Harga Selangit - Human Rights Watch

dibeli jika pemerintah tidak mendapatkan bantuan ini, juga menambah anggaran
pemerintah pusat bagi militer. 482
Pengeluaran militer dari dana yang dikelola oleh pemerintah di tingkat-tingkat lain juga
cukup besar. Karena desentralisasi telah memungkinkan tersedianya dana bagi pemerintah
wilayah dan daerah, pemerintah-pemerintah daerah ini sering diminta untuk membantu
menyumbangkan dana bagi pengeluaran militer. 483 Marcus Mietzner, seorang ahli hubungan
sipil-militer di Indonesia, menggambarkan bagaimana hal ini berlangsung:
Seperti di bawah Orde Baru, pihak militer meminta sebagian dari
pendapatan daerah, seringkali disembunyikan dalam anggaran sebagai
“dana stabilitas” atau sebagai bentuk-bentuk lain yang ada di bawah
kuasa eksekutif. Bupati-bupati yang telah lama menduduki jabatan
mereka melaporkan bahwa pemerintahan mereka terus menerima
rekening untuk operasi-operasi besar TNI, mulai dari penyediaan dan
bantuan keamanan ke pertolongan bencana alam dan program
pembangunan. 484
Seorang penasehat pemerintah yang berbicara dengan Human Rights Watch mengatakan
bahwa dia telah melihat dan meneliti sendiri rancangan pembiayaan yang diserahkan oleh
pihak militer kepada pejabat berwenang di satu daerah di Jawa Tengah; rancangan
tersebut telah disetujui oleh pemerintah daerah dan dibiayai dengan dana yang telah
dialokasikan untuk tujuan lain. 485 Pejabat keuangan Indonesia mengatakan kepada
Human Rights Watch bahwa tidaklah jarang terjadi bahwa pemerintah lokal dan daerah
membayar ongkos-ongkos militer tertentu. 486 Pengeluaran semacam itu, dan juga
482
Satu garis anggaran untuk kerja sama militer internasional dalam anggaran tahun 2005 dan 2006, yang
memberikan angka-angka yang belum dijumlahkan, sebaliknya menunjukkan pengeluaran mengenai
penempatan pasukan sebagai penjaga perdamaian internasional. Ibid.
483
Sebagai contoh, seorang pemimpin gereja dari Papua Barat, Pendeta Sofyan Yoman, melontarkan tuduhan
di tahun 2005 bahwa sekitar Rp. 2,5 milyar ($275.000) dana otonomi lokal telah digunakan untuk membiayai
operasi militer. Transkrip “Dateline,” sebuah acara berita migguan di TV Australia, 16 Maret 2005. Sebagai
contoh lain, seorang komandan distrik militer di propinsi Lampung telah meminta pemerintah daerah untuk
membiayai rencana operasi militer untuk memindahkan pohon-pohon yang telah ditebang secara ilegal dari
taman nasional. Oyos Saroso H.N., “Corruption, no coordination benefit illegal loggers (Korupsi, tidak adanya
koordinasi menguntungkan penebang liar),” Jakarta Post, 12 Desember 2005.
484
Mietzner, “Business as Usual?” hal. 255. Kegiatan semacam ini telah meningkat setelah desentralisasi.
485
Orang ini mengatakan bahwa laporan penggunaan dana yang diberikan kepada pihak militer tidak
menyebutkan tujuan yang sebenarnya. Wawancara Human Rights Watch dengan seorang penasehat
pemerintah daerah, Jakarta, April 2006.
486
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 116