Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Walaupun anggaran Angkatan Bersenjata Indonesia adalah salah satu<br />
yang terendah di wilayah [Asia Tenggara] jika dilihat dari jumlah total<br />
dan persentasi dari anggaran nasional, perlu diingat bahwa masih banyak<br />
uang dalam kas militer untuk disalahgunakan dan dicuri. 473<br />
Pemerintah Indonesia telah menyatakan anti-korupsi sebagai suatu prioritas, tetapi<br />
upaya-upaya pemerintah hanya dapat diterapkan di sektor militer secara sangat terbatas.<br />
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia hanya melakukan satu penyelidikan<br />
saja terhadap korupsi militer, yaitu yang berhubungan dengan skandal pembelian senjata<br />
di tahun 2003, dan hanya menyampaikan satu kasus lain kepada kantor Kejaksaan<br />
Agung. Kemampuan KPK untuk menyelidiki kasus-kasus militer adalah sebuah isu<br />
“peka,” menurut seorang anggota komisi, karena dari mandatnya, peran KPK hanya<br />
terbatas dalam hal koordinasi bilamana ada personil militer yang terlibat. 474 Selain itu,<br />
persyaratan bahwa pejabat tinggi pemerintah harus menyerahkan surat pernyataan<br />
kekayaan hanya diterapkan secara terbatas untuk pihak militer. Hanya sedikit sekali<br />
pejabat Departemen Pertahanan dan TNI yang harus memenuhi persyaratan tersebut,<br />
lebih sedikit dari badan-badan pemerintah lainnya. 475 Selain itu, KPK juga tidak<br />
mengaudit laporan ini. KPK hanya menerima informasi saja. Menurut KPK, mereka<br />
kemudian mengecek kebenaran informasi yang disampaikan, tetapi KPK mengatakan<br />
mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan lanjutan jika<br />
mereka mencurigai ada pejabat yang menyembunyikan informasi. 476<br />
Tiga Mite mengenai Upaya Swadana Pihak Militer Indonesia<br />
Tantangan untuk membiayai aparat militer Indonesia yang mempunyai keterbatasan<br />
anggaran yang ketat telah membuahkan sebuah alasan inti bagi TNI untuk melakukan<br />
kegiatan mencari keuntungan sendiri. Sejak hari-hari pertama sejarah Indonesia, dana<br />
resmi selalu dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok militer. Walaupun<br />
pernyataan ini ada benarnya, seperti yang telah disebutkan di atas, masalah ini tidak<br />
473<br />
Muna, “Money dan Uniform: Corruption in the Indonesian Armed Forces,” hal. 22.<br />
474<br />
Hukum yang menciptakan KPK ini membatasi wewenang KPK atas kasus-kasus semacam ini karena si<br />
dituduh berada di bawah juridiksi sistem pengadilan militer atau, dalam beberapa kasus, gabungan pengadilan<br />
sipil-militer. Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Erry Riyana Hardjapamekas; undang-undang No.<br />
30/2002 tentang KPK, Pasal 42. TNI dan KPK menandatangani sebuah kesepakatan bersama (memorandum<br />
of understanding) untuk memperjelas masalah ini dan masalah-masalah lainnya. “Kerja Sama Pemberantasan<br />
Tindak Pidana Korupsi,” 10 Agustus 2005, diberikan oleh markas besar TNI, salinan ada di <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong><br />
<strong>Watch</strong>.<br />
475<br />
Seorang anggota KPK menjelaskan bahwa pejabat pemerintah yang memegang jabatan tertinggi di<br />
departemen tersebut akan diwajibkan untuk menyerahkan pernyataan semacam ini, tetapi untuk aparat militer,<br />
ini hanya berlaku untuk beberapa jabatan saja (kira-kira hanya lima di pihak TNI dan beberapa orang lainnya di<br />
Departemen Pertahanan). Jumlah ini dapat diperbesar tanpa ada batasan apapun, seperti yang telah dilakukan<br />
di bidang judikatif. Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Erry Riyana Hardjapamekas.<br />
476<br />
Ibid.<br />
113<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)