sebuah institusi. Wawancara Human
Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
565
Wakil-wakil TNI rmemberikan kepada Human Rights Watch suatu daftar yang mencantumkan empat belas
langkah yang dikatakan oleh TNI telah mereka ambil sebagai bagian dari proses reformasi internal bertahap.
Tidak satupun berhubungan dengan pertanggungjawaban, baik atas hak asasi manusia ataupun atas
keuangan militer. Kurang lebih separuh dari daftar tersebut adalah penerapan sikap baru dalam berbagai topik
seperti mempertahankan sikap politik yang netral. Yang lain adalah tindakan nyata yang dikatakan telah diambil
oleh TNI, mulai dari penghapusan jabatan-jabatan tertentu sampai dengan pemisahan aparat kepolisian dan
militer, dan pengunduran diri dari perwakilan DPR. MabesTNI, “Progress of the 1998 TNI Reform Agenda
(Langkah Maju Agenda Reform TNI 1998).”
133
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)