Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch Harga Selangit - Human Rights Watch
Seorang pengamat menggambarkan pembayaran bagi perlindungan ini sebagai hal yang biasa sehingga, dari dampaknya, “sama seperti pajak tidak resmi” yang dikenakan terhadap bisnis. 348 Di beberapa daerah, tuntutan militer terhadap uang suap dapat menambah sampai sebesar 10-15 persen terhadap biaya proyek pembangunan jalan dan gedung-gedung. 349 Beberapa tindakan korupsi oleh prajurit-prajurit secara pribadi juga telah dikaitkan dengan penggunaan kekerasan. Dua orang prajurit, misalnya, terbukti telah membunuh istri dari mantan walikota Banda Aceh. Satu dari prajurit itu telah menerima uang suap sebesar Rp. 42 juta ($4.600) untuk membantu mengeluarkan kendaraan milik istri walikota tersebut, yang telah disita sebagai bagian dari kasus korupsi terhadap suaminya. Ketika prajurit ini menuntut uang tambahan, istri walikota tersebut melapor ke polisi militer, dan akhirnya dibunuh sebagai balas dendam. 350 Lebih lanjut di tahun 2005, seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah disandera dan disiksa oleh prajurit militer untuk memaksanya membayar hutang. 351 Perilaku Mengancam di Area-area Krisis Korupsi militer mempunyai ciri yang sangat khas di daerah-daerah persengketaan. Prajurit militer telah mengambil keuntungan sampingan yang sangat besar melalui monopoli dan tuntutan biaya yang sangat tinggi bagi jasa angkutan atau bahan-bahan pokok yang peredarannya ada di bawah pengawasan militer. Sebuah penelitian mengenai kegiatan ekonomi militer selama keributan di Poso, Sulawesi Tengah, menemukan bahwa pihak militer memasang harga yang sangat tinggi untuk menyewakan truk-truk militer dan menyediakan bahan bakar melalui koperasi-koperasi mereka dan bahwa pihak militer juga telah mencatut pajak jalan ilegal yang sangat tinggi di sepanjang jalan-jalan. 352 Hal 348 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang diplomat Barat, Jakarta, 14 Desember 2004. 349 McCulloch, “Trifungsi,” hal. 111. 350 “Military business amidst GAM hunting (Bisnis Militer di sela Memburu GAM),” AcehKita.com, 2 Mei 2005. Lihat juga “Pangdam Aceh Akui Istri Mantan Walikota Dibunuh Oknum TNI,” TempoInteraktif.com, 9 Desember 2004; “Istri Muda Eks Walikota Banda Aceh Tewas, Eks Danramil Ditahan,” 12 Desember 2004, [online] http://www.jkt1.detiknews.com. 351 Menurut korban, tujuh prajurit marinir yang telah disewa untuk menagih hutang, menculiknya dan menahannya selama beberapa hari; selama waktu itu dia dirampok, dipukuli, dan telapak tangannya dilubangi dengan bor. Abdul Khalik, “Soldiers linked to torture case (Tentara terkait kasus penyiksaan),” Jakarta Post, 16 April 2005. Cerita pengusaha ini dibantah oleh tertuduh. Seorang juru bicara satu dari lima orang yang ditangkap dalam kasus ini mengatakan bahwa semuanya hanya cerita palsu dan bahwa sebuah video dari pertemuan itu akan membuktikan bahwa tidak pernah ada penculikan atau penyiksaan. Juru bicara tersebut juga membantah tuduhan bahwa si tertuduh telah menyewa tentara untuk membantu menagih hutang tersebut. Abdul Khalik, “Five detained in controversial abduction case (Lima orang ditahan dalam kasus penculikan yang kontroversial),” Jakarta Post, 10 Mei 2005. 352 Aditjondro, “Black Wood…”, hal. 146-147, 155-156, dan 159-62. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 84
yang sama juga terjadi di Maluku; pihak militer langsung mempertinggi pajak jalan saat terjadi keributan di sana. 353 Dalam beberapa kasus, aparat militer mengambil keuntungan dari bantuan-bantuan kemanusiaan darurat dengan cara mencuri atau mengambil keuntungan sampingan. Sebagai contoh, baik aparat militer maupun kepolisian telah meminta pembayaran dari orang-orang yang melarikan diri dari kericuhan di masyarakat untuk mengangkut mereka ke tempat yang aman. 354 Sebuah pertikaian bersenjata pernah meletus di Sampit, Kalimantan Tengah, antara aparat militer dan kepolisian yang sedang berebut jatahuang suap dari orang-orang Madura yang harus mengungsi tersebut. 355 Korupsi militer juga meningkat di Papua, dan masalah ini diperkirakan akan meningkat di tahun 2006. 356 Sampai dengan baru-baru ini, korupsi militer sangat menyebar luas di Aceh, dan contohcontoh korupsi yang terjadi di antara pasukan-pasukan di lapangan diuraikan di bawah ini. Kasus 4: Korupsi Militer di Aceh Kehancuran yang disebabkan oleh tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dan pengurangan jumlah prajurit sesuai dengan perjanjian damai tahun 2005, telah mengurangi kehadiran militer di Aceh. Propinsi ini juga mendapat sorotan dunia yang lebih tajam jika dibandingkan pada saat sengketa bersenjata sedang berlangsung, dan para pemantau internasional dilarang untuk memasuki wilayah tersebut. Akibatnya, kegiatan ekonomi militer di Aceh telah jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika aparat militer dan kelompok pemberontak semuanya menarik upeti dari warga masyarakat melalui cara-cara gelap. Pengalaman militer dalam mengeruk keuntungan di Aceh tetap mempunyai relevansi karena sisa-sisa dari kebiasaan lampau masih tetap ada. Selain itu, ada juga pelajaran yang dapat diambil tentang bahaya yang timbul dari kesempatan militer yang tidak diawasi di daerah-daerah sengketa. Pijakan Ekonomi Militer di Aceh Pihak militer telah mempunyai kepentingan ekonomi di Aceh sebelum terjadinya tsunami. Hingga tahun 2004, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan militer diketahui bergerak di bidang transportasi, bangunan, dan jasa keamanan, serta penebangan kayu 353 Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, hal. 25, mengutip Kompas, 30 Maret 2001. 354 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang mantan analis bidang keamanan, Jakarta, 14 Desember 2004. 355 Ibid.; ICG, “Indonesia: Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan (Indonesia: Kekerasan Kelompok di Indonesia: Pelajaran dari Kalimantan),” ICG Laporan Asia, no. 19, 27 Juni 2001, hal.10. 356 Lihat, sebagai contoh, Tom Benedetti, “In Indonesia, the battleground has shifted (Di Indonesia, kancah pertarungan telah bergeser),” opinion-editorial, International Herald Tribune, 3 Januari 2006. 85 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
- Page 39 and 40: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
- Page 41 and 42: menempatkan yayasan di bawah perusa
- Page 43 and 44: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
- Page 45 and 46: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
- Page 47 and 48: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
- Page 49 and 50: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
- Page 51 and 52: sebuah kedok untuk menebang habis w
- Page 53 and 54: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
- Page 55 and 56: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
- Page 57 and 58: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
- Page 59 and 60: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
- Page 61 and 62: untuk keamanan. Perusahaan pertama
- Page 63 and 64: Pengakuan seperti ini mendorong pan
- Page 65 and 66: • “Bayaran harian kecil-kecilan
- Page 67 and 68: yang jelas bagi [Freeport] untuk me
- Page 69 and 70: kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
- Page 71 and 72: mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
- Page 73 and 74: seorangpun mencoba menjual [di pasa
- Page 75 and 76: Pembayaran yang lambat merupakan ke
- Page 77 and 78: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
- Page 79 and 80: Masalah ini telah diselidiki secara
- Page 81 and 82: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
- Page 83 and 84: satuan udara cadangan yang bermarka
- Page 85 and 86: Pihak militer dan pejabat pemerinta
- Page 87 and 88: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
- Page 89: Banyak pembelian peralatan militer
- Page 93 and 94: diri, diambil oleh tentara yang kem
- Page 95 and 96: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
- Page 97 and 98: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
- Page 99 and 100: Sementara itu, pejabat Departemen K
- Page 101 and 102: kualitas data keuangan pemerintah,
- Page 103 and 104: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
- Page 105 and 106: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
- Page 107 and 108: walaupun telah ada perbaikan, terla
- Page 109 and 110: lisensi yang layak untuk memesan se
- Page 111 and 112: militer, tanpa ada penjelasan atau
- Page 113 and 114: mendarah-daging sehingga pejabat pe
- Page 115 and 116: mengambil uang tersebut dari dana d
- Page 117 and 118: militer. Yayasan militer menggunaka
- Page 119 and 120: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
- Page 121 and 122: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
- Page 123 and 124: pembelian peralatan untuk pihak mil
- Page 125 and 126: enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
- Page 127 and 128: - “kontrol internal dan mekanisme
- Page 129 and 130: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
- Page 131 and 132: ahwa tujuan perusahaan militer yang
- Page 133 and 134: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
- Page 135 and 136: ingin diambil alih oleh pemerintah.
- Page 137 and 138: dijelaskan dalam peraturan-peratura
- Page 139 and 140: Rights Watch secara mandiri berhasi
yang sama juga terjadi di Maluku; pihak militer langsung mempertinggi pajak jalan saat<br />
terjadi keributan di sana. 353<br />
Dalam beberapa kasus, aparat militer mengambil keuntungan dari bantuan-bantuan<br />
kemanusiaan darurat dengan cara mencuri atau mengambil keuntungan sampingan.<br />
Sebagai contoh, baik aparat militer maupun kepolisian telah meminta pembayaran dari<br />
orang-orang yang melarikan diri dari kericuhan di masyarakat untuk mengangkut mereka<br />
ke tempat yang aman. 354 Sebuah pertikaian bersenjata pernah meletus di Sampit,<br />
Kalimantan Tengah, antara aparat militer dan kepolisian yang sedang berebut jatahuang<br />
suap dari orang-orang Madura yang harus mengungsi tersebut. 355 Korupsi militer juga<br />
meningkat di Papua, dan masalah ini diperkirakan akan meningkat di tahun 2006. 356<br />
Sampai dengan baru-baru ini, korupsi militer sangat menyebar luas di Aceh, dan contohcontoh<br />
korupsi yang terjadi di antara pasukan-pasukan di lapangan diuraikan di bawah<br />
ini.<br />
Kasus 4: Korupsi Militer di Aceh<br />
Kehancuran yang disebabkan oleh tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dan<br />
pengurangan jumlah prajurit sesuai dengan perjanjian damai tahun 2005, telah<br />
mengurangi kehadiran militer di Aceh. Propinsi ini juga mendapat sorotan dunia yang<br />
lebih tajam jika dibandingkan pada saat sengketa bersenjata sedang berlangsung, dan para<br />
pemantau internasional dilarang untuk memasuki wilayah tersebut. Akibatnya, kegiatan<br />
ekonomi militer di Aceh telah jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun<br />
sebelumnya ketika aparat militer dan kelompok pemberontak semuanya menarik upeti<br />
dari warga masyarakat melalui cara-cara gelap. Pengalaman militer dalam mengeruk<br />
keuntungan di Aceh tetap mempunyai relevansi karena sisa-sisa dari kebiasaan lampau<br />
masih tetap ada. Selain itu, ada juga pelajaran yang dapat diambil tentang bahaya yang<br />
timbul dari kesempatan militer yang tidak diawasi di daerah-daerah sengketa.<br />
Pijakan Ekonomi Militer di Aceh<br />
Pihak militer telah mempunyai kepentingan ekonomi di Aceh sebelum terjadinya<br />
tsunami. Hingga tahun 2004, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan militer diketahui<br />
bergerak di bidang transportasi, bangunan, dan jasa keamanan, serta penebangan kayu<br />
353<br />
Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, hal. 25, mengutip Kompas, 30 Maret 2001.<br />
354<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan seorang mantan analis bidang keamanan, Jakarta, 14 Desember<br />
2004.<br />
355<br />
Ibid.; ICG, “Indonesia: Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan (Indonesia: Kekerasan<br />
Kelompok di Indonesia: Pelajaran dari Kalimantan),” ICG Laporan Asia, no. 19, 27 Juni 2001, hal.10.<br />
356<br />
Lihat, sebagai contoh, Tom Benedetti, “In Indonesia, the battleground has shifted (Di Indonesia, kancah<br />
pertarungan telah bergeser),” opinion-editorial, International Herald Tribune, 3 Januari 2006.<br />
85<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Change language