Harga Selangit - Human Rights Watch

Ditetapkannya ketentuan ini merupakan satu titik tolak yang terwujud tanpa lebih dahulu
direncanakan, tetapi undang-undang ini tidak memberikan jawaban atas pertanyaanpertanyaan
yang timbul. Batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini
menunjukkan bahwa undang-undang ini menyadari perlunya diambil tindakan segera,
tetapi undang-undang tersebut tidak mencantumkan konsekuensi yang bakal dijatuhkan
jika pemerintah atau militer gagal mematuhi ketentuan tersebut. Selain itu, masalah ruang
lingkup undang-undang ini juga tidak dicantumkan secara jelas; undang-undang ini tidak
menyebutkan macam-macam bisnis militer yang tercakup. Ketidakjelasan ini
memungkinkan beberapa macam bisnis yang didirikan secara resmi untuk dikecualikan
dan bagi usaha penerapan untuk tidak menghiraukan kegiatan ekonomi militer yang tidak
resmi dan tidak legal. Terakhir, undang-undang ini tidak memberikan tuntunan apapun
bagaimana pemerintah harus melepaskan pihak militer dari hasrat bisnis mereka atau dari
mana pemerintah akan dapat memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan militer
sepenuhnya dari anggaran resmi pemerintah.
Kurang Adanya Tujuan yang Serius
Upaya-upaya sebelumnya untuk memberantas kegiatan bisnis militer selalu terhambat.
Oleh karena itu, keberhasilan reformasi yang serius akah membutuhkan kepemimpinan
yang tangguh dan ketekadan yang seimbang dengan parahnya masalah ini. Pada bulan
April 2001, Panglima TNI saat itu, Jendral Sutarto, berjanji bahwa TNI akan menghapus
semua bisnisnya dalam waktu dua tahun. 535 Janji ini, yang diulangi juga oleh Panglima
TNI setelah Sutarto dan perwira-perwira tinggi TNI lainnya, tampknya menunjukkan
sebuah perubahan penting dalam sikap yang akan dapat memperlancar penerapan segera
upaya reformasi yang dibutuhkan. 536 Tetapi sampai sekarang, Presiden Yudhoyono dan
Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, hanya mengambil langkah-langkah yang sangat
berhati-hati dan perlahan-lahan. Mereka berdua telah mengatakan bahwa anggaran
belanja militer harus terlebih dahulu diperbesar sebelum pemerintah dapat diharapkan
untuk memecahkan masalah swadana militer. Menteri Pertahanan mengatakan kepada
Human Rights Watch di awal tahun 2005 bahwa membiayai TNI sepenuhnya dengan
anggaran resmi pemerintah, menurut pendapatnya akan memakan waktu sepuluh sampai
lima belas tahun. 537 Undang-undang TNI memberikan batas waktu yang jauh lebih
singkat, tetapi pemerintahan Yudhoyono kelihatannya tidak terlalu terburu-buru untuk
memenuhi persyaratan waktu tersebut.
535
“TNI to surrender businesses in two years (TNI akan menyerahkan bisnisnya dalam waktu dua tahun),” AFP,
12 April 2005.
536
Wawancara Human Rights Watch dengan Brigjen. Bibit Santoso dan wakil-wakil TNI lainnya; Mayjen.
Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post.
537
Wawancara Human Rights Watch dengan Menteri Pertahanan Sudarsono.
127
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)