Harga Selangit - Human Rights Watch

Di tempat lain di Aceh, sukarelawan dari sebuah kelompok dari Malaysia, Amal
Foundation, mengatakan bahwa di pertengahan bulan Januari 2005, mereka dipaksa
membayar suap sebesar Rp. 500.000 ($55) untuk melewati satu pos-jaga militer.
Pemimpin kelompok tersebut, Dr. Lo’Lo’ Ghazali, dikutip oleh media massa Malaysia,
mengatakan kepada para tentara tersebut bahwa mereka mengambil uang bantuan bagi
orang-orang yang sangat membutuhkan:
Uang yang ada di sini dikumpulkan dari orang-orang Malaysia untuk
diberikan kepada para korban di Aceh. Jika sebanyak itu kami berikan
kepada anda, lebih sedikit yang tersisa bagi mereka yang benar-benar
membutuhkan. 370
Penelitian Human Rights Watch tidak menemukan bukti-bukti bahwa pihak militer
membuat rencana untuk memanfaatkan tragedi tsunami itu demi keuntungan ekonomi
mereka. Tampaknya pengamatan yang sangat ketat mengenai dana tsunami, baik oleh
rakyat Indonesia maupun donor-donor bilateral dan mancanegara, telah membantu
menghalangi usaha yang terencana untuk menyimpangkan dana rekonstruksi ini ke pihak
militer. Seperti yang diceritakan oleh seseorang yang sering berkunjung ke Aceh, yang
berkunjung kembali ke Aceh antara pertengahan dan akhir tahun 2005, “Para komandan
ini tahu mata dunia tersorot pada mereka.” 371 Orang ini mengatakan kepada Human
Rights Watch bahwa ia sedikit terkejut melihat pengeluaran militer yang tampak lebih
teratur dan tidak banyak dihamburkan dan dikorupsi seperti dulu; ia juga melaporkan
bahwa cerita-cerita tentang pemerasan sudah jauh berkurang. Ia percaya hal ini ada
hubungannya dengan keadaan darurat yang dihadapi oleh sebuah institusi yang telah
kehilangan banyak anggota dan infrastruktur akibat malapetaka tersebut, dan juga karena
institusi itu sendiri juga menghadapi tantangan yang sangat besar untuk membangun
kembali. 372
Meskipun demikian, pada saat yang sama, tindakan-tindakan korupsi prajurit militer di sana
sini tetap terjadi, dan ini menambah kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang selamat.
Sebuah studi bersama oleh Aceh Reconstruction Agency dan Bank Dunia pada tahun 2005 dan
2006 menemukan bahwa pungutan-pungutan liar di jalan yang dipungut oleh pos-pos yang
dijaga oleh tentara dan aparat keamanan lainnya di Aceh merupakan “suatu pajak yang
370
“Indonesian soldiers extort money from Malaysian aid volunteers (Tentara Indonesia memeras sukarelawan
Malaysia),” BBC Monitoring Service, 13 Januari 2005, mengutip laporan dari Arfa'eza A. Aziz yang diterbitkan
di: [online] http:// www.malaysiakini.com, 13 Januari 2005.
371
Wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan seseorang yang bekerja di Aceh selama
beberapa minggu di tahun 2005, 16 Desember 2005.
372
Ibid.
89
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)