Harga Selangit - Human Rights Watch

- “kontrol internal dan mekanisme pengawasan yang lemah atau tidak ada sama sekali di dalam
pengelolaan yayasan;
- “catatan keuangan yang tidak dapat dimengerti dan pengelolaan keuangan yang semrawut;
- “pelanggaran asas-asas tata buku dalam pengelolaan keuangan mereka;
- “hubungan yang tidak jelas antara yayasan, perusahaan, dan organisasi militer asalnya; dan
- “penyalahgunaan dana yayasan untuk barang-barang yang tidak ada hubungannya sama sekali
dengan maksud dan tujuan yayasan.” 504
Salah satu petugas audit BPK pada sat itu menyebutkan temuan-temuan lain, diantaranya:
- “Kepala staff atau komandan mempunyai peran yang dominan dalam menentukan pendapatan
dan pengeluaran yayasan.
- “Sumber dan anggaran yayasan yang berasal dari bisnis-bisnis militer tidak jelas terbuka dan
tidak digunakan hanya untuk kesejahteraan prajurit. Ada tanda-tanda bahwa dana tersebut juga
digunakan untuk membiayai persiapan operasi militer.
- “Unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sangat kuat. Ada praktek pelambungan
harga, tidak ada laporan pertanggungjawaban yang teratur dan dana-dana telah digunakan secara
tidak efektif. Sebagian besar dana yayasan tersebut disalurkan ke satuan-satuan komando dan
digunakan sebagai dana taktis.” 505
Audit tersebut, yang tidak diterbitkan di media massa, dikabarkan telah melaporkan bahwa satu
yayasan militer telah menyelewengkan Rp. 207,437 milyar ($20,7 juta) dan bahwa dana-dana
sebesar Rp. 87,975 milyar ($8,7 juta), Rp. 14,023 milyar ($1,4 juta), dan Rp. 13,98 milyar ($1,4
juta) telah hilang dari tiga yayasan militer lainnya. 506 Asisten perencanaan umum untuk Panglima
TNI saat itu, Letjen Wirahadikusumah yang biasa berbicara secara terang-terangan, mengatakan
bahwa tidak adanya catatan yang benar mengenai pengeluaran-pengeluaran tersebut membuatnya
curiga bahwa perwira-perwira militer telah menyelewengkan dana yang hilang tersebut ke kantong
mereka sendiri. 507 Seburuk-buruknya apa yang ditemukan, temuan-temuan tersebut tidaklah
seburuk yang mungkin terjadi. Yayasan-yayasan tersebut dikabarkan telah membenahi buku-buku
mereka sebelum menyerahkannya kepada BPK. 508
Seorang petugas audit menyatakan bahwa “selain tidak bisa menata buku, ada bukti-bukti yang
menunjukkan bahwa informasi-informasi telah sengaja ‘dihilangkan’ atau dipalsukan.” 509 Juwono
Sudarsono, pada saat itu dalam masa jabatan pertama sebagai menteri pertahanan,
menambahkan: “kebodohan dan praktek-praktek korup ini berarti kita hanya dapat melihat hasil
audit tersebut sebagai tanda gejala-gejala saja. 510
503
I. Gde Artjana, “Audit Terhadap Yayasan Militer,” 17 Mei 2001, arsip ada di Human Rights Watch,
diterjemahkan oleh Human Rights Watch. Audit ini juga mencakup yayasan kesembilan, yang didirikan oleh
aparat kepolisian.
504
Artjana, “Accountability in the Revenue dan Expenditure of the Military Budget.”
505
Artjana, “The Indonesian Military Budget Transparency and Accountability,” hal. 155.
506
Rinakit, The Indonesian Military After the New Order, mengutip Tempo, 19 November 2000.
507
Ibid., hal. 176.
508
McCulloch, “Trifungsi,” hal. 117.
509
Ibid., mengutip wawancara dengan I. Gde Artjana.
121
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)