Harga Selangit - Human Rights Watch

Macam-macam Bisnis Militer yang Lain
Sedikit sekali yang diketahui tentang aliran dana yang berasal dari kegiatan ekonomi
militer dimana pihak militer tidak mempunyai hak milik resmi. Menurut laporan yang
sering beredar, di tahun-tahun belakangan ini, dana semacam ini tampaknya telah
digunakan untuk mempermudah kegiatan-kegiatan tanpa ijin, seperti pembentukan
kelompok-kelompok milisia. 517 Informasi yang terbaru menyatakan dengan kuat adanya
pola yang tidak berbeda dengan pola yang mewarnai bisnis-bisnis milik militer: walaupun
sebagian dana mungkin digunakan untuk tujuan operasional, kegiatan bisnis ilegal dan
tidak resmi juga penuh dilanda korupsi dan orang-orang pribadi dan bukan institusilah
yang sering memperoleh keuntungan.
Pembayaran untuk berbagai macam layanan keamanan menjelaskan tatanan ini.
Mengenai sindikat perlindungan ilegal, uang yang diterima oleh prajurit juga mengalir ke
perwira atasan mereka. Seseorang yang telah melakukan penelitian mengenai kejahatan di
Medan menerangkan bahwa jika tentara menjadi pelindung bisnis ilegal “ada kewajiban
untuk memberikan uang kepada atasannya.” 518 Dalam hal pelayanan keamanan yang
diorganisir secara informal di tingkat satuan, sebuah sistem perlindungan menjamin
bahwa dana yang diperoleh di lingkungan prajurit berpangkat rendah akan mengalir ke
perwira yang lebih senior. Perjanjian untuk menyewa tentara untuk layanan perlindungan
juga sering dibuat oleh atasan mereka, yang memberikan tugas dan menyimpan uang
yang diterima. 519 Komandan ini juga mengirimkan sebagian dari hasil tersebut ke atasan
mereka. 520 Contohnya, kelompok hak asasi manusia Indonesia, Kontras, menemukan
bahwa di satu daerah di Jawa Barat, batalyon militer di sana menerima pembayaran
bulanan dari beberapa bisnis (dan juga dari pemerintah daerah). Pembayaran ini
dibagikan menurut pangkat. Jumlah uang yang terlibat sangat kecil jika dibandingkan
dengan pembayaran yang diberikan oleh Freeport (lihat “Perjanjian Keamanan Freeport”
dalam Bab II: Anatomi Kegiatan Ekonomi Militer), tetapi di negara dimana gaji
sangatlah rendah, uang ini dapat memberikan tambahan yang tidak sedikit bagi gaji
prajurit. 521
517
Lihat, sebagai contoh, Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, hal. 22; ICG, “Indonesia: Next Steps
in Military Reform,” hal. 14; ICG, “Indonesia: Keeping the Military Under Control,” hal. 17, 25; O’Rourke,
Reformasi, hal. 371.
518
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang peneliti yang telah mempelajari dunia kejahatan di
Medan, Medan, 28 November 2004.
519
Wawancara Human Rights Watch dengan seseorang yang pernah menyewa tentara untuk memberikan jasa
keamanan. Lihat juga M. Taufiqurrahman, “Military Told to Get Out of Business (Pihak Militer Diperintahkan
untuk Berhenti Berbisnis),” Jakarta Post, 15 Agustus 2004.
520
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang diplomat Barat yang tahu seluk beluk pengaturan ini.
521
Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, hal. 33-34.
123
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)