Harga Selangit - Human Rights Watch

pembelian peralatan untuk pihak militer oleh pemerintah daerah, tidak termasuk dalam
pengeluaran militer pemerintah pusat. 487
Sangat sulit untuk menentukan berapa besarnya semua pengeluaran ini, tetapi adalah
salah untuk menggunakan alasan, seperti yang dikatakan oleh banyak pihak, bahwa pihak
militer hanya menerima dana pemerintah yang terang-terangan ditujukan untuk
pertahanan di dalam anggaran tahunan. Pernyataan tentang kekurangan anggaran yang
cukup tinggi, biasanya juga gagal mempertimbangkan pemborosan yang merajalela yang
bahkan telah diakui oleh pejabat tinggi pemerintah. Akhirnya, sangatlah penting untuk
mempertimbangkan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran militer dan
pengeluarannya di tahun-tahun terakhir ini, seperti terlihat di Tabel 3, 4, dan 5. Batas
tinggi dalam anggaran tahun 2006 untuk militer adalah sebesar Rp. 28,2 triliun ($3
milyar), sebuah peningkatan sebesar 28 persen dari alokasi di anggaran akhir pada tahun
2005. 488 Pemerintahan Yudhoyono juga menjelaskan bahwa pemerintah secara bertahap
akan mempertinggi tingkat pengeluaran pemerintah di bidang pertahanan. 489
Mite 2: Bisnis-bisnis Pihak Militer Indonesia Memberikan Bantuan Besar
untuk Menutupi Kekurangan Dananya
Alasan yang diberikan untuk kegiatan bisnis militer di Indonesia sebagian adalah
didasarkan atas pandangan bahwa bisnis-bisnis tersebut sukses berkarya. Bagian ini
mengulas apa yang kita ketahui mengenai operasi dan keuntungan kegiatan ekonomi
militer, baik legal maupun ilegal. Bagian ini menemukan bahwa bisnis-bisnis militer,
biarpun telah menerima perlakuan istimewa yang mempertinggi kemungkinan mereka
487
Di tahun 2003 angkatan laut Indonesia meminta pemerintah daerah untuk membeli kapal-kapal patroli.
Propinsi Riau menyetujui rencana ini, dan propinsi-propinsi lainnya juga mempertimbangkan hal itu juga, tetapi
rencana ini terhambat setelah ada kecaman-kecaman yang mengatakan bahwa hanya pemerintah pusat saja
yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembelian bagi pihak militer. Imparsial, “Catatan Imparsial,”
Critical Analysis on Defense Policy [Analisa Kritis tentang Kebijakan Pertahanan], vol. 1, Maret 2004.
488
Dokumen anggaran tahun 2006 yang diberikan oleh Departemen Keuangan menunjukkan bahwa Rp. 10,9
triliun ($1,2 milyar) telah dialokasikan kepada angkatan darat, Rp. 4,3 triliun ($473 juta) kepada angkatan laut,
Rp. 3,3 triliun ($363 juta) kepada angkatan udara, Rp. 3,4 triliun ($374 juta) kepada Mabes TNI, dan Rp. 6,2
triliun ($682 juta) kepada departemen pertahanan. Departemen Pertahanan mengumumkan rencana untuk
meningkatkan anggaran angkatan laut dan udara, yang selama ini selalu jauh lebih rendah dari anggaran
angkatan darat. Tony Hotland, “Air Force, Navy to get bigger chunk of funds (Angkatan Udara, Laut, akan
mendapatkan porsi lebih besar dari dana),” Jakarta Post, 19 April 2006.
489
Presiden Yudhoyono telah mengatakan bahwa anggaran militer yang ideal harus berada di antara 3 dan 5
persen dari PDB. Ridwan Max Sijabat, “Synergies needed to build modern defense industry (Sinergi dibutuhkan
untuk membangun industri pertahanan modern),” Jakarta Post, 29 Januari 2005. Aparat militer Indonesia,
dalam kertas kerja tahun 2003, mengatakan bahwa 3,65 persen dari PDB akan merupakan “sebuah anggaran
yang wajar untuk kebutuhan pertahanan,” yang akan dicapai secara bertahap dalam jangka waktu sepuluh
sampai lima belas tahun. Departemen Pertahanan Republik Indonesia, “Mempertahankan Tanah Air Memasuki
Abad 21,” kertas putih, 2003, diterjemahkan oleh Human Rights Watch. Menteri pertahanan sebaliknya telah
mengusulkan kenaikan tajam yang akan meningkatkan anggaran pertahanan di tahun 2009 menjadi lebih dari
Rp. 141 triliun ($15 milyar). Sudarsono, “Defense Strategy dan National Security Policy,” hal. 25.
117
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)