Harga Selangit - Human Rights Watch

militer. Yayasan militer menggunakan ketetapan dalam undang-undang ini untuk
menyatakan bahwa mereka hanya wajib menunjukkan buku mereka kepada petugas audit
swasta, bukan kepada pegawai pemerintah. 464 BPK tetap berusaha mempertahankan hak
mereka untuk mengaudit kekayaan negara yang dipegang oleh yayasan—ini juga posisi
dari pemerintah Indonesia dan IMF 465 --tetapi audit yayasan tidak pernah dilaksanakan
lagi. Pada tahun 2006, pejabat-pejabat BPK dengan besar hati mengikuti rencana
pemerintah untuk mengambil alih bisnis militer dan berharap mereka akan dapat lagi
mengaudit yayasan militer setelah pengambilalihan tersebut selesai. 466 Ini tidak akan
terjadi sampai tahun 2009.
Penyalahgunaan Kekayaan Negara
Setelah perundingan untuk mendapatkan kooperasi TNI, di tahun 2005 BPK meneliti
penggunaan kekayaan negara oleh TNI di tahun sebelumnya. Penelitian spesial BPK ini
membenarkan apa yang dikatakan oleh banyak pengamat, bahwa pihak militer telah
menerima keuntungan di bidang keuangan yang tidak sedikit, termasuk akses ke
infrastruktur milik pemerintah (aset negara), yang memungkinkan TNI untuk
memperoleh pendapatan tambahan dan bersaing secara tidak seimbang. Hasil-hasil ini,
yang meliputi tahun 2004, menunjukkan penyalahgunaan aset negara yang menyebar
serta kegagalan yang berlanjut untuk melaporkan atau membayar pajak-pajak dari
keuntungan yang didapatkan.
Temuan khusus BPK adalah bahwa penyalahgunaan aset negara oleh TNI menghasilkan
keuntungan sebesar kira-kira Rp. 38,8 milyar ($4,27 juta) bagi mitra kerja TNI. Dana ini
masuk ke kantong pihak ketiga, dan bukan ke kas negara. Selain itu, tidak ada pajak yang
dibayarkan dari pendapatan yang diperoleh dari penyewaan 167 ribu hektar tanah negara
yang berada di bawah pengawasan angkatan udara, Departemen Pertahanan, dan Mabes
TNI. Pihak militer juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7,7 milyar ($847,000) dari
rumah-rumah sakit yang dijalankan oleh TNI; keuntungan ini tidak pernah dilaporkan.
Laporan BPK menarik perhatian khusus terhadap angkatan laut, yang dikatakan telah
gagal melaporkan secara layak penghasilan sebesar Rp. 28 milyar ($3,1 juta). Angka ini
meliputi keuntungan sebesar Rp. 1,5 milyar ($165.000) yang diperoleh dari koperasinya,
pembayaran sebesar Rp. 441,9 juta ($49.000) dari sebuah perusahaan, Rp. 255 juta
464
Undang-undang yayasan, undang-undang No. 16 tahun 2001, mewajibkan laporan keuangan dibuat oleh
“akuntan publik,” sebuah sebutan bagi petugas audit profesional yang bekerja di sektor swasta (berbeda
dengan petugas-petugas audit pemerintah). Lihat Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari Legitimasi, hal. 71-74,
80-81.
465
Perjanjian hutang dengan IMF tahun 2003 menyatakan bahwa “yayasan, baik dalam tubuh militer atau
badan lainnya, yang menerima dana pemerintah atau membantu membiayai fungsi negara” harus diaudit oleh
pemerintah. Pemerintah Indonesia, LOI, ditandatangani tanggal 11 Juni 2003, alinea 8.
466
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat BPK; ringkasan BPK untuk Human Rights Watch.
111
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)