Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

eformasi untuk mengurangi kekuasaan militer di masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, mayoritas responden juga percaya bahwa TNI harus dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan bahwa aparat militer seharusnya tidak berkecimpung di dalam kegiatan bisnis. Pengakuan terakhir dari para pemimpin Indonesia mengenai pentingnya penanganan keuangan dan hubungan bisnis militer perlu disambut baik, tapi janji-janji untuk melakukan reformasi yang serius belum disertai dengan tindakan yang terarah dan menyeluruh. Usaha-usaha pemerintah untuk mulai menangani keterlibatan ekonomi pihak militer masih berjalan lamban, setengah hati, dan tidak lengkap. Usulan-usulan untuk menanggapi masalah swadana militer gagal menanggapi masalah tersebut secara menyeluruh, dan gagal memperhitungkan segi-segi hak asasi manusia dari usaha swadana tersebut. Untuk memenuhi janji Undang-undang No. 34 Tahun 2004, pemerintah harus memikirkan kembali dan merombak semua cara-cara pemecahan masalah ini. * * * Catatan mengenai Metodologi Laporan ini dan upaya-upaya advokasi yang terkait merupakan satu bagian dari program kerja Human Rights Watch yang lebih luas. Penelitian kami dalam bidang bisnis dan hak asasi manusia telah menghasilkan banyak laporan di berbagai negara mengenai berbagai topik permasalahan. Kami telah menulis laporan yang meneliti kegiatan perusahaan swasta sejalan dengan norma-norma internasional mengenai perilaku perusahaan. Kami telah melaporkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang tersebar luas atas hak asasi para pekerja. Kami juga telah mempelajari dan meneliti bagaimana manajemen yang tidak cakap, korupsi, dan situasi keuangan pemerintah yang tidak terbuka dapat berakibat buruk terhadap hak asasi manusia. Kami bekerja di tingkat internasional untuk mendesak adanya tanggung jawab terhadap rakyat atas dana-dana pemerintah, tanggung jawab perusahaaan atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk menentang mekanisme pembiayaan di luar anggaran yang penuh dengan korupsi, yang akhirnya akan memperlemah perlindungan-perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penelitian untuk laporan ini dilaksanakan selama dua tahun, termasuk empat penelitian langsung di lapangan di Indonesia. Kami menyelidiki masalah pembiayaan pihak militer dan meneliti beberapa kasus yang menunjukkan beberapa dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia sehubungan dengan kegiatan ekonomi pihak militer. Kami juga mencoba memahami tekanan-tekanan keuangan yang dialami oleh pihak militer dan pilihan-pilihan sulit yang mereka hadapi. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 8
Laporan ini ditulis berdasarkan pada lebih dari dua ratus wawancara dan penelitian mendalam lainnya yang kami laksanakan di Indonesia dan di luar negeri. Kami berbicara dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan informasi. Kami bertemu dengan pejabatpejabat pemerintah dari Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan sejumlah pejabat dari kementerian-kementerian dan badan-badan pemerintah lainnya. Kami juga berbicara dengan beberapa pejabat tersebut secara tertulis. Sumber-sumber lainnya meliputi akademisi, analis dan peneliti profesional, ahli-ahli militer, pejuang masyarakat, perwira militer yang sudah pensiun, dan para wartawan. Kami juga berbicara dengan orang-orang di dunia bisnis, diplomat, dan ahli-ahli keuangan internasional. Kami mengunjungi propinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan untuk melaksanakan penelitian lapangan yang mendalam dengan bantuan dari rekan-rekan Indonesia. Kami juga menggunakan pernyataan yang diumumkan di masyarakat, hasil-hasil penelitian lain yang sudah diterbitkan, serta bahan-bahan yang tidak pernah diterbitkan untuk mendukung penelitian kami sendiri. Kami mendapat bantuan terutama dari hasil kerja pakar-pakar independen, pejuang hak asasi manusia, dan aktivis-aktivis masyarakat sipil lainnya; upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran terhadap fenomena bisnis militer di Indonesia dan untuk mendorong dihapuskannya usaha bisnis militer telah membantu menciptakan tekad politik untuk mulai menangani masalah yang serius ini. 9 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2: Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
Page 3 and 4: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 5 and 6: Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 7 and 8: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 9 and 10: erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 11: senang jika tanggung jawab untuk me
Page 15 and 16: Hubungan antara usaha swadana milit
Page 17 and 18: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 19 and 20: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 21 and 22: dari suatu investasi besar militer,
Page 23 and 24: Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 25 and 26: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 27 and 28: Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 29 and 30: Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 31 and 32: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 33 and 34: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 35 and 36: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 37 and 38: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 39 and 40: menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 41 and 42: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 43 and 44: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 45 and 46: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 47 and 48: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 49 and 50: sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 51 and 52: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 55 and 56: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 57 and 58: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 59 and 60: untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 61 and 62: Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 63 and 64:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 65 and 66:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 67 and 68:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 69 and 70:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 71 and 72:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 73 and 74:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 75 and 76:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 77 and 78:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 79 and 80:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 81 and 82:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 83 and 84:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 85 and 86:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 87 and 88:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 89 and 90:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 91 and 92:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 93 and 94:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 95 and 96:
III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 97 and 98:
Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 99 and 100:
kualitas data keuangan pemerintah,
Page 101 and 102:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 103 and 104:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 105 and 106:
walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 107 and 108:
lisensi yang layak untuk memesan se
Page 109 and 110:
militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 111 and 112:
mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 113 and 114:
mengambil uang tersebut dari dana d
Page 115 and 116:
militer. Yayasan militer menggunaka
Page 117 and 118:
Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 119 and 120:
Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 121 and 122:
pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 123 and 124:
enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 125 and 126:
- “kontrol internal dan mekanisme
Page 127 and 128:
Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 129 and 130:
ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 131 and 132:
Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 133 and 134:
ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 135 and 136:
dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 137 and 138:
Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 139 and 140:
untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 141 and 142:
sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 143 and 144:
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 145 and 146:
dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 147 and 148:
memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 149 and 150:
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 151 and 152:
tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 153 and 154:
Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 155 and 156:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 157 and 158:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 159 and 160:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 161:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?