Harga Selangit - Human Rights Watch

yang diterima oleh sistem pengumpulan data berupa sampah, sehingga laporan yang
dihasilkan juga berupa sampah. Tidak ada akuntasinya sama sekali.” 393 Informasi yang
diberikan oleh Departemen Keuangan dipaparkan di Tabel 3, di bawah, dan telah
dibandingkan dengan data yang ada di media massa tentang anggaran akhir yang disetujui
pemerintah.
Sekali lagi, data statistika resmi menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Karena
masalah pengumpulan data ini (dan juga masalah pengeluaran di luar anggaran yang
sangat merajalela), data statistika mengenai pengeluaran militer Indonesia tentu saja akan
menunjukkan tingkat pengeluaran yang kurang sempurna, tetapi data dari Departemen
Keuangan menunjukkan pengeluaran militer sesungguhnya yang selalu lebih kecil dari
yang dianggarkan. Ini merupakan satu hal yang aneh mengingat keluhan-keluhan
mengenai kecilnya dana yang dialokasikan dan informasi yang diberikan oleh
Departemen Keuangan bahwa pengeluaran pihak militer biasanya melebihi anggaran dan
perlu mencari dana tambahan di akhir tahun untuk menutupi kekurangan tersebut. 394
Pejabat Departemen Keuangan yang memberikan data pengeluaran militer ini tidak
dapat menerangkan dengan pasti keganjilan ini, tetapi kemungkinan besar kategorikategori
yang berbeda telah digunakan untuk mengumpulkan data ini dan tidak pernah
ada usaha untuk menyesuaikan perbedaan tersebut.
Tabel 3: Anggaran Belanja dan Pengeluaran Militer Resmi, 2002-2005
Tahun Anggaran Belanja Militer Final
yang Disetujui (Rupiah)
2002 12,7699 triliun (total)
9,8748 triliun (rutin)
2,8951 triliun (pembangunan)
2003 17,1884 triliun (total)
12,0219 triliun (rutin)
5,1665 triliun (pembangunan)
Pengeluaran Final Militer
(Rupiah)
11,122 triliun (total)
9,6 triliun (rutin, termasuk 6,6 triliun
untuk personil)
1,5 triliun (pembangunan)
14,954 triliun (total)
11,7 triliun (rutin, termasuk 7,8
triliun untuk personil)
3,3 triliun pembangunan
2004 21,4079 triliun (total) 19,531 triliun (total)
393
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang pejabat Departemen Keuangan.
394
Pengeluaran defisit oleh pihak militer dalam tahun-tahun terakhir ini dikatakan telah disebabkan oleh harga
bahan bakar, tetapi pejabat-pejabat tidak yakin jika hal itu benar-benar menjadi penyebab defisit karena
permintaan untuk dana tambahan tidak disertai dengan dokumentasi yang cukup. Wawancara Human Rights
Watch dengan pejabat Departemen Keuangan.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 96