Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
lisensi yang layak untuk memesan senjata dari AS 419 Si tertuduh berusaha membeli 245<br />
misil Sidewinder udara-ke-udara, 882 senapan mesin ringan, sekitar delapan ratus pistol,<br />
enam belas senapan, lima ribu ronde amunisi tembak rata, dan komponen-komponen<br />
untuk sistem radar. 420<br />
Menurut dakwaan terhadap mereka, perantara ini mulai mengadakan pembicaraan jualbeli<br />
dengan perusahaan AS di bulan Maret 2005, menyerahkan surat pesanan tertulis<br />
untuk bagian dari radar di bulan September 2005 (ketika embargo senjata AS masih<br />
berlangsung), dan memesan senjata-senjata lainnya di bulan Maret 2006. 421 Dalam<br />
pembelaan mereka, perantara ini mengatakan bahwa mereka bertindak atas nama<br />
angkatan udara Indonesia, yang telah mengirimkan dua orang perwira untuk menyertai<br />
mereka. 422 Angkatan udara Indonesia mengakui bahwa mereka telah memesan peralatan<br />
radar dari perusahaan pengedar senjata PT Ataru Indonesia, sebuah mitra kerja lama, dan<br />
mengirimkan kedua perwira tersebut untuk mengecek peralatan tersebut, tetapi mereka<br />
mengatakan perjanjian ini adalah perrjanjian legal dan membantah keterlibatan mereka<br />
dalam jual beli senjata lainnya. Proses peradilan terhadap perantara senjata ini<br />
direncanakan akan dimulai di AS pada bulan Mei 2006. 423<br />
Manajemen Keuangan yang Lemah<br />
Kelemahan yang cukup berat dalam keuangan militer adalah prosedur dan implementasi<br />
manajemen yang lemah. Menteri Pertahanan Sudarsono telah mengakui bahwa pihak<br />
militer harus memperbaiki sistem manajemen keuangannya dan harus lebih<br />
bertanggungjawab atas penggunaan dana-dana yang telah dianggarkan. 424 Beberapa<br />
bidang permasalahan telah ditemukan tetapi hanya sebagian saja yang telah ditanggapi.<br />
419<br />
Ibid., hal. 1-3; “Up in Armaments (Peningkatan Persenjataan),” Tempo, 25 April-1 Mei 2006. Tertuduh yang<br />
disebut di atas telah didakwa dengan dua buah tuduhan: persekongkolan untuk melanggar Arms Export Control<br />
Act (Undang-undang Pengawasan Ekspor Senjata) AS, yang mewajibkan adanya suatu lisensi untuk<br />
mengadakan perundingan pembelian persenjataan dan untuk mengekspor senjata; dan persekongkolan untuk<br />
melakukan pencucian uang, tuduhan yang bermula dari bank transfer sebesar $445.000 ke rekening-rekening<br />
di AS, yang dituduh telah dilakukan oleh tertuduh untuk membayar peralatan militer yang telah mereka pesan.<br />
Dakwaan Pengadilan Distrik AS, hal. 11-13.<br />
420<br />
Ibid., hal. 6-10<br />
421<br />
Ibid., hal. 4-10.<br />
422<br />
Morgan Mellish, “Arms bust puts Indonesia under the gun (Penggerebekan senjata menempatkan Indonesia<br />
di moncong senapan),” Australian Financial Review, 27 April 2006; “Up in Armaments,” Tempo.<br />
423<br />
Seorang warga Inggris yang dituduh telah mengatur pengangkutan senjata tersebut juga telah ditangkap.<br />
Lihat, sebagai contoh, “Up in Armaments,” Tempo.<br />
424<br />
Lihat, sebagai contoh, Deputi Menteri Pertahanan AS, Paul D. Wolfowitz dan Menteri Pertahanan Republik<br />
Indonesia, Juwono Sudarsono, “U.S. Embassy transcript of press conference (Transkrip jumpa pers Keduataan<br />
Besar AS),” Jakarta, 16 Januari 2005, [online] http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/Wolfowitz-Jakarta-<br />
Jan05.html. Untuk keterangan lebih lama, lihat Muhammad Nafik, “RI-US military ties must focus on<br />
management: Juwono (Hubungan militer RI-AS harus berpusat pada manajemen: Juwono),” Jakarta Post, 24<br />
Mei 2002.<br />
103<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)