Harga Selangit - Human Rights Watch

ahwa proses persetujuan untuk alokasi anggaran militer hanyalah sekedar formalitas saja: “DPR
tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melawan militer mengenai masalah anggaran,
jangankan untuk mengawasi anggaran tersebut.” 446
Seorang pembela hak asasi manusia di Indonesia, berbicara pada tahun 2004, memberikan
ringkasan tentang masalah yang berlarut-larut ini: “Pejabat sipil yang berwenang belum
menemukan cara untuk mengawasi anggaran militer. Tidak ada pertanggungjawaban dari pusat,
tidak ada keterbukaan, dan tidak ada keahlian untuk mengaudit operasi perang.” 447
Akibat-akibatnya dirasakan oleh prajurit di lapangan. Pasukan-pasukan mereka tidak terlatih dan
tidak mempunyai perlengkapan yang tangguh; kondisi hidup merekapun sangat sulit. Seorang
pengamat yang telah mengadakan penelitian dalam hal ini menemukan bahwa “anggaran
tambahan untuk Aceh tidak mengalir ke prajurit bawahan. Ada korupsi baik di pihak sipil
maupun militer yang sangat besar, yang sudah merajalela di seluruh instansi.” 448
Akibat tsunami pada bulan Desember 2004, TNI diberi aliran uang tambahan. Para pengamat
telah menyampaikan kecemasan mereka bahwa tidak adanya pertanggungjawaban keuangan
militer akan menghalangi usaha untuk menjamin bahwa dana pertolongan dan pembangunan
kembali akan digunakan secara baik dan benar. 449
Di awal Januari 2005, Departemen Pertahanan menyerahkan permintaaan anggaran sebesar
hampir Rp. 237 milyar (sekitar $25,4 juta) kepada DPR untuk membiayai pertolongan bencana
oleh TNI untuk jangka waktu tiga puluh hari. 450 Di pertengahan tahun 2005, departemen tersebut
meminta tambahan sebesar Rp. 530,3 milyar (hampir $54,5 juta) untuk membiayai operasi militer
di Aceh sampai akhir tahun. 451 Menteri pertahanan dan panglima TNI waktu itu, kedua-duanya
membenarkan bahwa mereka berencana untuk tidak menghitung jumlah uang ini sebagai bagian
dari anggaran pertahanan. 452
Anggota-anggota DPR mengeluh bahwa Departemen Pertahanan telah mengambil jalan pintas
dan menghindari proses anggaran yang biasa, dan memerintahkan Departemen Pertahanan untuk
446
Informasi ini diterbitkan oleh anggota DPR Indonesia yang menulis sebuah artikel di surat kabar. Djoko
Susilo, “DPR seeks to end ‘rubber stamp' role in military budget (DPR berusaha mengakhiri peran 'stempel
karetnya' dalam masalah anggaran militer),” Jakarta Post, 13 Maret 2003.
447
Wawancara Human Rights Watch dengan Munir, mantan direktur Imparsial, Jakarta, 30 Agustus 2004.
448
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang analis Indonesia, Jakarta, 6 September 2004.
449
“NGOs skeptical of Aceh fund transparency (LSM-LSM tidak mempercayai keterbukaan dana Aceh),”
Jakarta Post, 28 April 2005.
450
“Free Aceh Movement leaders condemn ‘sinister’ Indonesian military (Pemimpin-pemimpin Gerakan Aceh
Merdeka mengecam aparat militer Indonesia yang 'menakutkan'),” BBC Monitoring Asia Pacific, 5 Januari 2005.
451
Sebagian besar uang tersebut, Rp. 314,8 milyar ($34,6 juta) dilaporkan telah disisihkan untuk operasi
keamanan dan sisanya untuk persediaan. “Ministry seeks defense fund payout (Departemen mencari
pembayaran dana pertahanan),” Jakarta Post, 30 Juni 2005.
452
“Defense Ministry Asks for More Funds (Departemen Pertahanan Meminta Dana Tambahan),” Antara, 3
Agustus 2005. Laporan pers ini menyebutkan bahwa jumlah yang diminta untuk biaya tambahan untuk Aceh
adalah sebesar Rp. 526 milyar ($52,6 juta). Ibid.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 108