Harga Selangit - Human Rights Watch

ingin diambil alih oleh pemerintah. 543 Sebagai upaya lanjutan, TSTB menyarankan
dibentuknya sebuah badan baru, Badan Transformasi dan Pengelolaan Bisnis TNI
(BTPB). Tugas BTPB adalah untuk meneliti dan mengecek informasi tentang badanbadan
usaha militer (tugas yang sebelumnya telah diserahkan kepada TSTB), untuk
mengambil alih kontrol manajemen atas badan-badan usaha ini, dan untuk memperbaiki
struktur bisnis-bisnis ini menurut hukum-hukum yang berlaku. 544
Penundaan-penundaan di atas telah menekan balik langkah-langkah untuk menerapkan
undang-undang TNI. Berbulan-bulan telah dihabiskan untuk mengumpulkan, meneliti,
dan mengecek data tentang bisnis-bisnis ini satu persatu, tetapi ukuran-ukuran tentang
bagaimana pemerintah akan mereformasi bisnis-bisnis tersebut belum juga ditentukan.
Peraturan-peraturan, dalam bentuk peraturan presiden, yang telah dijanjikan sebelumnya
oleh pemerintah akan dikeluarkan pada bulan Oktober atau awal 2005, lalu April 2006,
tidak pernah terwujud, dan jadwal-jadwal tersebut lewat tanpa ada pengumuman
apapun. 545 Sampai dengan bulan April 2006, apa yang diharapkan telah menjadi semakin
diperendah. (Bulan itu, pemerintah, dengan terlambat, memulai penelitian atas yayasan
yang ada dalam Departemen Pertahanan, seiring dengan proses yang dilakukan oleh
TSTB atas bisnis-bisnis yang dimiliki oleh TNI. 546 )
Anggota-anggota TSTB yang berbicara dengan Human Rights Watch sangat menyadari
tuntutan kuat masyarakat untuk mereformasi bisnis militer. Mereka menegaskan tekad
mereka untuk melaksanakan tugas mereka, seperti juga TNI, tetapi mereka menegaskan
bahwa mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak. Menurut perkiraan mereka,
badan yang baru akan selesai dibentuk sekitar pertengahan tahun 2006 berdasarkan
peraturan presiden, dan transormasi bisnis militer akan dilaksanakan setelah
pembentukan badan tersebut. 547 Ketua TSTB, Said Didu, mengatakan kepada Human
Rights Watch bahwa badan tersebut mungkin akan membutuhkan waktu sampai tahun
543
Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu. Lihat juga “Indonesia sets up agency to clean up
military business (Indonesia membentuk suatu badan untuk membenani bisnis militer),” AFP, 2 Maret 2006.
544
Ringkasan Departemen Pertahanan untuk Human Rights Watch; wawancara Human Rights Watch dengan
Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin dan Said Didu. Pada prinsipnya, paling tidak, TSTB telah memulai beberapa tugas
ini di tahun 2005. Sebagai contoh, pemerintah telah mengumumkan di tahun 2005 bahwa dua firma audit akan
memeriksa data keuangan dari bisnis-bisnis militer yang telah diinventorisai. Devi Asmarani, “Jakarta to take
over only 10 military businesses (Jakarta akan mengambil alih 10 bisnis militer saja),” Straits Times, 26 Oktober
2005; “Verifikasi Bisnis Militer, Keppres Penetapan Auditor, April 2006,” Gatra, 28 Desember 2005,
diterjemahkan oleh Human Rights Watch. TSTB selanjutnya menyimpulkan bahwa sebuah badan baru
dibutuhkan untuk menganalisa sturktur rumit bisnis TNI seperti yang diperlihatkan oleh inventorisasi TNI.
Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu.
545
“Verifying Military Business…,” Gatra.
546
Wawancara Human Rights Watch dengan seseorang yang ikut ambil bagian dalam proses penelitian bisnis
militer, 18 April 2006.
547
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin dan Said Didu. Lihat juga Maslan,
“Draft Presidential Regulation…, ” detikcom.
129
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)