Harga Selangit - Human Rights Watch

Sementara itu, pejabat Departemen Keuangan dan anggota-anggota DPR telah
mengeluhkan bahwa permintaan anggaran Departemen Pertahanan sengaja telah
dibesarkan dan tidak didukung oleh informasi pokok yang menerangkan mengapa
anggaran yang diminta tersebut dibutuhkan. Pejabat-pejabat pemerintah ini mengatakan
bahwa besarnya anggaran hanya ditentukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan tahun
sebelumnya dan bukan berdasarkan penelitian atas kebutuhan dan prioritas sebenarnya
atau bahkan pada informasi yang akurat mengenai pengeluaran tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai akibatnya, keputusan mengenai alokasi dana—sebagai contoh, dalam
pengeluaran untuk kesejahteraan dibandingkan dengan untuk pembelian senjata—selalu
dibuat tanpa adanya analisa yang cukup atau pertimbangan yang matang mengenai
untung-ruginya. Masalah ini, menurut beberapa pejabat, mungkin berasal dari sedikitnya
informasi yang tersedia, yang mempersulit mereka untuk membentuk penilaian yang
tepat, tetapi mereka juga berkata bahwa pemerintah mempunyai prioritas belanja militer
yang tidak jelas. 382
Satu hasil yang terjadi adalah bahwa anggaran yang disetujui sering condong terhadap
pengeluaran yang berulang-ulang. Satu bagian besar dari anggaran, sekitar dua-pertiganya,
terdiri dari apa yang dinamakan pembelanjaan rutin yang meliputi biaya personil,
perawatan, makanan, dan ongkos-ongkos berulang lainnya. Gaji saja sudah memakan
separuh dari anggaran belanja militer resmi. Sisanya digunakan untuk “pembelanjaan
pembangunan,” untuk barang-barang seperti peralatan militer dan infrastruktur. Di
tahun 2005, Indonesia menggunakan satu kerangka anggaran yang terpadu dan mulai
menelusuri data statistika mengenai keuangan pemerintah berdasarkan kategori
fungsional dan programatik sesuai dengan norma-norma internasional, tetapi pejabat
tetap menggunakan istilah pengeluaran “rutin” dan “pembangunan”, dan mengatakan
bahwa tidak cukup uang yang tersisa di dalam anggaran untuk modernisasi militer. 383
Anggaran Belanja dan Tingkat Pengeluaran
Di bawah undang-undang No. 3/2002 tentang Pertahanan, pengeluaran militer
diharuskan untuk dibiayai hanya dari anggaran pemerintah pusat. 384 Pada tahun 2003,
Juwono Sudarsono menegaskan persyaratan legal ini: “Hanya negaralah yang dapat
menjadi sumber dana bagi TNI.” 385 Sebagian besar rakyat Indonesia yang dimintai
pendapat di tahun 2005 setuju bahwa angkatan bersenjata harus dibiayai hanya oleh
382
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat Departemen Keuangan; wawancara Human Rights Watch
dengan Abdillah Toha, anggota DPR, 15 April 2006.
383
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat Departemen Keuangan; wawancara Human Rights Watch
dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin.
384
Undang-undang ini menyatakan bahwa “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.” Undang-undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 25 (1).
385
Unidjaja, “TNI nothing more…,” Jakarta Post.
93
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)