Harga Selangit - Human Rights Watch

III. Hambatan bagi Reformasi
Jika pemerintah Indonesia ingin mengakhiri usaha swadana militer, berbagai tantangan
harus diatasi. Bersama dengan upaya-upaya untuk menanggulangi bisnis militer dan
menghapus kegiatan-kegiatan ekonomi TNI lainnya, pemerintah perlu menemukan jalan
untuk secara cukup membiayai angkatan bersenjatanya dengan dana dari anggaran.
Untuk itu, kontrol terhadap keuangan militer perlu diperbaiki. Sebagai bagian dari usaha
ini, sangatlah penting untuk mengulas sejara jelas beberapa pengertian yang salah
mengenai kegiatan ekonomi pihak militer yang sering digunakan sebagai alasan untuk
menjegal upaya reformasi. Bab ini mengulas pengertian-pengetian ini satu demi satu,
dimulai dengan sebuah ulasan kritis mengenai sistem pengawasan keuangan militer
sekarang ini. Setelah itu, bab ini akan mengulas tiga mite mengenai kegiatan bisnis
militer. Akan terlihat bahwa meskipun tantangan-tantangan yang ada adalah tantangan
yang cukup sulit, bukan berarti tantangan tersebut tidak mungkin diatasi. Reformasi cara
pencarian dana militer yang efektif tentu akan merupakan proses yang kompleks, yang
akan berlangsung bertahun-tahun, tetapi menunda mengambil tindakan apapun hanya
akan memperburuk masalah ini.
Keuangan Militer yang Tidak Ada Pertanggungjawabannya
Undang-undang dasar Indonesia menetapkan bahwa pendapatan dan anggaran tahunan
pemerintah harus ditetapkan oleh undang-undang dan diterapkan secara terbuka dan
harus dapat dipertanggungjawabkan. 377 Tetapi, dalam praktek sehari-harinya, hal ini
jarang sekali terpenuhi. 378 Bank Dunia, sebagai contoh, telah memberikan kritikan atas
aturan pendanaan pemerintah Indonesia, dan menekankan bahwa masalah yang paling
buruk terdapat dalam pendanaan pasukan keamanan negara:
Anggaran belanja Indonesia secara sistematis selalu mengalami kekurangan
dana, dengan anggaran operasi dan perawatan yang rendah, pengeluaran
dana yang terlambat, dan pencatutan dana di berbagai tingkat
pemerintahan yang dilakukan oleh departemen yang bertindak sebagai
pengawas dana. Lembaga-lembaga pemerintah, tanpa penjelasan tertulis,
mengerti bahwa mereka diharapkan untuk menemukan sumber dana lain
untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak ada batas yang jelas
antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran negara, dan mendorong
kegiatan untuk mencari untung. Praktek-praktek ini sangat
377
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan perubahannya, Pasal 23.
378
ADB, Country Governance Assessment Report, hal. 30-33.
91
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)