Harga Selangit - Human Rights Watch

Setelah Tsunami
Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, memakan korban sekitar 170 ribu
jiwa di Aceh dan menghancurkan sebagian besar daerah pantai. Petugas keamanan
negara juga menjadi korban—angkatan bersenjata dan kepolisian kehilangan beratusratus
anggotanya, dan juga gedung-gedung, peralatan, dan beberapa bisnis mereka yang
sangat menguntungkan, terutama peternakan ikan. 365 Banyak prajurit yang patut dikagumi
dalam upaya mereka menanggulangi tragedi ini, tetapi ada juga kejadian-kejadian yang
membangkitkan ingatan tentang pola-pola pelanggaran sebelumnya.
Pada bulan Januari 2005, sebagai contoh, Newsweek melaporkan bahwa petugas pengawas
dari angkatan militer Indonesia menuntut pembayaran dari pengungsi dengan memasang
harga sampai setinggi $80 untuk satu kursi di pesawat pengangkut pengungsi. 366 Telah
dilaporkan bahwa uang suap ini memungkinkan orang-orang yang lebih beruntung—
orang-orang ini dikatakan “berbaju bagus dan rapi”—untuk memperoleh sekitar separuh
dari semua kursi di pesawat, dan meninggalkan orang yang tidak mampu membayar. 367
Human Rights Watch mengunjungi Aceh di awal tahun 2005 dan mendengar langsung
cerita-cerita tentang pencurian massal yang dilakukan oleh prajurit di hari-hari pertama
setelah tsunami itu. Seorang wartawan luar negeri melaporkan, “Setiap hari saya melihat
tentara-tentara yang mencuri selama satu minggu saya berada di sana.” 368 Kepala sebuah
LSM Aceh di Meulaboh melaporkan bahwa tentara-tentara memanfaatkan kekacauan
yang terjadi setelah hantaman tsunami itu dan mecuri dari toko-toko emas. 369
365
Ibid., hal. 28.
366
George Wehrfritz dan Joe Cochrane, dengan Eve Conant, Paul Dillon, dan Eric Unmacht, “Charity and
Chaos: An insurgency was bleeding Aceh before the tsunami hit. Food aid can’t fix that (Amal dan Kericuhan:
Sebuah pemberontakan telah mengucurkan darah Aceh sebelum tsunami menimpa. Bantuan makanan tidak
akan dapat mengobati hal ini),” Newsweek, 17 Januari 2005.
367
Wehrfritz dkk., “Charity dan Chaos…,” Newsweek. Pejabat-pejabat di Selandia Baru—angkatan militer
negara ini menjalankan penerbangan evakuasi itu—meminta pejabat di Indonesia untuk menyelidiki tuduhan
ini. Mereka menambahkan bahwa pemerintah Selandia Baru tidak bertanggungjawab atas proses pemilihan
penumpang, tetapi mereka menerima bahwa semua orang adalah orang-orang yang butuh pertolongan dan
patut diungsikan. Lihat, sebagai contoh, Martin Kay, “Officials Ordered to Check Bribery Claims (Pejabat
Diperintahkan untuk Menyelidiki Tuduhan Suap),” Dominion Post (Selandia Baru), 28 Januari 2004.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Selandia Baru sendiri tidak menemukan bukti-bukti kebenaran tuduhan
tersebut; sementara itu, pejabat-pejabat Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak akan memperbolehkan
pembayaran tersebut jika memang ada pembayaran-pembayaran semacam itu. “Tsunami ‘cash for rescue’
probe dries up (Penyelidikan 'bayaran keselamatan' dari tsunami dihentikan),” New Zealand Herald, 17 Maret
2005.
368
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang wartawan asing, Banda Aceh, 24 Januari 2005.
369
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang pejuang hak asasi manusia dari Meulaboh, Aceh.
Januari 27, 2005.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 88