Harga Selangit - Human Rights Watch

cukup berat terhadap usaha rekonstruksi dan pemulihan kembali.” 373 Studi ini menemukan
bahwa jumlah pos militer sudah berkurang setelah banyak tentara yang ditarik dari propinsi
dan setelah pengawasan internasional bertambah; tetapi petugas keamanan yang tertinggal
lebih sering lagi memaksa truk-truk untuk berhenti di tempat lain di sepanjang jalan, dan
memeras sopir truk itu tanpa terlihat mata.. 374 Pada tahun 2006, sukarelawan setempat
mencemaskan bahwa pungutan-pungutan liar yang dipungut di pos-pos penjagaan telah
mempertinggi ongkos angkutan kayu dan bahan-bahan kebutuhan lainnya yang diperlukan
untuk rekonstruksi pasca-tsunami. 375 Sering juga dilaporkan bahwa beberapa usaha bisnis
militer yang korup masih tetap ada atau telah diperbaharui. Sebagai contoh, seseorang
yang bekerja di bidang kemanusiaan di Aceh Barat melaporkan bahwa di pertengahan
tahun 2005 satuan-satuan militer setempat sangat terlibat dalam perdagangan kayu secara
ilegal dan memasang harga yang luar biasa tingginya. 376
373
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Bank Dunia, “Trucking and Illegal Payments in Aceh
(Angkutan Truk dan Pembayaran Ilegal di Aceh),” April 2006, hal.1.
374
Ibid., hal. 3.
375
Tb. Arie Rukmantara, “Activists decry illegal fees for Aceh-bound timber (Aktifis mengecam pungutan liar
terhadap kayu yang sedang dalam perjalanan ke Aceh),” Jakarta Post, 1 Februari 2006.
376
Informasi ini diberikan oleh Human Rights First, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada bulan
Agustus 2005. Menurut gambaran dari sumber ini, aparat keamanan dan pejabat setempat bersama-sama
menguasai sekitar dua pertiga dari perdagangan kayu di Aceh Barat dan menjual kayu-kayu gelap dengan
harga dua kali lipat harga kayu yang diperoleh secara legal.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 90