Harga Selangit - Human Rights Watch

menekankan wewenang yang dimiliki ole Departemen Pertahanan menurut undangundang.
414 Beliau menekankan, khususnya, bahwa wewenang Departemen Pertahanan
mencakup semua masalah manajemen anggaran, termasuk pembelian senjata. 415 Bahwa
Sudarsono merasa perlu mengadakan rapat tersebut, dan memberikan pengumuman
lanjutan beberapa minggu setelah itu, menunjukkan bahwa kontrol sipil terhadap
pembelian barang militer belumlah ada.
Bahkan setelah rapat ini, TNI tetap menolak mengakui Departemen Pertahanan sebagai
badan yang memimpin pembelian kebutuhan pertahanan. Panglima TNI, Marsekal
Udara Djoko Suyanto, dalam wawancara pers-nya mengatakan bahwa tiap-tiap angkatan
“secara rutin” telah merencanakan sendiri impor senjata mereka dan bahwa TNI akan
melibatkan Departemen Pertahanan hanya dalam kontrak-kontrak persenjataan cukup
besar yang bernilai “ratusan juta dolar” atau kontrak-kontrak yang menggunakan fasilitas
kredit ekspor. 416 Pernyataan ini bertentangan langsung dengan pernyataan yang dibuat
pada bulan Maret 2006 oleh juru bicara TNI saat itu Mayjen. Kohirin Suganda, yang
mengatakan bahwa impor senjata akan diatur melalui perjanjian antar pemerintah,
dengan tender dan pembayarannya akan dipegang oleh departemen-departemen sipil dan
bukan oleh TNI sendiri. Juru bicara ini menggunakan pernyataan ini sebagai bukti bahwa
pembelian untuk militer di Indonesia “diawasi secara ketat sekali” dan menyebut
kekhawatiran bahwa pembelian senjata dari Amerika Serikat oleh Indonesia akan
membuka kesempatan untuk korupsi adalah “tidak berdasar.” 417
Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa hal ini memang perlu dikhawatirkan.
Pada bulan April 2006, pejabat-pejabat AS menangkap perantara-perantara penjualan
senjata dengan tuduhan akan mengekspor berbagai senjata secara ilegal ke Indonesia,
melalui sebuah perjanjian yang dibuat sebelum pemerintah AS membatalkan larangan
yang diwajibkan oleh Congress pada bulan November 2005 mengenai hubungan militer
AS-Indonesia. 418 Perantara senjata yang ditangkap tersebut adalah warga negara
Indonesia dan warga negara Singapura yang mewakili PT Ataru Indonesia, sebuah
perusahaan pengedar senjata yang aktif di Indonesia, tetapi mereka tidak mempunyai
414
Hanibal W.Y.W., dkk., “Juwono Sudarsono…,” Tempo.
415
Sudarsono menunjukkan bahwa angkatan bersenjata harus menyerahkan permintaan dana melalui
departemennya. Mengenai pembelian senjata, Sudarsono menambahkan bahwa “sisa-sisa pembelian yang
tidak terawasi” yang sebelumnya telah dirundingkan akan tetap dipenuhi, meskipun departemennya tidak akan
bertanggungjawab mengenai pembayaran untuk pembelian-pembelian terdahulu ini. Ibid.
416
“Marsekal Djoko Suyanto: Why is the TNI being seen as smugglers? (Mengapa TNI dilihat sebagai
penyelundup),” Tempo, 25 April – 1 Mei 2006.
417
Mayjen. Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post.
418
Pengadilan Distrik AS, Distrik Timur Michigan, Divisi Selatan, “United States of America, Plaintiff, vs.
Hadianto Djoko Djuliarso and Ibrahim bin Amran (Amerika Serikat, Penggugat vs. Hadianto Djoko Djuliarso dan
Ibrahim bin Amran)” [“U.S. District Court indictment (Dakwaan Pengadilan Distrik AS”], dakwaan kriminal
diserahkan tanggal 4 April 2004.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 102