Harga Selangit - Human Rights Watch

Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk Militer oleh Pemerintah Indonesia
hanya Memenuhi Sebagian Kecil Saja dari Kebutuhan Militer
Pihak militer Indonesia menghadapi tuntutan keuangan yang cukup besar. Walaupun
banyak pengamat yang mengatakan bahwa anggaran militer yang rendah adalah
penyebab masalah ini, pada kenyataannya, masalah ini jauh lebih rumit. Penting diingat
bahwa data statistika resmi hanya memberikan sebagian dari gambaran seluruhnya.
Meskipun jumlah uang yang bersangkutan tidak diketahui secara pasti karena tidak
adanya keterbukaan, jelas sekali bahwa TNI telah menerima dana tambahan yang cukup
besar yang dialirkan melalui anggaran di bidang lain serta alokasi khusus. 478 Sebagai
contoh, penggunaan dana darurat bagi operasi militer tidak pernah dimasukkan dalam
anggaran militer. (Lihat Kotak 3, di atas.)
Pembelian senjata yang dibiayai dengan cara-cara lain seperti perjanjian tukar-menukar
barang dan jasa, dana kredit ekspor, atau dana darurat dari presiden merupakan bentukbentuk
lain penyediaan dana oleh pemerintah untuk pengeluaran militer. 479 Jumlah yang
terlibatpun cukup besar. Sebagai contoh, pembelian senjata yang dibiayai dengan hutang
dari kredit ekspor mencapai $160 juta pada tahun 2002, $448 juta pada tahun 2003, dan
$449 juta pada tahun 2004. 480 Selain itu, data statistika resmi tidak mengikutsertakan
sejumlah besar uang yang diterima dari perusahaan-perusahaan untuk pembayaran jasa
keamanan yang diberikan oleh pihak militer Indonesia. 481 Bantuan militer luar negeri,
baik berupa sumbangan, dana bantuan, atau bantuan berupa barang dan jasa yang harus
478
Sesuai dengan praktek-praktek di seluruh aparat pemerintahan, pensiun militer tidak diambil dari anggaran
militer. Untuk pembahasan masalah anggaran militer di Indonesia yang dipersiapkan oleh ahili-ahli independen,
Lihat INFID, “The Anatomy of the Military Budget”; dan LOGOS, “Transparency, Accountability and Control in
Military Expenditure: Problems and Recommendations (Keterbukaan, Pertanggungjawaban dan Kontrol di
dalam Pengeluaran Militer: Masalah dan Rekomendasi),” INFID Background Paper on Military Reform (Kertas
Kerja INFID tentang Reformasi Militer), 2003.
479
Pejabat-pejabat pemerintah tidak memberikan penjelasan yang konsisten bagaimana hutang kredit ekspor
ini dihitung. Petugas-petugas audit pemerintah menunjukkan bahwa uang muka untuk perjanjian yang didukung
oleh kredit ekspor (sebesar 15 persen dari nilai perjanjian) dihitung sebagai bagian dari pengeluaran militer,
paling tidak dalam beberapa kasus, tetapi sisanya dianggap sebagai pengeluaran Departemen Keuangan.
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat BPK. Tetapi seorang pejabat Departemen Keuangan
mengatakan bahwa angka-angka ini tidak diikutsertakan dalam anggaran militer, melainkan dimasukkan dalam
angka pengeluaran untuk biaya pembelian peralatan. Pejabat-pejabat keuangan Indonesia secara terpisah
mengatakan kepada SIPRI di akhir 2004 bahwa impor senjata termasuk di dalam angka yang dilaporkan untuk
pengeluaran militer. Sekali lagi, tidaklah jelas apakah yang dimaksud oleh informasi ini adalah semua
pembelian senjata oleh aparat militer atau hanya pembelian yang dibiayai oleh dana yang khusus dialokasikan
untuk militer melalui anggaran. Wawancara Human Rights Watch dengan peneliti-peneliti SIPRI, Stockholm, 25
Januari 2006.
480
Angka tahun 2003 meliputi $128 juta yang diberikan untuk alokasi tambahan (di luar jumlah anggaran
semula untuk tahun itu). Sudarsono, “Defense Strategy dan National Security Policy,” hal. 21.
481
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan.
115
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)