Harga Selangit - Human Rights Watch

menyesuaikan sistem keuangan tersebut dengan tata pemerintahan yang demokratis dan
dengan asas-asas hak asasi manusia.
Upaya Reformasi 2004 yang Kurang Sempurna
Pada tahun 2004, DPR menetapkan sebuah undang-undang yang mengharuskan
dihentikannya keterlibatan militer dalam bisnis. Upaya ini sangat menjanjikan, tetapi
penerapan dari undang-undang tersebut berjalan sangat lamban dan beberapa langkah
yang telah diambil sejauh ini mengandung kelemahan-kelemahan mendasar, baik dalam
pengertian masalah maupun dalam pelaksanaannya. Bagian ini akan menyimak lubanglubang
di dalam undang-undang dan di dalam usaha-usaha terbatas untuk menegakkan
undang-undang tersebut. Ulasan kami didasarkan atas kesimpulan dari kajian kami
mengenai hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa ada tiga elemen yang masih
absen dari pembahasan tentang reformasi selama ini. Petama adalah tidak adanya
keyakinan bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat penting dan tidak dapat
ditunggu-tunggu lagi, sesuai dengan sifat masalah ini yang memang serius dan
berdampak buruk. Kedua, pertanggungjawaban keuangan sangat diperlukan untuk
membantu menanggulangi kekebalan hukum pihak militer atas pelanggaran-pelanggaran
hak asasi manusia yang dilakukannya. Ketiga, upaya reformasi harus mempertimbangkan
masalah swadana militer secara keseluruhan untuk menjangkau ruang lingkup yang
sebenarnya dari keterlibatan ekonomi militer dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait.
Mandat bagi Reformasi: Undang-undang TNI
Pada bulan September 2004, DPR yang akan segera habis masa jabatannya,
mengeluarkan sebuah undang-undang mengenai TNI, Undang-undang No. 34/2004,
yang mencakup beberapa ketentuan yang berhubungan dengan usaha pendanaan militer.
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa prajurit-prajurit TNI layak menerima dana
yang cukup dari anggaran belanja pertahanan resmi pemerintah. 532 Penting disebutkan
bahwa undang-undang baru ini menekankan bahwa “tentara profesional …tidak
berbisnis” dan mencantumkan larangan tegas bagi prajurit-prajurit untuk tidak ikut serta
dalam kegiatan bisnis. 533 Lebih penting lagi, undang-undang TNI tersebut menetapkan
satu batas waktu bagi tercapainya perubahan-perubahan nyata: “Dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih
seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun
tidak langsung.” 534
532
Undang-undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 49. Undang-undang ini, Pasal
50(4), mengatakan arti “penghasilan layak” ini meliputi gaji prajurit dan berbagai pembayaran tambahan seperti
sokongan keluarga.
533
Ibid., Pasal 2(d) dan 39(3).
534
Ibid., Pasal 76(1).
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 126