Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

Mite 3: Penghasilan dari Bisnis Militer Sebagian Besar Digunakan untuk Mendukung Kesejahteraan Prajurit Pada prinsipnya, bisnis-bisnis militer didirikan untuk kepentingan prajurit. Kondisi prajurit memang terlihat parah, dan—khususnya di lingkungan prajurit berpangkat rendah—gaji militer tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok prajurit dan keluarga mereka. Gaji untuk prajurit sangatlah rendah, seperti juga gaji untuk semua pegawai negeri dan pegawai-pegawai lainnya di Indonesia, sebuah negara dengan ekonomi yang masih berkembang. Gaji pokok bulanan bagi prajurit yang terendah adalah sebesar Rp. 650.000 (sekitar $70) dan yang paling tinggi adalah sekitar sedikit lebih besar dari Rp. 2 juta ($220) untuk perwira-perwira tinggi. 522 Prajurit juga menerima sokongan tambahan yang dapat memperbesar gaji mereka dua kali lipat, tetapi dengan penghasilan sebesar inipun, hidup mereka masih tetap sulit. 523 Seorang perwira militer yang sudah purnawirawan memberitahu Human Rights Watch: “Sudah terbiasa diterima bahwa satu tanda keberhasilan komandan adalah kemampuannya untuk membiayai satuan untuk mendukung kesejahteraan para prajurit.” 524 Tekanan untuk menemukan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan prajurit bukan hanya disebabkan oleh kurangnya dana resmi, karena praktek-praktek anggaran yang tidak beraturan, pemborosan, dan korupsi juga patut disalahkan. Tetapi juga tidaklah jika dikatakan, seperti sering dikatakan kalangan militer, bahwa dana yang diperoleh sendiri sebagian besar digunakan untuk program-program sosial. 525 Memang tentu ada pengeluaran sosial; yayasan militer memberikan kepada prajurit dan keluarga mereka beberapa sokongan tambahan, termasuk layanan kesehatan, dukungan untuk pendidikan, perumahan, dan uang pensiun bagi janda tentara dan anak-anak yatim piatu. Yayasan juga membiayai berbagai lembaga pendidikan. Selain itu, bisnis militer yang dipegang melalui yayasan juga mempekerjakan tentara yang telah purnawirawan dan dianggap sebagai sistem pensiun tidak resmi. Meskipun demikian, dana yang tersedia bagi biaya kesejahteraan prajurit sangatlah digerogoti oleh praktek-praktek bisnis militer, termasuk melalui praktek-praktek curang. Komandan sering menggunakan uang sekehendak hati dan tanpa catatan yang layak, menggunakan uang tersebut seperti “dana gelap.” 526 Seorang analis militer menjelaskan 522 “Daftar Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia,” 30 Januari 2006, dokumen diberikan oleh Mabes TNI, salinan ada di Human Rights Watch. 523 Wawancara Human Rights Watch dengan dua tentara di angkatan darat Indonesia, markas besar TNI, Cilangkap, 13 April 2006. 524 Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, 15 Desember 2004. 525 Lihat, sebagai contoh, “Bisnis Militer,” Jakarta Independent Media Center, 29 April 2005, [online] www.jakarta.indymedia.org, diterjemahkan oleh Human Rights Watch. 526 McCulloch, “Trifungsi,” hal. 117-118. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 124
ahwa tujuan perusahaan militer yang asli adalah untuk menyelewengkan dana: “Ini semua digunakan untuk mencari uang sewa. Bisnis-bisnis resmi tidak didirikan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk mempermudah penipuan.” 527 Seorang perwira tinggi militer menyapu bersih dana di bisnis militer, sedikit sekali atau tidak ada laba yang tertinggal untuk prajurit walapun bisnis tersebut dikatakan telah didirikan untuk kesejahteraan prajurit. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono telah mengakui bahwa perwira-perwira tinggi militer adalah pihak yang benar-benar memperoleh keuntungan dari bisnis militer. 528 Sebagai contoh, mantan wakil panglima angkatan darat Kiki Syahnakri membenarkan bahwa penghasilannya ketika diangkat menjadi kepala perusahaan kayu uang dimiliki militer berjumlah beberapa kali lipat gaji militernya. 529 Seorang anggota DPR, Abdillah Toha, mengatakan: “Mereka yang memperoleh keuntungan adalah para jendral. Jadi itu adalah bohong saja bahwa bisnis militer itu diperlukan untuk kesejahteraan prajurit.” 530 Daripada mempertahankan bisnis militer untuk tujuan ekonomi dan sosial yang meragukan, ada cara-cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit yang tidak begitu mudah digunakan untuk korupsi oleh para atasan prajurit tersebut dan tidak mengancam hak asasi manusia dan profesionalisme militer. Prajurit akan lebih memperoleh keuntungan secara langsung dari langkah-langkah yang meningkatkan kompensasi dan taraf hidup mereka. Gaji militer ini direncanakan akan naik di tahun 2006 sebesar antara 15 dan 20 persen menurut rencana pemerintah untuk mempertinggi pendapatan prajurit, polisi, dan pegawai negeri. 531 Kesimpulan Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan prajurit berada di tangan pemerintah Indonesia. Tetapi, selama berpuluh-puluh tahun, pimpinan sipil sebaliknya telah memperbolehkan pihak militer untuk mencari dana sendiri dengan alasan dana tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran. Akibat yang terjadi hanyalah menyebarluasnya dana militer di luar anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah perubahan mendalam dalam keuangan militer sangat diperlukan untuk 527 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang analis militer asing. 528 “Four Ministries to Straighten Up Military Businesses (Empat Departemen akan Membersihkan Bisnis Militer),” TempoInteractive.com, 23 Februari 2005. 529 Greenlees, “Indonesia wants…,” International Herald Tribune. 530 Wawancara Human Rights Watch dengan Abdillah Toha. 531 Sebagai bagian dari rencana ini adalah penambahan sebesar satu bulan gaji untuk setiap tahun. “Govt to raise civil servants [sic] salaries (Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri),” Antara, 1 Oktober 2005; Muninggar Sri Saraswati, “SBY confirms salary hike for officials (SBY membenarkan gaji pegawai akan dinaikkan),” Jakarta Post, 18 Agustus 2005. 125 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
Page 3 and 4:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 5 and 6:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 7 and 8:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 9 and 10:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 11 and 12:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 13 and 14:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 15 and 16:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 17 and 18:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 19 and 20:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 21 and 22:
dari suatu investasi besar militer,
Page 23 and 24:
Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 25 and 26:
yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 27 and 28:
Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 29 and 30:
Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 31 and 32:
Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 33 and 34:
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 35 and 36:
anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 37 and 38:
mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 39 and 40:
menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 41 and 42:
Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 43 and 44:
Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 45 and 46:
Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 47 and 48:
menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 49 and 50:
sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 51 and 52:
Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 53 and 54:
Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 55 and 56:
membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 57 and 58:
Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 59 and 60:
untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 61 and 62:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 63 and 64:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 65 and 66:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 67 and 68:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 69 and 70:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 71 and 72:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 73 and 74:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 75 and 76:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 77 and 78: Masalah ini telah diselidiki secara
Page 79 and 80: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 81 and 82: satuan udara cadangan yang bermarka
Page 83 and 84: Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 85 and 86: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 87 and 88: Banyak pembelian peralatan militer
Page 89 and 90: yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 91 and 92: diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 93 and 94: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 95 and 96: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 97 and 98: Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 99 and 100: kualitas data keuangan pemerintah,
Page 101 and 102: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 103 and 104: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 105 and 106: walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 107 and 108: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 109 and 110: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 111 and 112: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 113 and 114: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 115 and 116: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 117 and 118: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 119 and 120: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 121 and 122: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 123 and 124: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 125 and 126: - “kontrol internal dan mekanisme
Page 127: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 133 and 134: ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 135 and 136: dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 137 and 138: Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 139 and 140: untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 141 and 142: sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 143 and 144: IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 145 and 146: dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 147 and 148: memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 149 and 150: Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 151 and 152: tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 153 and 154: Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 155 and 156: mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 157 and 158: minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 159 and 160: menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 161: Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?