Harga Selangit - Human Rights Watch

adalah sekitar 2,26 persen dari GDP di tahun 2004 (tahun terakhir dimana tersedia data
untuk diperbandingkan). 398 Angka-angka ini mendukung kesimpulan bahwa pengeluaran
yang dianggarkan di Indonesia memang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara
tetangganya, seperti yang sering ditekankan oleh pejabat-pejabat Indonesia, tetapi patut
diingat bahwa pengeluaran total Indonesia dalam bidang militer juga meliputi
pengeluaran di luar anggaran. 399
Besarnya Dana di Luar Anggaran
Menteri Pertahanan Sudarsono telah menyatakan: “Kita harus tetap mematuhi anggaran.
Angkatan bersenjata tidak boleh melebihi kemampuan anggaran.” 400 Pernyataan ini sesuai
dengan undang-undang di Indonesian dan pedoman dasar tanggung jawab keuangan,
tetapi tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Bank Dunia, yang telah menyatakan
kekhawatirannya mengenai kegiatan-kegiatan di luar anggaran yang dilakukan oleh
pasukan keamanan Indonesia, telah mengakui bahwa “tak seorangpun mengetahui
seberapa besar pengeluaran militer dan kepolisian yang dipenuhi melalui alokasi dana
anggaran pemerintah.” 401 Pejabat Departmen Keuangan tidak memiliki angka-angka
tafsiran mengenai besarnya pendapatan militer yang berasal dari sumber di luar anggaran,
dan mereka juga tidak pernah berusaha mengumpulkan informasi tersebut. 402 Banyak
sumber yang diterbitkan, seringkali hanya mengutip pernyataan pejabat Indonesia, yang
menyebutkan bahwa anggaran militer Indonesia hanya memenuhi sekitar 25-30 persen
dari kebutuhan TNI sesungguhnya. 403 Tetapi tafsiran ini tampaknya berasal dari tahun
1970-an dan tidak dapat lagi dikatakan akurat. 404
398
SIPRI data tersedia untuk tahun 2004 untuk Kamboja (2.2 persen dari PDB), Malaysia (2.3), Filipina (0.9),
Singapura (4.7), dan Thailand (1.2). Pengeluaran militer rata-rata di tahun 2004 untuk wilayah besar Asia
Timur, kecuali Indonesia, adalah 2.17 persen of PDB. Lihat SIPRI Military Expenditure Database, [online]
http://first.sipri.org/non_first/result_milex.php.
399
Bank Dunia, dalam laporan di tahun 2000, menyatakan bahwa “pengamat independen memperkirakan
jumlah sebenarnya [dari pengeluaran untuk aparat militer dan kepolisian di Indonesia] lebih dekat ke 3 persen
dari PDB (sekitar 0.5 persen lebih tinggi dari rata-rata di wilayah Asia Timur.)” Bank Dunia, Accelerating
Recovery in Uncertain Times, hal. 23. Membuat perbandingan semacam ini dipersulit oleh karena aparat militer
di beberapa negara lainnya juga menggunakan dana di luar anggaran.
400
Hanibal W.Y.W., dkk., “Juwono Sudarsono…,” Tempo.
401
Laporan ini menambahkan bahwa “guestimates (tafsiran/tebakan) ini mengarah ke angka sekitar sepertiga.”
Bank Dunia, Combating Corruption in Indonesia, hal. vii.
402
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan.
403
ICG, “Indonesia: Keeping the Military Under Control,” hal. 16-17, mengutip pernyataan dari departemen
pertahanan yang diterbitkan di Kompas, 24 Mei, 2000.
404
Buku Harold Crouch tahun 1978, The Army dan Politics in Indonesia, tampaknya merupakan sumber dari
informasi ini. Buku ini sendiri mengutip pernyataan dari pejabat-pejabat militer di akhir tahun 1960-an dan awal
tahun 1970-an tentang kekurangan dalam anggaran resmi yang mereka perkirakan hanya mencukupi sekitar
30 persen saja dari seluruh kebutuhan militer. Kata-kata yang menyebutkan bahwa sisa sebesar 70 persen itu
dibiayai sendiri telah diulangi berkali-kali, termasuk oleh Juwono Sudarsono, tetapi pada tahun 2006 Sudarsono
mulai mengatakan bahwa perkiraan tersebut sudah kadaluwarsa.
99
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)