Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

Belum lama ini, telah diperkirakan bahwa pengeluaran melalui anggaran adalah sekitar separuh dari total pengeluaran militer di Indonesia. Perkiraan ini diberikan oleh Menteri Pertahanan Sudarsono, yang mengatakan kepada Human Rights Watch di bulan Februari 2005 bahwa anggaran militer memenuhi kurang lebih separuh (46 persen) dari pengeluaran sesungguhnya; sisanya dipenuhi secara swadana. 405 Sekali lagi, tidak jelas bahwa ini merupakan perkiraan yang dapat diandalkan, dan ada saja kemungkinan bahwa Sudarsono telah salah bicara. Sudarsono dan pejabat-pejabat lainnya biasanya mengatakan bahwa anggaran militer hanya cukup untuk memenuhi 50 persen dari kebutuhan militer minimum. 406 Tetapi ini tidak berarti bahwa pihak militer berhasil memenuhi 50 persen yang lainnya dari kegiatan-kegiatan di luar anggaran. Pihak militer dapat saja mengurangi pengeluaran yang direncanakan untuk menyesuaikan dengan jumlah dana yang diperolehnya dari pemerintah. 407 Pandangan ini didukung oleh buktibukti yang menunjukkan bahwa pihak militer saat ini tidak mampu membiayai banyak hal, seperti latihan dan peralatan tambahan, yang dibutuhkannya. 408 Seperti yang akan diuraikan berikut ini (lihat Mite 1, di bawah), sebagian dari ongkos-ongkos ini, termasuk untuk pembelian berbagai senjata, sudah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia melalui jalur anggaran lain. Proses Pembelian Barang Korupsi yang merajalela dalam proses pembelian barang militer telah menyebabkan pengeluaran besar yang seharusnya tidak dibutuhkan. (Lihat bagian laporan berjudul “Korupsi Besar-besaran” di Bab II: Anatomi Kegiatan Ekonomi Militer.) Pejabat-pejabat sipil yang berwenang telah berusaha untuk memperbaiki pengawasan tetapi hasilnya masih tidak merata. Sebagai contoh, penelitian DPR atas pembelian militer telah meningkat setelah terungkap skandal-skandal beberapa waktu yang lalu. Beberapa anggota DPR telah memainkan peran aktif dan telah berhasil menuntut bahwa subkomisi DPR yang bertanggungjawab atas masalah anggaran pertahanan harus diperbolehkan untuk meneliti dan menyetuji paling tidak beberapa perjanjian jual-beli senjata dan perjanjian yang dibiayai melalui hutang kredit ekspor. 409 Anggota-anggota DPR lainnya dalam komisi pertahanan dan anggaran tetap menyebutkan bahwa, 405 Wawancara Human Rights Watch dengan Juwono Sudarsono, menteri pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 17 Februari 2005. Pada kesempatan lain, Sudarsono mengulangi bahwa pembagian ini kira-kira adalah setengah-setengah. 406 Lihat, sebagai contoh, wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin; Hanibal W.Y.W., dkk., “Juwono Sudarsono…,” Tempo. 407 Lihat, sebagai contoh, Andi Widjajanto, “Managing the Indonesian Defense Budgeting System (Mengelola Sistem Anggaran Pertahanan Indonesia),” dalam Practices of Military Business, hal. 144-145. 408 Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, wakil-wakil TNI, dan seorang perwira purnawirawan militer, April 2006. 409 Wawancara Human Rights Watch dengan Djoko Susilo, anggota DPR dalam Komisi I (yang bertanggungjawab atas masalah pertahanan dan keamanan) dan dalam sub-komisi mengenai masalah anggaran, Jakarta, 11 April 2006. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 100
walaupun telah ada perbaikan, terlalu sedikit informasi mengenai proses pembelian barang militer yang tersedia; informasi tersebut hanya diketahui oleh segelintir pejabat saja, dan anggota DPR pada umumnya tidak mempunyai keahlian teknis atau dukungan personil untuk dapat meneliti masalah ini sedalam-dalamnya. 410 Departemen Pertahanan telah berusaha sejak tahun 2005 untuk membuat pembelian barang militer lebih mudah dimengerti dan untuk meningkatkan tingkat pengawasan atas pembelian barang militer. Departemen Pertahanan mengumumkan aturan-aturan baru yang mewajibkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian jual-beli senjata tertentu (perjanjian yang dibiayai melalui hutang kredit ekspor) untuk menandatangani suatu janji integritas yang mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 411 Aturan tersebut juga mengumumkan suatu kebijakan “satu pintu” bagi pembelian barang militer yang akan memusatkan pengawasan di tangan departemen pertahanan. Langkah-langkah semacam ini adalah sesuai dengan Undangundang No. 3/2002 tentang Pertahanan, yang dengan jelas memberikan wewenang atas “kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, [dan] pengelolaan sumber daya nasional” dalam tubuh militer kepada Departemen Pertahanan yang dipimpin oleh warga sipil. 412 Dari awal telah timbul masalah sehubungan dengan kepatuhan terhadap aturan ini. Sebagai contoh, seorang juru bicara angkatan udara Indonesia di akhir tahun 2005 mengatakan bahwa angkatan udara telah merencanakan untuk memesan langsung suku cadang dari Amerika Serikat tanpa melalui jalur pembelian kebutuhan pertahanan dalam Departemen Pertahanan, dan bahwa angkatan-angkatan lainnya juga akan berbuat sama. 413 Situasi ini mengakibatkan Menteri Pertahanan mengadakan rapat tinggi dengan pimpinan militer dan pejabat-pejabat lainnya pada bulan Januari 2006 untuk mencoba 410 Wawancara Human Rights Watch dengan Abdillah Toha dan Deddy Djamaludin Malik, anggota DPR dalam Komisi I, Jakarta, 15 April 2006. 411 Peraturan ini disampaikan melalui sebuah surat keputusan, Surat Keputusan No. SKEP/01/M/I/2005. Andi Widjajanto, “Integrity pact for defense procurements (Janji integritas diri bagi pembelian peralatan pertahanan),” opini-editorial, Jakarta Post, 12 Desember 2005. 412 Undang-undang No. 3/2002, Pasal 16 (6), diterjemahkan oleh Human Rights Watch. Undang-undang ini menyatakan bahwa menteri mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan mengenai “pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan” dan untuk “bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta [untuk] menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.”’ Ibid., Pasal 16 (6) dan Pasal 16 (7). 413 Juru bicara ini, Marsekal Pertama Sagoem Tamboen, khusus menyebutkan maksud angkatan udara untuk membeli suku cadang pesawat melalui kontrak dengan AS; rencana ini selanjutnya telah ditunda atau dibatalkan. Tamboen mengatakan bahwa angkatan udara boleh saja mengatur langsung pembelian tersebut karena kontrak asal pembelian tersebut telah disetujui sebelum ditetapkannya undang-undang pertahanan tahun 2002. “Indonesian Air Force to Continue Previous Purchase Contracts with USA (Angkatan Udara Indonesia Akan Meneruskan Kontrak Pembelian Terdahulu dengan AS),” TempoInteractive.com, 29 Desember 2005. 101 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Juni 2006 Volume 18, No. 5(C) Harga
Page 3 and 4:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 5 and 6:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 7 and 8:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 9 and 10:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 11 and 12:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 13 and 14:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 15 and 16:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 17 and 18:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 19 and 20:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 21 and 22:
dari suatu investasi besar militer,
Page 23 and 24:
Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 25 and 26:
yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 27 and 28:
Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 29 and 30:
Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 31 and 32:
Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 33 and 34:
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 35 and 36:
anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 37 and 38:
mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 39 and 40:
menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 41 and 42:
Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 43 and 44:
Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 45 and 46:
Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 47 and 48:
menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 49 and 50:
sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 51 and 52:
Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 53 and 54: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 55 and 56: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 57 and 58: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 59 and 60: untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 61 and 62: Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 63 and 64: • “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 65 and 66: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 67 and 68: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 69 and 70: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 71 and 72: seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 73 and 74: Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 75 and 76: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 77 and 78: Masalah ini telah diselidiki secara
Page 79 and 80: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 81 and 82: satuan udara cadangan yang bermarka
Page 83 and 84: Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 85 and 86: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 87 and 88: Banyak pembelian peralatan militer
Page 89 and 90: yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 91 and 92: diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 93 and 94: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 95 and 96: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 97 and 98: Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 99 and 100: kualitas data keuangan pemerintah,
Page 101 and 102: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 103: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 109 and 110: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 111 and 112: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 113 and 114: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 115 and 116: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 117 and 118: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 119 and 120: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 121 and 122: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 123 and 124: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 125 and 126: - “kontrol internal dan mekanisme
Page 127 and 128: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 129 and 130: ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 131 and 132: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 133 and 134: ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 135 and 136: dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 137 and 138: Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 139 and 140: untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 141 and 142: sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 143 and 144: IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 145 and 146: dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 147 and 148: memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 149 and 150: Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 151 and 152: tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 153 and 154: Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 155 and 156:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 157 and 158:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 159 and 160:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 161:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?