Harga Selangit - Human Rights Watch

Belum lama ini, telah diperkirakan bahwa pengeluaran melalui anggaran adalah sekitar
separuh dari total pengeluaran militer di Indonesia. Perkiraan ini diberikan oleh Menteri
Pertahanan Sudarsono, yang mengatakan kepada Human Rights Watch di bulan Februari
2005 bahwa anggaran militer memenuhi kurang lebih separuh (46 persen) dari
pengeluaran sesungguhnya; sisanya dipenuhi secara swadana. 405 Sekali lagi, tidak jelas
bahwa ini merupakan perkiraan yang dapat diandalkan, dan ada saja kemungkinan bahwa
Sudarsono telah salah bicara. Sudarsono dan pejabat-pejabat lainnya biasanya
mengatakan bahwa anggaran militer hanya cukup untuk memenuhi 50 persen dari
kebutuhan militer minimum. 406 Tetapi ini tidak berarti bahwa pihak militer berhasil
memenuhi 50 persen yang lainnya dari kegiatan-kegiatan di luar anggaran. Pihak militer
dapat saja mengurangi pengeluaran yang direncanakan untuk menyesuaikan dengan
jumlah dana yang diperolehnya dari pemerintah. 407 Pandangan ini didukung oleh buktibukti
yang menunjukkan bahwa pihak militer saat ini tidak mampu membiayai banyak
hal, seperti latihan dan peralatan tambahan, yang dibutuhkannya. 408 Seperti yang akan
diuraikan berikut ini (lihat Mite 1, di bawah), sebagian dari ongkos-ongkos ini, termasuk
untuk pembelian berbagai senjata, sudah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia melalui
jalur anggaran lain.
Proses Pembelian Barang
Korupsi yang merajalela dalam proses pembelian barang militer telah menyebabkan
pengeluaran besar yang seharusnya tidak dibutuhkan. (Lihat bagian laporan berjudul
“Korupsi Besar-besaran” di Bab II: Anatomi Kegiatan Ekonomi Militer.) Pejabat-pejabat
sipil yang berwenang telah berusaha untuk memperbaiki pengawasan tetapi hasilnya
masih tidak merata. Sebagai contoh, penelitian DPR atas pembelian militer telah
meningkat setelah terungkap skandal-skandal beberapa waktu yang lalu. Beberapa
anggota DPR telah memainkan peran aktif dan telah berhasil menuntut bahwa subkomisi
DPR yang bertanggungjawab atas masalah anggaran pertahanan harus
diperbolehkan untuk meneliti dan menyetuji paling tidak beberapa perjanjian jual-beli
senjata dan perjanjian yang dibiayai melalui hutang kredit ekspor. 409 Anggota-anggota
DPR lainnya dalam komisi pertahanan dan anggaran tetap menyebutkan bahwa,
405
Wawancara Human Rights Watch dengan Juwono Sudarsono, menteri pertahanan Republik Indonesia,
Jakarta, 17 Februari 2005. Pada kesempatan lain, Sudarsono mengulangi bahwa pembagian ini kira-kira
adalah setengah-setengah.
406
Lihat, sebagai contoh, wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin; Hanibal
W.Y.W., dkk., “Juwono Sudarsono…,” Tempo.
407
Lihat, sebagai contoh, Andi Widjajanto, “Managing the Indonesian Defense Budgeting System (Mengelola
Sistem Anggaran Pertahanan Indonesia),” dalam Practices of Military Business, hal. 144-145.
408
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, wakil-wakil TNI, dan seorang perwira
purnawirawan militer, April 2006.
409
Wawancara Human Rights Watch dengan Djoko Susilo, anggota DPR dalam Komisi I (yang
bertanggungjawab atas masalah pertahanan dan keamanan) dan dalam sub-komisi mengenai masalah
anggaran, Jakarta, 11 April 2006.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 100