Harga Selangit - Human Rights Watch

2009—batas waktu yang terlah ditetapkan oleh undang-undang—untuk mengambil alih
bisnis-bisnis militer, dan bahwa mengubah bisnis-bisnis tersebut menjadi badan usaha
milik negara, atau melepaskan bisnis-bisnis tersebut akan membutuhkan waktu
tambahan. 548 Tetapi TNI tetap bersikeras bahwa tanggal yang ditargetkan untuk
penyelesaian proses ini adalah dua tahun, dan bukan lima tahun seperti yang ditetapkan
undang-undang, 549 dan Departemen Pertahanan mempunyai harapan bahwa
pengambilalihan oleh pemerintah dapat diselesaikan pada tahun 2006, 550 tetapi semakin
jelas bahwa kerangka waktu ini tidaklah mencerminkan kenyataan. Sementara itu, tidak
adanya peraturan yang jelas telah menunda diambilnya langkah-langkah apapun,
menimbulkan kebingungan, dan membuka kesempatan bagi penyelewenganpenyelewengan
seperti yang diuraikan di bawah ini.
Rencana yang Gagal Meningkatkan Pertanggungjawaban
Usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah swadana militer berpusat hampir
sepenuhnya pada ketetapan undang-undang TNI tahun 2004 yang mengharuskan
pemerintah untuk mengambil alih bisnis-bisnis militer. Pembuat kebijakan pemerintah
telah mengutamakan identifikasi bisnis mana yang layak untuk diambil alih, terutama
beberapa saja yang menghasilkan uang, dan tidak mengutamakan rencana untuk
mengakhiri bisnis militer dalam segala bentuknya. Selain itu, pembuat kebijakan ini tidak
mempergunakan kesempatan yang ada untuk memperbaiki pengawasan sipil terhadap
keuangan militer. Sedikit sekali perhatian yang telah diberikan atas kurangnya
pertanggungjawaban dalam hal pengamatan, pengawasan, dan keterbukaan dana militer.
Undang-undang yang ditulis tanpa memuat masalah pertanggungjawaban yang penting
ini juga mempersulit masalah ini. Undang-undang ini, seperti undang-undang
sebelumnya, menyebutkan secara tidak jelas bahwa pihak militer harus dibiayai
sepenuhnya dari anggaran pemerintah, tetap undang-undang tersebut tidak memberikan
pedoman-pedoman yang nyata untuk mencapai pertanggungjawaban keuangan ini.
Undang-undang ini juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis militer
sehingga membuka kesempatan bagi pemerintah untuk mencoba mengabaikan beberapa
macam kegiatan bisnis. Undang-undang ini juga tidak mencantumkan hukumanhukuman
bagi pelanggaran atas larangan berbisnis militer. Walaupun undang-undang
tersebut memberikan batas waktu lima tahun bagi pemerintah untuk mengambil alih
bisnis militer, undang-undang tersebut tidak menjelaskan akibat-akibat apa yang bakal
diterima jika batas waktu itu tidak ditepati. Beberapa detil-detil ini mungkin akan
548
Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu.
549
Wawancara Human Rights Watch dengan Brigjen. Bibit Santoso dan wakil-wakil TNI lainnya. Lihat juga
Mayjen. Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post.
550
Maslan, “Draft Presidential Regulation…,” detik.com.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 130