Harga Selangit - Human Rights Watch

Mite 3: Penghasilan dari Bisnis Militer Sebagian Besar Digunakan untuk
Mendukung Kesejahteraan Prajurit
Pada prinsipnya, bisnis-bisnis militer didirikan untuk kepentingan prajurit. Kondisi
prajurit memang terlihat parah, dan—khususnya di lingkungan prajurit berpangkat
rendah—gaji militer tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok prajurit dan
keluarga mereka. Gaji untuk prajurit sangatlah rendah, seperti juga gaji untuk semua
pegawai negeri dan pegawai-pegawai lainnya di Indonesia, sebuah negara dengan
ekonomi yang masih berkembang. Gaji pokok bulanan bagi prajurit yang terendah
adalah sebesar Rp. 650.000 (sekitar $70) dan yang paling tinggi adalah sekitar sedikit lebih
besar dari Rp. 2 juta ($220) untuk perwira-perwira tinggi. 522 Prajurit juga menerima
sokongan tambahan yang dapat memperbesar gaji mereka dua kali lipat, tetapi dengan
penghasilan sebesar inipun, hidup mereka masih tetap sulit. 523 Seorang perwira militer
yang sudah purnawirawan memberitahu Human Rights Watch: “Sudah terbiasa diterima
bahwa satu tanda keberhasilan komandan adalah kemampuannya untuk membiayai
satuan untuk mendukung kesejahteraan para prajurit.” 524
Tekanan untuk menemukan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan prajurit bukan
hanya disebabkan oleh kurangnya dana resmi, karena praktek-praktek anggaran yang
tidak beraturan, pemborosan, dan korupsi juga patut disalahkan. Tetapi juga tidaklah jika
dikatakan, seperti sering dikatakan kalangan militer, bahwa dana yang diperoleh sendiri
sebagian besar digunakan untuk program-program sosial. 525 Memang tentu ada
pengeluaran sosial; yayasan militer memberikan kepada prajurit dan keluarga mereka
beberapa sokongan tambahan, termasuk layanan kesehatan, dukungan untuk pendidikan,
perumahan, dan uang pensiun bagi janda tentara dan anak-anak yatim piatu. Yayasan
juga membiayai berbagai lembaga pendidikan. Selain itu, bisnis militer yang dipegang
melalui yayasan juga mempekerjakan tentara yang telah purnawirawan dan dianggap
sebagai sistem pensiun tidak resmi.
Meskipun demikian, dana yang tersedia bagi biaya kesejahteraan prajurit sangatlah
digerogoti oleh praktek-praktek bisnis militer, termasuk melalui praktek-praktek curang.
Komandan sering menggunakan uang sekehendak hati dan tanpa catatan yang layak,
menggunakan uang tersebut seperti “dana gelap.” 526 Seorang analis militer menjelaskan
522
“Daftar Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia,” 30 Januari 2006, dokumen diberikan oleh Mabes
TNI, salinan ada di Human Rights Watch.
523
Wawancara Human Rights Watch dengan dua tentara di angkatan darat Indonesia, markas besar TNI,
Cilangkap, 13 April 2006.
524
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, 15 Desember 2004.
525
Lihat, sebagai contoh, “Bisnis Militer,” Jakarta Independent Media Center, 29 April 2005, [online]
www.jakarta.indymedia.org, diterjemahkan oleh Human Rights Watch.
526
McCulloch, “Trifungsi,” hal. 117-118.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 124